JAKARTA, BerdayaNews.com - Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Saksi pengusaha Tan Kian mengaku sempat komplain kepada perantara Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho karena dirinya tetap diperiksa meski sudah menyerahkan uang senilai SGD 5 juta atau setara Rp 55 miliar.

Pengakuan itu disampaikan Tan Kian saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (3/11/2026) dini hari. Ia dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pemerasan tersebut.

"Pada akhirnya kapan Saudara merasa ketakutan itu sudah tidak menjadi ketakutan Saudara lagi? Apakah ketika uang tadi sudah seluruhnya diserahkan kepada saksi, Saudara Ferry atau ada informasi lain yang Saudara dapatkan sehingga Saudara bisa menilai bahwa sudah tidak berpotensi lagi menjadi tersangka?" tanya jaksa di persidangan.

Tan Kian menjawab ketakutannya tidak hilang. Ia mengaku tetap diperiksa sebagai saksi di kasus Jiwasraya sebanyak enam kali.

"Tidak, terus saja saya ketakutan, karena kan saya diperiksa terus. Sampai 6 kali, saya komplain sama dia, 'Lho, kok masih gua diperiksa?'" jawab Tan Kian.

Untuk diketahui, Tan Kian mengaku penyerahan uang Rp 55 miliar itu dilakukan agar dirinya tidak dinaikkan statusnya menjadi tersangka dalam penyidikan kasus korupsi Jiwasraya. Kasus tersebut pada saat itu berada di bawah kewenangan Jampidsus.

Kesaksian ini menjadi kunci yang menguatkan konstruksi pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Ulasan Hukum: Apa Arti Kesaksian Ini Bagi Jaksa dan Hakim?

Untuk masyarakat, sidang ini memberikan pendidikan hukum yang penting tentang bagaimana pemerasan dalam jabatan dibuktikan. Dari kesaksian Tan Kian, ada beberapa catatan hukum yang bisa menjadi alat bukti menurut KUHAP:

1. Kesaksian sebagai Alat Bukti Utama - Pasal 184 KUHAP

Keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan adalah alat bukti yang sah. Pernyataan Tan Kian tentang "komplain" karena masih diperiksa setelah menyerahkan uang, menunjukkan adanya hubungan kausal antara penyerahan uang dan harapan untuk tidak diperiksa. Ini mengarah pada unsur "ketakutan" yang menjadi ciri pemerasan.

2. Unsur Pasal Pemerasan dalam Jabatan - Pasal 368 KUHP jo Pasal 12 huruf e UU Tipikor

Jaksa dapat menggunakan kesaksian ini untuk membuktikan unsur:

Adanya paksaan/kekuasaan: Saksi diperiksa 6 kali, menimbulkan rasa takut menjadi tersangka.

Adanya permintaan/memaksa menyerahkan sesuatu: Uang Rp 55 Miliar yang diserahkan melalui perantara.

Tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain: Uang mengalir ke Ferry Boboho yang diduga terkait dengan pejabat.

Jika terbukti ada penyalahgunaan kekuasaan jabatan untuk memaksa, maka masuk dalam delik pemerasan oleh penyelenggara negara.

3. Peran Perantara (Tussenpersoon) dan Aliran Dana sebagai Petunjuk TPPU

Ferry Boboho dalam konstruksi ini diduga sebagai perantara. Aliran dana SGD 5 juta ini penting untuk:

Menelusuri asal-usul dan tujuan akhir dana (follow the money).

Membuktikan unsur TPPU Pasal 3, 4, 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Jaksa perlu membuktikan bahwa uang hasil kejahatan pemerasan tersebut disamarkan, dipindahkan, atau dibelanjakan.

Bukti transfer, rekening koran, dan komunikasi (chat, rekaman) antara Tan Kian - Boboho - pihak terkait akan menjadi bukti petunjuk dan bukti surat yang menguatkan kesaksian.

4. Catatan untuk Hakim: Menilai Kredibilitas dan Motif

Hakim Tipikor akan menilai:

Konsistensi keterangan Tan Kian di BAP penyidik vs di sidang.

Apakah ada saksi lain yang menguatkan (saksi yang melihat penyerahan, atau saksi yang juga diminta uang).

Apakah ada bukti objektif yang mengkonfirmasi komplain tersebut, seperti rekaman percakapan, pesan WhatsApp, atau keterangan Ferry Boboho sendiri.

Jika hakim meyakini bahwa penyerahan uang itu bukan suap sukarela melainkan karena takut diperiksa terus-menerus, maka unsur pemerasan terpenuhi. Suap murni adalah sepakat dua pihak yang sama-sama untung, sedangkan pemerasan ada pihak yang merasa tertekan dan dirugikan.

Kesimpulan:

Kesaksian Tan Kian bukan sekadar cerita. Secara hukum, itu adalah pengakuan korban pemerasan yang menjelaskan mens rea (niat takut) dan actus reus (penyerahan uang). Bagi jaksa, ini harus segera dilengkapi dengan bukti aliran dana Rp 55 Miliar dan konfirmasi dari Ferry Boboho. Bagi hakim, ini adalah fondasi untuk menilai apakah eks Jampidsus tersebut memanfaatkan perkara Jiwasraya sebagai alat untuk pemerasan.

(BDN/RED)