BerdayaNews.com, Jakarta – Sebuah kisah ironis dan menyesakkan dada datang dari dunia pendidikan dan inovasi kesehatan tanah air. Profesor Raldi Artono Koestoer, seorang Guru Besar Universitas Indonesia (UI), harus berhadapan dengan tembok tebal birokrasi ketika niat tulusnya menyelamatkan nyawa bayi prematur dianggap menabrak aturan formal negara.
Tergerak oleh tingginya angka kematian bayi prematur dari keluarga miskin yang tak mampu membayar biaya sewa inkubator rumah sakit yang selangit, Prof. Raldi menggunakan kepakarannya untuk merakit inkubator bayi portabel. Alat ini dirancang berteknologi canggih namun sangat hemat listrik. Hebatnya, gerakan ini murni bersifat non-komersial; ribuan inkubator tersebut dipinjamkan secara gratis kepada ibu-ibu kurang mampu di berbagai pelosok daerah.
Namun, alih-alih mendapatkan medali penghargaan atau kucuran dana riset dari pemerintah, gerakan mulia ini justru mendapat tamparan keras. Pemerintah melalui kementerian terkait sempat menegur dan mencoba menghentikan operasional peminjaman tersebut. Alasannya klasik dan kaku: alat penyelamat nyawa tersebut belum memiliki sertifikat izin edar dan Standar Nasional Indonesia (SNI) layaknya produk alat medis komersial buatan pabrik raksasa. Tuntutan pemenuhan izin yang memakan biaya mahal dan proses rumit jelas tidak masuk akal untuk sebuah proyek amal swadaya.
Catatan Redaksi BerdayaNews.com: Aturan Kertas yang Mencekik Kemanusiaan
Catatan Redaksi: Kasus Prof. Raldi adalah alarm keras bagi ekosistem riset kita. Ketika hukum formal gagal menangkap substansi kemanusiaan, maka aturan tersebut sedang berjalan ke arah yang keliru. BerdayaNews.com memandang perlunya pemisahan regulasi yang tegas antara inovasi berbasis industri komersial dengan inovasi berbasis gerakan sosial (social-innovation) demi melindungi hak cipta dan keselamatan publik sekaligus.
Regulasi Perlindungan Ciptaan: Jaminan Negara yang Belum Menyentuh Sisi Humanis
Di Indonesia, regulasi mengenai sebuah ciptaan dan inovasi sebenarnya telah diatur dalam beberapa instrumen hukum utama, seperti UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Secara normatif, undang-undang ini dibentuk agar:
-
Bebas dari Larangan: Sebuah inovasi yang orisinal dan bermanfaat mendapatkan legalitas hukum agar tidak digugat atau dilarang operasionalnya.
-
Jaminan Penggunaan oleh Negara: Negara mengakui eksistensi penemuan tersebut dan memberikan perlindungan hukum dari klaim pihak asing atau pembajakan.
-
Penghargaan yang Layak: Insentif ekonomi maupun moral diberikan kepada sang pencipta guna memotivasi mereka untuk terus berinovasi demi kemaslahatan bangsa.
Namun, kasus inkubator Prof. Raldi menunjukkan adanya loophole (celah hukum) besar. Regulasi paten dan hak cipta saat ini terlalu menitikberatkan pada aspek komersialisasi industri. Ketika inovasi tersebut lahir dari rahim pengabdian masyarakat dan berbentuk alat kesehatan (medical device), ia langsung dibenturkan pada UU Kekarantinaan Kesehatan atau regulasi izin edar alat kesehatan yang mekanismenya disamakan dengan korporasi pencari keuntungan.
[ INOVASI KEMANUSIAAN ] ──► Dibenturkan pada ──► [ REGULASI KOMERSIAL / SNI PABRIKAN ]
│ │
▼ ▼
(Misi: Selamatkan Nyawa) (Biaya Mahal & Birokrasi Rumit)
│ │
└───────────────────► [ AKIBAT ] ────────────────┘
│
▼
"Inovasi Anak Bangsa Mati
di Negeri Sendiri"
Urgensi “Insentif Khusus” untuk Inovator Non-Komersial
Agar kasus serupa tidak terulang dan mematikan motivasi para ilmuwan lain, pemerintah dan DPR RI perlu segera merumuskan regulasi turunan yang lebih progresif terkait hilirisasi hasil riset universitas.
Negara harus hadir memberikan jalur khusus (fast-track) dan subsidi pengurusan sertifikasi bagi produk-produk ciptaan anak bangsa yang berorientasi sosial. Jika seorang pencipta tidak mengambil keuntungan finansial dari ciptaannya, maka negaralah yang berkewajiban menanggung atau mempermudah biaya standarisasi (seperti uji klinis dan SNI) sebagai bentuk penghargaan dan jaminan keamanan bagi masyarakat pengguna.
Kesimpulan: Menolak Tumpul demi Kemajuan Bangsa
Inovasi jenius yang lahir dari hati nurani tidak boleh dicekik mati oleh aturan kertas. Membiarkan birokrasi menghambat alat penyelamat jiwa sama saja dengan membiarkan ketidakpedulian menang atas kemanusiaan.
Pemerintah harus segera mereformasi tata cara sertifikasi produk riset akademik. Perlindungan hukum, jaminan negara, dan penghargaan yang layak bagi para inovator seperti Prof. Raldi adalah harga mati jika Indonesia benar-benar ingin bertransformasi menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berbasis ilmu pengetahuan pada masa depan. (Red/fs)