BERDAYANEWS.COM, TANJUNG JABUNG BARAT - Tim Penilaian dan Monitoring Perluasan Calon Percontohan Desa Antikorupsi Pemerintah Provinsi Jambi menerjunkan tim gabungan lintas instansi untuk memverifikasi Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Rabu (28/10/2026).
Tim penilai gabungan tersebut terdiri dari perwakilan Inspektorat Provinsi Jambi (Irbansus Mat Sanusi), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Kabid Informasi Publik dan Statistik Amirzan, S.H.), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi (Basri), serta didampingi tim penilai internal Kabupaten Tanjabbar.
Kegiatan verifikasi faktual yang berlangsung di Aula Kantor Desa Teluk Kulbi ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian di delapan kabupaten se-Provinsi Jambi untuk mewujudkan program 'Satu Kabupaten Satu Desa Antikorupsi' yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dorong Transparansi Tata Kelola Keuangan Desa
Kabid Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Jambi, Amirzan, S.H., menegaskan bahwa penilaian ini bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan momentum krusial bagi pemerintah desa untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
"Penilaian Desa Antikorupsi ini telah menjangkau delapan desa calon percontohan di Provinsi Jambi. Ini adalah momentum penting untuk melakukan perbaikan tata kelola secara konsisten dan berkelanjutan," ujar Amirzan.
Amirzan berharap seluruh perangkat desa berkomitmen menerapkan nilai-nilai integritas, mulai dari transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perbaikan kualitas pelayanan publik, hingga pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.
"Mudah-mudahan Desa Teluk Kulbi dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi," tambahnya.
Pengukuhan Langsung oleh KPK pada Peringatan Hakordia
Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Provinsi Jambi, Mat Sanusi, memaparkan bahwa pendaftaran Desa Antikorupsi di Provinsi Jambi telah dimulai sejak 2023. Saat itu, Desa Mekar Sari di Kabupaten Muaro Jambi sukses menjadi desa pertama yang dikukuhkan langsung oleh KPK.
Untuk tahapan tahun 2026, masing-masing kabupaten menyeleksi tiga desa terbaik untuk diajukan ke tingkat provinsi. Selanjutnya, Pemprov Jambi memverifikasi dokumen serta melakukan verifikasi faktual ke lapangan sebelum menyerahkan laporan akhir ke KPK.
"Setelah verifikasi faktual di delapan kabupaten selesai, laporannya akan diserahkan ke KPK untuk penetapan kelayakan. Istimewanya, Provinsi Jambi tahun ini ditunjuk sebagai tuan rumah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Wilayah I Sumatera. Desa-desa yang lolos akan dikukuhkan langsung oleh Pimpinan KPK pada 9 Desember mendatang," terang Mat Sanusi.
Wabup Tanjabbar: Korupsi Bermula dari Skala Kecil
Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., menyambut hangat kedatangan tim penilai provinsi. Ia menggarisbawahi bahwa pencegahan korupsi tidak boleh hanya berfokus pada kasus skala besar, melainkan harus dibentengi dari tingkat pemerintahan paling bawah.
"Selama ini publik selalu disuguhi kasus korupsi kelas kakap bernilai ratusan triliun. Padahal, perilaku koruptif kerap bermula dari skala kecil di lingkungan keluarga, RT, dusun, hingga desa. Karena itu, benteng pencegahan dari pemerintahan terbawah harus kita perkuat bersama," tegas Wabup Katamso.
Katamso mengapresiasi terpilihnya Desa Teluk Kulbi dari total 134 desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Desa ini dinilai memiliki keunggulan inovasi dalam memberikan pelayanan publik yang ramah dan transparan kepada warga.
(Red/BerdayaNews)
