London | BerdayaNews.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ajakan resmi kepada sejumlah perguruan tinggi terkemuka Inggris untuk menjalin kerja sama pendirian 10 universitas baru berstandar internasional di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan dalam forum UK–Indonesia Education Roundtable yang digelar di Lancaster House, London, Selasa (20/01/2026).
Dalam keterangannya kepada media, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerja sama ini bukanlah langkah yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari kolaborasi pendidikan yang selama ini telah terjalin antara universitas Inggris dengan perguruan tinggi Indonesia seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, serta keberadaan kampus dan program pendidikan Inggris di Singosari dan Bandung.
“Kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar. Kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia,” ujar Presiden.
Menjawab Kekurangan Tenaga Profesional
Dalam pengantar pertemuan, Presiden Prabowo menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi Indonesia, khususnya kekurangan tenaga medis. Saat ini, Indonesia masih kekurangan sekitar 140 ribu dokter, sementara jumlah lulusan dokter setiap tahun baru mencapai sekitar 9 ribu orang.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah merancang pembangunan 10 universitas baru yang akan memprioritaskan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi. Universitas-universitas ini direncanakan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dengan standar akademik mengacu pada sistem pendidikan tinggi Inggris.
Manfaat bagi Ekosistem Pendidikan Nasional
Jika rencana ini terwujud, kehadiran kampus berstandar internasional di Indonesia berpotensi memberikan sejumlah manfaat strategis bagi dunia pendidikan nasional. Pertama, transfer pengetahuan dan standar akademik global diharapkan dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi dalam negeri, baik melalui kolaborasi riset, kurikulum, maupun kehadiran dosen dan profesor asing.
Kedua, kebijakan beasiswa penuh bagi mahasiswa terbaik berpotensi memperluas akses pendidikan berkualitas tinggi bagi talenta nasional tanpa harus menempuh studi ke luar negeri. Presiden juga menyebutkan adanya pelatihan bahasa Inggris intensif serta peluang kerja sama dengan British Council, termasuk penerapan standar IELTS.
Ketiga, rencana pembangunan rumah sakit pendidikan berstandar internasional di setiap kampus dinilai dapat memperkuat integrasi antara pendidikan dan layanan kesehatan. Presiden memperkirakan, langkah ini berpotensi menghemat hingga USD 6 miliar per tahun dari biaya masyarakat Indonesia yang selama ini berobat ke luar negeri.
Dampak dan Tantangan bagi Lembaga Pendidikan yang Ada
Meski menawarkan peluang besar, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah tantangan bagi lembaga pendidikan tinggi yang telah ada. Perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam negeri perlu bersiap menghadapi kompetisi mutu dan reputasi, terutama dalam menarik dosen unggul dan mahasiswa berprestasi.
Selain itu, diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa kehadiran universitas berstandar internasional ini tidak menciptakan kesenjangan baru dalam sistem pendidikan nasional. Sinkronisasi kurikulum, penguatan akreditasi nasional, serta kolaborasi yang inklusif menjadi kunci agar universitas yang sudah ada dapat tumbuh bersama, bukan tersisih.
Pengamat pendidikan menilai, keberhasilan program ini sangat bergantung pada mekanisme alih pengetahuan (knowledge transfer) dan keterlibatan aktif perguruan tinggi nasional dalam riset bersama, pertukaran dosen, serta pengembangan kapasitas institusi.
Target 2028 dan Harapan ke Depan
Presiden Prabowo menyatakan optimisme bahwa seluruh persiapan dapat dirampungkan sehingga angkatan mahasiswa pertama dari universitas-universitas baru tersebut dapat diterima pada awal 2028. Pemerintah juga berencana membangun kawasan pendidikan terpadu dengan jaminan kualitas hidup, keselamatan, dan keamanan yang memadai guna menarik dosen serta profesor asing.
“Kita harus menjamin kualitas hidup, keselamatan, dan keamanan seluruh kampus agar menarik bagi dosen asing untuk bekerja di Indonesia,” pungkas Presiden.
Secara keseluruhan, rencana ini menandai arah kebijakan pendidikan tinggi Indonesia yang semakin terbuka terhadap kolaborasi global. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara standar internasional, kemandirian pendidikan nasional, dan pemerataan manfaat bagi seluruh lembaga pendidikan di Tanah Air.fs