Analisis Hukum Pidato Prof. Iyyas Subiyakto: Kritik Integritas Hakim MK di Forum Internasional dan Relevansinya dengan Sengketa Syarat Pendidikan Wapres

BEKASI, BerdayaNews.com - Sebuah video monolog Prof. Iyyas Subiyakto yang diunggah akun Facebook Hendra Joe pada 11 Oktober 2026 viral dengan narasi "HAKIM MK MEMPERMALUKAN INDONESIA DIMATA DUNIA". Video tersebut menampilkan kritik keras terhadap kualitas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam forum World Conference on Constitutional Justice, dengan membandingkan peringkat pendidikan Indonesia dan Singapura serta mengungkit kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Secara normatif, kritik tersebut harus dibaca dalam kerangka Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Kritik terhadap putusan adalah bagian dari kebebasan akademik yang dijamin Pasal 28E UUD 1945, namun delegitimasi terhadap institusi peradilan konstitusi di forum internasional berpotensi menggerus judicial trust dan constitutional legitimacy.

Konteks Yuridis Terkini: Sengketa Ijazah Gibran

Viralnya video tersebut tidak terlepas dari Putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Berdasarkan data persidangan, MK memutuskan tidak menerima sengketa tersebut dengan pertimbangan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon, karena bukan peserta Pemilu 2024. Putusan diambil secara bulat tanpa dissenting opinion.

Buntut dari putusan tersebut, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pemeriksaan perkara sengketa keabsahan ijazah Wapres Gibran. Laporan dengan nomor 05/ MKMK/L/10/2026 tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan etik, bukan pemeriksaan materi konstitusionalitas putusan.

Analisis: Mengapa Lawfare, Bukan Kontestasi Demokratis?

Fenomena yang terjadi saat ini dapat dikategorikan sebagai judicialization of politics, di mana pertarungan politik yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme demokrasi elektoral, justru ditarik ke ruang peradilan.

Dari perspektif ilmu hukum tata negara, terdapat beberapa anomali:

1. Penyalahgunaan Mekanisme Legal Standing: Dalam hukum acara MK, legal standing adalah syarat mutlak. Pemohon yang bukan subjek hukum yang dirugikan secara langsung dan spesifik, tidak dapat mengajukan PHPU. Mengajukan gugatan tanpa legal standing menunjukkan tujuan gugatan bukan mencari keadilan substantif, melainkan menciptakan kegaduhan politik (political noise creation).

2. Pelanggaran Prinsip Demokrasi Konstitusional: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hasil Pemilu 2024 yang telah ditetapkan KPU dan dikuatkan MK telah memperoleh legitimasi demokratis. Upaya terus-menerus mendegradasi karir politik Wapres terpilih melalui isu ijazah setelah putusan final, adalah bentuk lawfare - menjadikan hukum sebagai senjata politik.

3. Motif Politik di Balik Gugatan Berulang: Dalam negara demokrasi yang sehat, kontestasi seharusnya dilakukan melalui electoral competition yang sah: membentuk partai, mengajukan calon tandingan di Pemilu 2029, adu gagasan dan program di parlemen. Ketika aktor politik memilih jalur delegitimasi personal melalui gugatan ijazah yang berulang, yang secara yuridis telah lemah, patut diduga terdapat motif untuk menghancurkan karir politik lawan tanpa harus bertarung secara fair dalam arena politik.

Ini bukan lagi kritik hukum, melainkan strategi pembunuhan karakter (character assassination) yang sistematis. Jika pihak-pihak yang keberatan dengan kepemimpinan Gibran memiliki basis dukungan rakyat yang kuat, jalur yang konstitusional adalah bertarung di Pemilu, bukan di lobi MKMK atau di konferensi internasional.

BerdayaNews.com menilai, kritik Prof. Iyyas tentang perlunya perbaikan integritas dan pendidikan hukum Indonesia adalah valid dan perlu didengar. Namun, menjadikan kritik tersebut sebagai amunisi untuk mendelegitimasi institusi MK secara keseluruhan dan menyerang personal Wapres terpilih adalah tindakan yang kontraproduktif bagi pembangunan budaya hukum Indonesia.

Putusan MK harus dihormati, kritik terhadap putusan harus disampaikan melalui mekanisme akademik yang ilmiah, dan pertarungan politik harus dikembalikan ke arena demokrasi.

(BDN/Red)