Jambi dan Kesempatan Emas yang Tidak Boleh Hilang: Catatan Kritis Prof. Haryadi Terkait Tata Kelola Ekonomi Daerah

Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S., Guru Besar sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi (UNJA).

BerdayaNews.com – Pembangunan daerah di era modern tidak lagi sekadar ditentukan oleh melimpahnya kekayaan sumber daya alam (SDA). Banyak wilayah dengan cadangan tambang besar dan perkebunan luas justru berjalan di tempat akibat lemahnya tata kelola pemerintahan.

Hal mendasar inilah yang menjadi sorotan tajam dari Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S., Guru Besar sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi (UNJA). Menurutnya, tantangan terbesar Provinsi Jambi hari ini bukanlah mencari sumber pertumbuhan baru, melainkan bagaimana memastikan pembangunan dikelola secara efektif, terukur, dan berorientasi jangka panjang.

Membaca Data BPS Jambi Triwulan I-2026

Melihat kondisi riil di lapangan, indikator makroekonomi Jambi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jambi sempat mengalami kontraksi sebesar 0,28 persen secara quarter-to-quarter (q-to-q) dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2025.

“Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman (seasonal effect) pasca-tingginya aktivitas ekonomi akhir tahun, seperti di sektor perdagangan, konsumsi rumah tangga, dan konstruksi. Ini fenomena umum awal tahun anggaran dan bukan pelemahan fundamental,” jelas Prof. Haryadi.

Sebaliknya, jika diteropong secara tahunan (year-on-year/y-on-y), performa ekonomi Jambi justru memperlihatkan tren ekspansif yang positif:

Angka-angka ini membuktikan bahwa ekonomi Jambi tetap tumbuh tangguh di tengah ketidakpastian pasar global dan fluktuasi harga komoditas internasional.

Rapor Merah Struktur Ekonomi: Terlalu Bergantung pada Komoditas Primer

Meski tren tahunan positif, Prof. Haryadi memberikan catatan kritis mengenai struktur ekonomi Jambi yang dinilai belum kokoh. Hingga saat ini, Jambi masih terlalu bertumpu pada sektor hulu seperti kelapa sawit dan batu bara. Ketergantungan ini membuat stabilitas ekonomi daerah sangat sensitif terhadap gejolak harga eksternal.

Persoalan utama Jambi, menurutnya, berakar pada tiga poin krusial:

1. Lemahnya Transformasi Kelembagaan: Program pembangunan masih bersifat rutin administratif, terjebak pada sekadar penyerapan anggaran tahunan dan realisasi fisik proyek, bukan pada kualitas dampak jangka panjang.

2. Minimnya Integrasi Antarwilayah: Ego sektoral kabupaten/kota membuat konektivitas ekonomi berjalan sendiri-sendiri. Sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan belum terikat dalam rantai pasok (supply chain) regional yang solid.

3. Kekakuan Birokrasi & Anggaran: Struktur APBD masih didominasi oleh belanja rutin dibandingkan belanja produktif yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi bagi lapangan kerja.

Menangkap Peluang Emas Masa Depan

Guna mendorong lompatan ekonomi yang signifikan, hilirisasi dan diversifikasi sektor ekonomi bernilai tambah tinggi mutlak diperlukan. Prof. Haryadi mencontohkan potensi besar pertanian dataran tinggi dan ekowisata di Kabupaten Kerinci, serta optimalisasi Kota Jambi sebagai hub perdagangan dan jasa di Sumatera bagian tengah.

Di samping itu, pemanfaatan data berbasis digital (data-driven policy) dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi pilar utama birokrasi modern. Universitas Jambi (UNJA) siap mengambil peran strategis sebagai pusat inovasi dan riset untuk menjembatani kebutuhan industri serta kebijakan pemerintah.

“Momentum konektivitas Sumatera dan transformasi digital nasional adalah kesempatan emas yang langka. Daerah yang gagal memperbaiki tata kelola pemerintahan akan tertinggal, sekaya apa pun SDA-nya. Masa depan Jambi ditentukan oleh keberanian kita melakukan reformasi tata kelola pembangunan dari sekarang,” pungkas Prof. Haryadi. (Red/fs)