CIKARANG, BerdayaNews.com, Kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan yang menyeret nama oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi memasuki babak baru. Oknum berinisial NY resmi ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Cikarang.

BerdayaNews.com melakukan investigasi latar belakang kejadian, konstruksi hukum, serta menelusuri isu liar yang beredar di media sosial terkait dugaan pengaruh minuman keras (miras) dan narkoba.

1. Fakta Peristiwa: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Kasus yang kini memasuki tahap penuntutan itu berawal dari dugaan pengeroyokan yang terjadi pada Oktober 2025 di sebuah restoran yang berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Korban bernama Fendi (juga ditulis Fandy dalam beberapa rilis), 41 tahun, warga Kabupaten Bekasi. Ia diduga dikeroyok oleh lebih dari satu orang.

Setelah proses penyidikan hampir sembilan bulan, Polres Metro Bekasi akhirnya melimpahkan berkas. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara lengkap usai sembilan bulan proses penyidikan Polres Metro Bekasi. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, digiring ke mobil pada Rabu malam. Dia dibawa bersama dua tersangka lainnya untuk ditahan di Lapas Cikarang.

Tiga tersangka yang ditahan adalah NY (Nyumarno), EB dan B (sopir pribadi). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 28 Januari 2026, oleh Polres Metro Bekasi dalam kasus pengeroyokan terhadap Fandy.

Identitas pelaku: Nyumarno merupakan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Ia juga tercatat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bekasi dengan Dapil Bekasi 6.

2. Apakah Ada Kaitan Miras atau Narkoba? Ini Hasil Telusur Hukum

Di media sosial, muncul spekulasi bahwa kejadian di restoran tersebut dipicu miras atau narkoba.

Fakta hasil investigasi BerdayaNews:

Hingga rilis resmi terakhir dari Polres Metro Bekasi dan Kejari Kabupaten Bekasi, tidak ada satu pun pernyataan resmi yang menyebut adanya pengaruh minuman keras, narkotika, maupun hasil tes urine/bukti botol miras sebagai barang bukti.

Dalam keterangan resmi Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi Fajar Gigih Wibowo, disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dalam perkara tindak pidana pengeroyokan atas nama tersangka NY, EB, dan B. Tidak disebutkan adanya barang bukti narkotika atau miras.

Kejaksaan juga menyebut alasan penahanan objektif: Alat Bukti Lengkap, pasal yang disangkakan membawa ancaman pidana 5 tahun penjara atau lebih.

Kesimpulan redaksi: Dugaan miras/narkoba adalah spekulasi publik yang tidak memiliki dasar hukum hingga saat ini. BerdayaNews.com tidak menemukan dokumen kepolisian yang mengarah ke Pasal 127 UU Narkotika atau Perda Miras. Jika ada temuan baru, penyidik akan menerapkan pasal tambahan, yang hingga kini tidak terjadi.

3. Lalu Apa Motifnya? Dugaan Arogansi Kekuasaan Terhadap Masyarakat Kecil?

Jika bukan miras/narkoba, motif apa?

Penyidik belum merilis pemicu konflik secara detail. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden yang menjerat Nyumarno bermula dari sebuah peristiwa di sebuah restoran di kawasan Lippo Cikarang, pada Oktober 2025. Meskipun detail kronologi lengkap mengenai pemicu konflik belum diungkapkan secara menyeluruh kepada publik.

Namun ada satu konteks sosial yang tidak bisa diabaikan. Kasus ini menjadi sorotan publik sejak keluarga korban mendatangi Mapolres Metro Bekasi, mendesak agar perkara ditangani secara terbuka dan tanpa keistimewaan, mengingat terlapor merupakan pejabat publik yang mestinya menjadi contoh, bukan justru bahan contoh.

Dari sisi korban, Fendi adalah warga sipil biasa. Dari sisi pelaku, oknum anggota DPRD yang memiliki posisi tawar politik. Ketimpangan relasi kuasa inilah yang kemudian memicu persepsi publik tentang arogansi kekuasaan (abuse of power) terhadap masyarakat kecil.

Dalam perspektif hukum pidana, arogansi itu sendiri bukan pasal, tetapi bisa menjadi faktor pemberat dalam penilaian hakim terkait sikap pelaku sebagai figur publik.

4. Konstruksi Hukum: Pasal Berat dan Tidak Ada Imunitas

Ini poin penting yang sering salah dipahami publik.

Banyak yang mengira anggota DPRD kebal hukum. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi menegaskan: terkait UU MD3, saat ini sudah dibatalkan oleh MK. Maka, hanya DPR RI yang saat ini mempunyai hak imunitas. Sedangkan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak mempunyai hak Imunitas.

Artinya, oknum DPRD Kabupaten bisa langsung ditahan jika sudah tersangka.

Pasal yang menjerat:

Atas aksi tersebut, NY dan dua rekannya dijerat dengan Pasal 262 dan/atau Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 262 KUHP Nasional adalah padanan Pasal 170 KUHP lama tentang pengeroyokan di muka umum. Pasal 466 adalah penganiayaan.

Pasal Yang Menjerat:

Pasal 170 ayat (2) ke-1: Maksimal 7 tahun penjara jika mengakibatkan luka-luka.

Pasal 170 ayat (2) ke-2: Maksimal 9 tahun jika mengakibatkan luka berat.

Dalam dakwaan baru, ancamannya disebut 5 tahun atau lebih, sehingga memenuhi syarat penahanan objektif.

Tim JPU kini tengah menyusun surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cikarang agar segera disidangkan.

5. Catatan Redaksi BerdayaNews.com: Asas Praduga Tak Bersalah

Hingga saat ini, status NY adalah tersangka / terdakwa yang ditahan, bukan terpidana. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) tetap berlaku.

BerdayaNews.com meminta semua pihak untuk:

Tidak menyebarkan hoaks terkait miras/narkoba tanpa bukti labfor.

Menghormati proses persidangan yang akan segera digelar.

Mengawal kasus ini agar tidak ada perlakuan istimewa. Sebelumnya sempat viral keistimewaan Nyumarno ditahan tanpa rompi pink & borgol, publik berhak mengawasi kesetaraan di depan hukum.

Kasus ini menjadi ujian bagi DPRD Kabupaten Bekasi dan PDIP sebagai partai pengusung. Apakah akan ada sanksi etik Dewan Kehormatan?

Redaksi akan terus memantau sidang perdana di PN Cikarang.

Penulis: Tim Investigasi BerdayaNews.com