BEKASI, BerdayaNews.com, Pemerintah Kota Bekasi bersama Kantor Pertanahan Kota Bekasi memperkuat sinergi strategis pengelolaan data pertanahan dan perpajakan daerah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kota Bekasi, Rabu (9/9/2026).
Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Layanan Pertanahan dan Tata Ruang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Tarbarita Simorangkir.
Kesepakatan ini menjadi payung hukum bagi kedua instansi untuk menyelaraskan kebijakan, data, serta pelayanan pertanahan dan tata ruang di wilayah Kota Bekasi.
Sebagai tindak lanjut teknis, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Muhammad Solikhin bersama Tarbarita Simorangkir juga menandatangani PKS tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Pertanahan dan Perpajakan Daerah Kota Bekasi.
Melalui PKS tersebut, Pemkot Bekasi dan BPN akan membangun mekanisme koordinasi dan pertukaran data melalui sistem host-to-host, sehingga sinkronisasi data dapat berjalan lebih akurat, cepat, dan efektif.
Adapun integrasi data mencakup sinkronisasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), peta digital bidang tanah, data foto udara tegak (drone), hingga peta tapak bangunan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Tarbarita Simorangkir mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah penting untuk membangun kesamaan basis data antara sektor pertanahan dan perpajakan.
“Dengan adanya pertukaran dan pemanfaatan data ini, kami berharap data pertanahan yang ada dapat semakin akurat dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi, khususnya dalam optimalisasi perpajakan dan perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, integrasi data akan mengurangi ketidaksesuaian informasi antara data bidang tanah dengan data objek pajak. Basis data yang terintegrasi juga akan mempercepat proses identifikasi dan pemutakhiran data.
“Ini bukan hanya soal pertukaran data, tetapi bagaimana data tersebut bisa memberikan manfaat dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menilai integrasi data menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akurat sekaligus membuka potensi ekonomi daerah.
“Data menjadi salah satu fondasi penting dalam mengambil kebijakan. Dengan data pertanahan dan perpajakan yang semakin akurat dan terintegrasi, kita dapat mengetahui potensi yang ada sekaligus melakukan optimalisasi secara bertahap,” kata Tri.
Kerja sama yang berlaku selama lima tahun ini juga diarahkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Salah satu fokus utama adalah penelusuran dan penyelesaian piutang atau tunggakan pajak lama, termasuk data dari rentang tahun 2003 hingga 2026. Integrasi ini diharapkan membantu verifikasi objek pajak dan kesesuaian data kepemilikan.
Selain optimalisasi pajak, ruang lingkup kerja sama juga meliputi percepatan sertifikasi tanah wakaf, pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, integrasi tata ruang dengan sistem Online Single Submission (OSS), serta peningkatan kapasitas SDM.
Pemkot Bekasi mencatat hampir 90 persen temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya belum terselesaikan telah berhasil dituntaskan melalui langkah ini.
Dari hasil pemutakhiran dan sinkronisasi data tersebut, Pemkot Bekasi melihat adanya potensi optimalisasi penerimaan pajak dan aset daerah yang nilainya mencapai hampir Rp83 triliun.
Tri menegaskan, angka tersebut merupakan potensi yang akan dikelola secara terukur dan bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan penerimaan instan.
“Angka Rp83 triliun ini merupakan potensi yang harus kita kelola dengan langkah yang terukur. Kita tidak berbicara hanya mengenai penerimaan, tetapi bagaimana aset dan data yang kita miliki bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.
Dengan sinergi ini, pengelolaan data pertanahan dan perpajakan diharapkan semakin transparan, terintegrasi, dan akuntabel sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data.
(Tim Redaksi)
