BerdayaNews.com, Jambi – Guru Besar Ekonomi Universitas Jambi, Haryadi, menilai Provinsi Jambi memiliki fondasi ekonomi yang cukup baik, namun masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Haryadi dalam tulisannya berjudul “Menguatkan Tata Kelola untuk Masa Depan Jambi: Memperkuat Fondasi, Menyiapkan Lompatan”.
Menurutnya, secara makro ekonomi Jambi menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,93 persen pada 2025, PDRB mencapai Rp349,66 triliun, serta pendapatan per kapita sekitar Rp92,79 juta. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jambi juga berada pada angka 75,13 dengan tingkat kemiskinan sekitar 6,89 persen.
Namun demikian, Haryadi menilai stabilitas tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Ketergantungan Fiskal Dinilai Jadi Masalah Utama
Haryadi menyoroti tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Provinsi Jambi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sekitar 79 persen pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pusat sebagaimana tercermin dalam Kajian Fiskal Regional Kementerian Keuangan.
Kondisi tersebut dinilai membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan menyebabkan pemerintah daerah belum sepenuhnya leluasa menentukan arah pembangunan secara mandiri.
“Ketergantungan ini juga berpotensi menghambat inovasi kebijakan karena daerah lebih fokus pada penyesuaian daripada penciptaan solusi baru,” tulisnya.
Ia menilai kondisi itu semakin berat di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak langsung terhadap daerah yang masih bergantung pada transfer pusat.
Struktur Ekonomi Jambi Dinilai Masih Rentan
Selain persoalan fiskal, Haryadi juga menilai struktur ekonomi Jambi masih sangat bergantung pada komoditas primer seperti kelapa sawit dan karet.
Ketergantungan terhadap komoditas mentah tersebut membuat ekonomi Jambi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.
Menurutnya, saat harga komoditas naik pertumbuhan ekonomi ikut terdorong, namun ketika harga turun tekanan ekonomi langsung dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti rendahnya nilai tambah produk daerah karena sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah tanpa proses pengolahan yang optimal.
Hilirisasi dan Investasi Jadi Solusi Strategis
Haryadi menilai hilirisasi industri menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.
Menurutnya, tanpa upaya serius dalam pengembangan industri pengolahan, Jambi hanya akan menjadi pemasok bahan baku dan tidak menikmati nilai ekonomi terbesar dari komoditas yang dimiliki.
Di tengah keterbatasan fiskal, ia juga mendorong pemerintah daerah lebih aktif menarik investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.
“Investasi menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja,” tulisnya.
Namun, menurutnya, investasi tidak akan datang tanpa kepastian regulasi, infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Jadi Kunci
Dalam tulisannya, Haryadi menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi transformasi ekonomi daerah.
Ia menilai pelayanan publik harus ditingkatkan, proses perizinan dipercepat, regulasi dibuat lebih konsisten, serta digitalisasi pemerintahan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Tata kelola adalah jembatan antara potensi dan hasil nyata,” tulisnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar anggaran daerah lebih difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur ekonomi, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM.
Konsistensi Dinilai Tentukan Masa Depan Jambi
Haryadi menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.
Menurutnya, banyak daerah memiliki rencana pembangunan yang baik namun gagal menghadirkan dampak nyata karena lemahnya implementasi.
Ia menegaskan Jambi harus berani keluar dari pola lama dan mulai membangun kemandirian ekonomi melalui pengelolaan potensi daerah yang lebih baik.
“Masa depan Jambi ditentukan oleh kemampuannya untuk mengelola potensi dan membangun kemandirian,” tulisnya.***