Kuasa Hukum Soroti Dasar Hukum Pemanggilan Febrie Adriansyah: Pertama Kali Tersangka Dipanggil Berdasarkan TAP Tersangka Instansi Lain dan Putusan Praperadilan

BerdayaNews.com, Jakarta - Kuasa Hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA), Febri Diansyah, menyoroti kejanggalan formil dalam proses pemanggilan kliennya sebagai tersangka di Kejaksaan Agung.

Pernyataan itu disampaikan usai pemeriksaan kedua FA di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). FA tiba sekitar pukul 10.05 WIB dengan pengawalan personel TNI.

Menurut Febri Diansyah, pemanggilan tersangka terhadap kliennya didasarkan pada dokumen yang tidak lazim.

"Klien kami kooperatif dan menghormati penegakan hukum meskipun pemanggilan tersangka didasarkan pada penetapan tersangka instansi lain dan putusan praperadilan," ujar Febri Diansyah dalam keterangan resmi yang diterima BerdayaNews.com.

Ia merinci, dasar yang dicantumkan penyidik adalah:

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Jampidsus Kejagung

Surat Penetapan Tersangka dari Polda Metro Jaya

Dua putusan praperadilan PN Jakarta Selatan No.135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL yang menolak permohonan FA akhir Agustus 2026

Febri menegaskan, ini adalah pertama kalinya dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia seseorang dipanggil sebagai tersangka dengan konstruksi seperti itu.

"Ini pertama kali seseorang dipanggil sebagai tersangka berdasarkan penetapan dari lembaga penegak hukum lain. Status tersangka Febrie justru ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, bukan oleh Kejaksaan Agung yang memeriksanya," tegasnya.

Asal-usul Penetapan Tersangka

Berdasarkan fakta persidangan praperadilan, penetapan tersangka FA pertama kali dilakukan melalui gelar perkara di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2026 yang dipimpin langsung Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Pihak termohon (Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor) dalam sidang praperadilan menyatakan telah memeriksa 16 saksi, 3 ahli dan barang bukti surat berupa Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/2931/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026, sebelum menetapkan FA sebagai tersangka dugaan korupsi penanganan perkara PT ASABRI dan PT Jiwasraya 2020-2025 serta TPPU.

Hakim tunggal PN Jaksel kemudian menolak dua permohonan praperadilan FA. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan termohon telah mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana asal, harta kekayaan serta keterlibatan pemohon.

Namun di sisi lain, kuasa hukum FA, Firman Wijaya, menyebut putusan tersebut sebagai paradoks prosedural. Sebab dalam pertimbangannya hakim secara eksplisit mengakui adanya penyimpangan prosedural seperti penetapan tersangka oleh pejabat tidak kompeten dan penggunaan KUHAP lama.

Soal Aliran Rp 40 Miliar

Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung juga mendalami dugaan aliran uang Rp 40 miliar dari pengusaha Tan Kian melalui perantara Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Febri Diansyah meluruskan, berdasarkan BAP Tan Kian, uang itu diberikan kepada Ferry Hongkiriwang, bukan langsung kepada FA. Dalam BAP tersebut Ferry juga tidak pernah menyatakan uang itu akan diberikan kepada FA. Tan Kian juga hanya menyebut 4 nama pejabat di Kejagung tanpa menyebut spesifik FA.

"Perlu dibedakan antara fakta pemberian uang dengan dugaan alirannya," ujar Febri.

Hingga berita ini diturunkan, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna belum memberikan tanggapan terkait dasar hukum pemanggilan yang disorot kuasa hukum.

Kasus FA sendiri kini ditangani Tim 9 Kejagung. FA telah ditahan 20 hari di Rutan KPK. Kejagung menyatakan menerima pelimpahan 2 tersangka dari Polda Metro Jaya, yakni FA dan pihak swasta Don Ritto, dengan temuan emas 74 Kg dan uang ratusan miliar yang masih akan dibuktikan di persidangan.

(Tim Redaksi)