BerdayaNews.com, Bangkalan – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperkuat tata kelola sumber daya negara, memberantas kebocoran anggaran, serta memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara optimal demi percepatan pembangunan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang berlangsung di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan berbagai capaian dan langkah strategis pemerintah kepada para ulama yang dinilainya memiliki peran penting sebagai pemimpin masyarakat serta jembatan informasi antara pemerintah dan rakyat.
“Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Presiden Prabowo.
Infrastruktur untuk Rakyat Jadi Prioritas
Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah baru saja meresmikan pembangunan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Presiden, pembangunan sepanjang lebih dari seribu kilometer tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp5,4 triliun. Ia menilai efisiensi penggunaan anggaran dapat menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat apabila kebocoran keuangan negara berhasil ditekan.
“Saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah. Anggaran sebesar Rp5,4 triliun bisa membangun lebih dari seribu kilometer jalan. Bayangkan jika dana yang selama ini hilang akibat kebocoran bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan,” kata Presiden.
Prabowo menambahkan, dana negara yang terselamatkan dapat digunakan untuk membangun ribuan kilometer jalan tambahan, memperbanyak jembatan penghubung antardaerah, hingga mempercepat rehabilitasi puluhan ribu sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Fokus Hentikan Kebocoran Keuangan Negara
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menghentikan berbagai bentuk kebocoran yang selama bertahun-tahun menyebabkan potensi penerimaan negara tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Ia menyatakan bahwa pemerintahannya bertekad melakukan pembenahan menyeluruh guna memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Begitu banyak uang kita menguap, hilang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik demi menghentikan kebocoran-kebocoran tersebut,” tegasnya.
Sawit Bermasalah dan Tambang Ilegal Ditertibkan
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola sumber daya alam, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil kembali penguasaan atas lebih dari lima juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang dinilai melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Langkah tersebut mencakup penertiban perkebunan yang beroperasi di kawasan hutan lindung, penggunaan dokumen yang tidak sesuai ketentuan, hingga berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang merugikan negara dan lingkungan.
Selain sektor perkebunan, pemerintah juga telah menutup ratusan aktivitas pertambangan tanpa izin yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
“Pemerintah saya telah merebut kembali dan menguasai lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum serta tidak sesuai peraturan. Kami juga telah menutup ratusan tambang tanpa izin,” ujar Presiden.
Pemerintahan Bersih Kunci Kemajuan Bangsa
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah luas dan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Karena itu, pengawasan dan pengelolaan aset negara harus dilakukan secara serius agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat.
Menurut Presiden, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada integritas penyelenggara negara dan komitmen bersama dalam memberantas praktik korupsi.
“Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di Pemerintah Republik Indonesia,” tegas Presiden.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. (Red/fs)

1
Baca juga :  Refleksi Hari Lahir Pancasila: Ironi Daerah Penghasil Kaya Sumber Daya yang Hanya Jadi Penonton Ekonomi