BerdayaNews.com, Pegunungan Bintang — Gaya kepemimpinan Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Birdana, menjadi sorotan publik setelah dinilai menjalankan aktivitas pemerintahan tanpa pengawalan ketat.
Pandangan tersebut disampaikan oleh pemerhati sosial budaya Okmekmin, Etius Kasipka, dalam tulisannya yang beredar pada Maret 2026.
Dalam pandangannya, Etius menilai pendekatan tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan yang sederhana serta kedekatan dengan masyarakat.
Dinilai Dekat dengan Masyarakat
Etius menyebut bahwa selama menjabat, Bupati kerap menjalankan aktivitas seperti berolahraga, perjalanan dinas, hingga berkantor tanpa pengawalan khusus.
Menurutnya, hal ini menunjukkan sikap terbuka dan tidak berjarak dengan masyarakat.
“Beliau lebih memilih berbaur dengan masyarakat dan tidak menunjukkan ketergantungan pada pengawalan,” tulisnya.
Pendekatan tersebut dinilai memperkuat hubungan sosial serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Aspek Regulasi dan Keamanan Tetap Diperhatikan
Di sisi lain, pengawalan kepala daerah merupakan bagian dari standar operasional yang diatur dalam regulasi kepolisian terkait pengamanan pejabat negara.
Pengawalan tidak hanya berkaitan dengan keamanan pribadi pejabat, tetapi juga menyangkut kelancaran tugas pemerintahan serta stabilitas daerah.
Sejumlah pengamat menilai bahwa praktik minim pengawalan perlu dikaji secara proporsional dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Efisiensi Anggaran dan Gaya Kepemimpinan
Selain aspek keamanan, Etius juga menyoroti potensi efisiensi anggaran dari minimnya penggunaan pengawalan.
Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi beban operasional pemerintah daerah, meskipun tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan keamanan.
Gaya kepemimpinan Bupati Pegunungan Bintang disebut lebih mengedepankan pendekatan persuasif, mendengar aspirasi masyarakat, serta mendorong pemberdayaan di berbagai sektor.
Ajakan Menjaga Keseimbangan Kepemimpinan
Pengamat menilai bahwa keseimbangan antara kesederhanaan kepemimpinan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kepemimpinan yang dekat dengan rakyat dinilai sebagai nilai positif, namun tetap harus berjalan dalam koridor hukum dan standar keamanan yang berlaku.
Tulisan tersebut juga mengajak kepala daerah lain untuk mengambil sisi positif dari pendekatan kepemimpinan yang inklusif, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan perlindungan terhadap pejabat negara.
Dengan demikian, praktik kepemimpinan di daerah diharapkan tetap mengedepankan transparansi, keamanan, serta kepentingan publik secara menyeluruh. (Red/fs)
Oleh: Etius Kasipka~