Oleh: Elas Anra Dermawan, SH (Founder LBH NADI)
BerdayaNews.com, Kota Jambi – Penguatan sistem dan pelayanan perbankan daerah dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah. Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, penggunaan anggaran operasional perbankan perlu dipahami secara menyeluruh sesuai fungsi dan tanggung jawab institusi.
Sebagai bank milik daerah, Bank Jambi memiliki tanggung jawab dalam menjaga pelayanan keuangan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan.
“Operasional perbankan tidak dapat hanya dilihat dari besar kecilnya angka anggaran, tetapi juga harus dikaitkan dengan kebutuhan pelayanan, pengawasan, dan perlindungan nasabah,” ujar Elas Anra Dermawan, SH.
Dalam praktik perbankan modern, kebutuhan operasional mencakup pengawasan internal, koordinasi manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan sistem teknologi informasi dan keamanan digital.
Hal tersebut dinilai sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan atau prudential banking principle sebagaimana diatur dalam regulasi sektor keuangan nasional.
Penguatan Sistem Digital dan Keamanan Nasabah
Penguatan penelitian dan pengembangan di sektor perbankan juga dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi tantangan transformasi digital.
Ancaman kejahatan siber yang terus berkembang membuat sektor perbankan membutuhkan sistem keamanan digital yang lebih kuat demi menjaga perlindungan dana dan data nasabah.
“Penguatan sistem keamanan digital saat ini bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” kata Elas.
Dari sudut pandang politik kebijakan publik, kritik terhadap penggunaan anggaran tetap merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Namun kritik tersebut diharapkan tetap proporsional dan berbasis data agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap stabilitas lembaga keuangan daerah.
Transparansi dan Tata Kelola Jadi Prioritas
Kepercayaan publik disebut sebagai fondasi utama dalam sistem perbankan. Karena itu, transparansi, evaluasi internal, dan keterbukaan informasi harus terus diperkuat oleh setiap lembaga keuangan.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa peningkatan kualitas pelayanan, penguatan teknologi, dan koordinasi kelembagaan membutuhkan dukungan operasional yang memadai.
Pada akhirnya, seluruh kebijakan operasional perbankan harus bermuara pada perlindungan kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selama terdapat komitmen memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, dan memperbaiki kualitas pelayanan, maka langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari penguatan institusi untuk kepentingan masyarakat luas. (Red/fs)