BerdayaNews.com, Kota Bogor – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan melakukan pendataan perdana kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di kediamannya di Kecamatan Bogor Timur, Senin (15/6/2026).
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung serentak di seluruh Indonesia sebagai salah satu program strategis nasional untuk memotret kondisi riil perekonomian nasional, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga sektor usaha berskala besar.
Mengusung tagline “Mencatat Ekonomi Indonesia”, kegiatan pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim mengajak seluruh masyarakat Kota Bogor untuk berpartisipasi aktif dan mendukung para petugas sensus yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah.
“Kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, dibantu oleh para lurah, camat, RT, RW, LPM, BKM, Karang Taruna, dan seluruh elemen masyarakat, tolong bukakan pintu seluas-luasnya untuk para petugas BPS Kota Bogor agar dapat mendata, mencatat, dan memastikan seluruh masyarakat Kota Bogor masuk dalam Sensus Ekonomi Indonesia Tahun 2026,” ujar Dedie Rachim.
Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang akan digunakan pemerintah dalam merancang berbagai program pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Daerah Jadi Pendataan Perdana
Kepala BPS Kota Bogor, Raden Gandari Adianti Aju Fatimah, menjelaskan bahwa pendataan terhadap Wali Kota Bogor menjadi simbol dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara resmi di Kota Bogor.
“Pendataan perdana kami awali dengan mendata kepala daerah. Di Kota Bogor, kami memulai dengan mewawancarai Pak Wali Kota Dedie Rachim. Setelah ini akan dilanjutkan kepada Pak Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin. Ini menjadi tanda dimulainya pelaksanaan SE 2026 secara door to door di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Selanjutnya, petugas BPS akan melakukan pendataan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Bogor.
BPS juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang benar dan jujur saat proses wawancara berlangsung agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Kami berharap seluruh pelaku usaha dan rumah tangga menerima kedatangan petugas serta memberikan jawaban yang jujur sehingga data yang dihasilkan menjadi data yang akurat, valid, dan terpercaya,” tambah Gandari.
Data Akurat Jadi Kunci Pembangunan Ekonomi
Sensus Ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dan menjadi sumber data utama pemerintah dalam memahami perkembangan dunia usaha di Indonesia.
Data yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memetakan pertumbuhan sektor ekonomi, jumlah pelaku usaha, tingkat produktivitas, kebutuhan tenaga kerja, hingga peluang investasi di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, mendukung UMKM, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Penting?
Di tengah perkembangan ekonomi digital, transformasi teknologi, dan perubahan pola usaha masyarakat, keberadaan data yang mutakhir menjadi sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.
Karena itu, dukungan masyarakat terhadap petugas sensus menjadi bagian penting dalam menciptakan data statistik yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Manfaat Sensus Ekonomi 2026 bagi Masyarakat Bogor dan Pembaca BerdayaNews.com
- Memberikan data akurat untuk perencanaan pembangunan ekonomi Kota Bogor.
- Membantu pemerintah menyusun program bantuan dan pemberdayaan UMKM yang lebih tepat sasaran.
- Menjadi dasar penciptaan lapangan kerja baru sesuai kebutuhan sektor usaha yang berkembang.
- Meningkatkan peluang investasi karena investor memiliki data ekonomi yang valid dan terpercaya.
- Membantu pemerintah mengetahui potensi ekonomi di setiap wilayah hingga tingkat kelurahan.
- Mendukung pengembangan ekonomi digital dan usaha mikro yang semakin berkembang di masyarakat.
- Menjadi dasar penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga.
- Memastikan seluruh pelaku usaha, termasuk usaha rumahan dan UMKM, tercatat dalam database ekonomi nasional. (Red/fs)