BERDAYANEWS.COM, JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka babak baru dalam penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Pada Rabu (28/10/2026), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi strategis, yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus serta kantor pusat produsen rokok raksasa, PT Djarum.

Dari upaya paksa tersebut, lembaga antirasuah menyita sejumlah dokumen vital serta barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan erat dengan penerimaan negara di bidang cukai.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang diterbitkan pada Oktober 2026. Fokus utama penyidikan ini mengarah pada dugaan kompromi tata kelola penerimaan negara serta transaksi tak patut (kickback).

"Dugaan awal penyidikan perkara ini berkaitan dengan penerimaan negara terkait cukai di PT Djarum. Penyidik mendalami apakah ada kickback atau dugaan pemberian yang dilakukan oleh pihak PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea dan Cukai berkaitan dengan penetapan atau alokasi pita cukai," ungkap Budi Prasetyo.

ANALISIS HUKUM BERDAYANEWS.COM

Langkah penggeledahan dan diterbitkannya Sprindik baru oleh KPK dalam perkara ini menyimpan sejumlah implikasi hukum acara pidana dan konstruksi hukum pidana korupsi yang menarik untuk dibedah.

1. Penguatan Alat Bukti Berdasarkan Pasal 38 & Pasal 47 KUHAP

Penyitaan dokumen fisik dan Barang Bukti Elektronik (BBE) merupakan tindakan krusial dalam pembuktian perkara korupsi modern. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP jo. Pasal 5 s.d. Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, data elektronik yang diperoleh dari server, komputer, atau perangkat komunikasi berstatus sebagai alat bukti petunjuk yang sah (digital evidence). Dalam skema pidana penerimaan negara/cukai, BBE berpotensi mengungkap jejak digital (digital footprint) terkait komunikasi internal, permohonan penetapan kuota pita cukai, hingga alur rekapitulasi pembayaran yang mencurigakan.

2. Konstruksi Pasal Suap vs. Gratifikasi (Pasal 5, 12, dan 12B UU Tipikor)

Pernyataan KPK mengenai dugaan kickback (imbal balik) mengindikasikan bahwa penyidik tengah menguji dua konstruksi delik utama dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor):

  • Delik Suap Aktif/Pasif (Pasal 5 atau Pasal 12 huruf a/b): Jika ditemukan motive dan quid pro quo (kesepakatan timbal balik), di mana oknum pejabat Bea Cukai menerima suap guna mempermudah, merintangi pengawasan, atau merekayasa penetapan pita cukai PT Djarum.

  • Delik Gratifikasi (Pasal 12B): Jika oknum Bea Cukai menerima pemberian berharga dari pihak korporasi yang berhubungan dengan jabatannya tanpa melapor ke KPK dalam tenggat 30 hari kerja.

3. Bayang-bayang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Keterlibatan lokasi kantor PT Djarum dalam tindakan penggeledahan memunculkan wacana mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi.

Secara doktrinal, jika pemberian kickback tersebut terbukti dilakukan oleh pengurus atau personil yang memiliki posisi kunci (directing mind) demi keuntungan entitas perusahaan, atau jika korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tanpa melakukan langkah pencegahan (lack of compliance procedure), maka entitas korporasi itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bukan sekadar oknum perorangan.

4. Urgensi Kerugian Negara di Sektor Penerimaan (Tax/Excise Fraud)

Sektor cukai merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara. Penyimpangan pada penetapan golongan, kuota, atau manipulasi pemesanan pita cukai (P3C) berpotensi tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana suap (bribing), tetapi juga berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Apa Saja Bukti Permulaan & Barang Bukti yang Diperoleh?

Berdasarkan hasil penggeledahan di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan Kantor Pusat PT Djarum, barang bukti yang telah disita dan diamankan penyidik meliputi:

  1. Barang Bukti Elektronik (BBE) / Digital Evidence

    • Data digital yang diperoleh dari server, komputer, serta perangkat komunikasi/perangkat elektronik terkait.

    • Dipakai untuk membongkar jejak digital (digital footprint), termasuk riwayat komunikasi internal, komunikasi antara oknum pejabat Bea Cukai dan pihak swasta, serta data transaksi elektronik.

  2. Dokumen Fisik & Administrasi Cukai

    • Berkas dan dokumen permohonan penetapan kuota/alokasi pita cukai.

    • Rekapitulasi pembayaran dan administrasi pemesanan pita cukai (P3C).

    • Dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan tata kelola dan penetapan golongan cukai di PT Djarum.

  3. Petunjuk Praktik Kickback & Transaksi Tak Patut

    • Indikasi awal aliran dana atau komitmen quid pro quo (imbal balik) yang diduga diberikan oleh pihak swasta kepada oknum pejabat Bea Cukai untuk memuluskan rekayasa alokasi/penetapan pita cukai.

Catatan: Saat ini seluruh dokumen dan barang bukti elektronik tersebut sedang menjalani proses analisis mendalam dan uji forensik digital oleh tim penyidik KPK untuk menetapkan calon tersangka secara resmi.

Langkah Selanjutnya dalam Penyidikan

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan analisis mendalam terhadap dokumen dan data elektronik yang telah disita. Proses pengujian forensik digital diprediksi akan menjadi kunci untuk menentukan calon tersangka, baik dari pihak pejabat penerima (fiskal) maupun pihak pemberi (swasta/korporasi).

Berdayanews.com akan terus mengawal perkembangan penyidikan ini dari sudut pandang transparansi penegakan hukum dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara.

(BDN/RED)