BEKASI, BerdayaNews.com - Tim BerdayaNews membandingkan Daftar Harga Toko PJU versi BerdayaNews Toko update Oktober 2026 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Bekasi. Hasilnya, ditemukan selisih signifikan antara harga pasar wajar dengan harga yang dianggarkan panitia di tingkat kecamatan, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara puluhan miliar.

Data acuan adalah harga final terpasang dan nyala untuk wilayah Jawa Barat. Untuk PJU Tenaga Listrik PLN 60 Watt + Tiang Botol 6 Meter (Paket A7) yang umum dipakai di perumahan, harga toko final hanya Rp 5.200.000 per titik. Sementara untuk PJU Tenaga Surya Split 60 Watt + Tiang 7 Meter Full Galvanis Hot Dip (Paket B4) yang menjadi paket paling laris untuk proyek desa, harga final Rp 9.500.000 per titik tanpa tagihan listrik.

Berapa Batas Wajar APBD?

Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa, harga RAB tidak sama dengan harga toko. RAB wajar dihitung dengan formula: Harga Pasar + PPN 11% + Profit & Overhead Kontraktor 15% + Jaminan Pemeliharaan 5%. Total pengali wajar adalah 1,33 kali harga toko.

Dengan rumus tersebut, batas wajar APBD Kabupaten Bekasi adalah:

* PJU PLN Paket A7 (60W + Tiang 6M): Harga toko Rp 5,2 juta, batas wajar Rp 6.916.000. Jika RAB di atas Rp 10 juta per titik, masuk kategori tidak wajar.

* PJU Solar Paket B4 (60W + Tiang 7M): Harga toko Rp 9,5 juta, batas wajar Rp 12.635.000. Jika RAB di atas Rp 14 juta per titik, wajib diaudit.

“Modus mark-up paling sering bukan di lampu, tapi di tiang dan pondasi. Tiang Oktagonal 7M Full Galvanis di toko Rp 3,8 juta, di RAB bisa ditulis Rp 6,5 juta. Pondasi cor di toko Rp 850 ribu, di RAB ditulis Rp 2,5 juta,” ujar sumber kontraktor PJU di Tambun yang enggan disebut namanya.

Proyek Wajar vs Proyek Diduga Mark-up

BerdayaNews menemukan contoh proyek yang dinilai wajar. Proyek Cikarang Timur dengan nilai Rp 545 juta untuk 57 titik PJU Solar. Jika dirata-rata, harga per titiknya Rp 9,56 juta. Angka ini klop dengan harga toko Paket B4 Rp 9,5 juta. Proyek ini tercatat sesuai SPMK Nomor 000.3.3/319/SPMK/Disperkimtan-PSU/III/2025.

Namun, skenario berbeda ditemukan di proyek skala kecamatan. Berdasarkan simulasi hitungan BerdayaNews:

* Proyek 99 titik seperti di Babelan Muara Bakti. Harga toko total Rp 514,8 juta. Batas wajar APBD Rp 684,6 juta. Jika panitia membuat RAB Rp 12 juta per titik, total menjadi Rp 1,188 miliar. Potensi mark-up Rp 503,3 juta dalam satu kecamatan.

* Proyek 25 titik seperti di Desa Sukarukun. Jika RAB Rp 10 juta per titik, potensi mark-up Rp 77,1 juta.

Solar vs PLN: Solar Menang Telak Setelah 14 Bulan

Data Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi menyebut kebutuhan PJU masih kurang 11.000 titik. Pada 2025, Dishub hanya menganggarkan Rp 4,8 miliar untuk 360 titik, atau rata-rata Rp 13,3 juta per titik. Untuk PJU dekoratif di Jalan Kalimalang, anggarannya Rp 28 juta per tiang karena sudah termasuk jaringan kabel bawah tanah 40 meter.

Hitungan Total Cost of Ownership (TCO) 5 tahun versi BerdayaNews menunjukkan:

* PLN Paket A7: Modal awal Rp 6,2 juta (termasuk pasang baru PLN Rp 1 juta) + tagihan listrik Rp 250 ribu/bulan x 60 bulan = Total 5 tahun Rp 21,2 juta per titik.

* Solar Paket B4: Modal awal Rp 9,5 juta + maintenance Rp 150 ribu/tahun + ganti baterai LiFePO4 di tahun ke-5 Rp 2,5 juta = Total 5 tahun Rp 12,75 juta per titik.

Titik impas terjadi di bulan ke-13. Dalam 5 tahun, solar menghemat Rp 8,45 juta per titik. Jika 11.000 titik yang belum terpasang itu dibangun dengan selisih mark-up Rp 3 juta saja per titik, potensi kelebihan bayar APBD mencapai Rp 33 miliar. Jika selisihnya Rp 5 juta per titik, potensi mark-up Rp 55 miliar.

Dugaan Fee Rp 3 Miliar di Proyek Rp 40 Miliar: Masuk Kategori Korupsi?

Di samping persoalan mark-up harga satuan, pengadaan PJU senilai Rp 40 Miliar di Kabupaten Bekasi disinyalir cacat hukum. Berdasarkan keterangan sementara yang diperoleh BerdayaNews, panitia pengadaan diduga menerima dana awal atau dana di muka sebesar Rp 3 Miliar dari perusahaan yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender.

Jika dugaan tersebut terbukti, ada dua klaster hukum yang dilanggar:

1. Pelanggaran Pengadaan (Perpres 16/2018 jo 12/2021)

Melanggar Pasal 7 ayat 1 tentang prinsip bersaing, adil dan transparan, Pasal 78 tentang larangan pertentangan kepentingan (conflict of interest), dan Pasal 79 tentang persekongkolan tender. Dana Rp 3 Miliar di muka mengindikasikan tender dikunci. Konsekuensinya, tender batal demi hukum dan harus tender ulang.

2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001)

Perbuatan tersebut memenuhi unsur awal korupsi:

* Pasal 5 ayat 1 huruf a/b - Suap: Pegawai negeri yang menerima hadiah/janji untuk menggerakkan agar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangannya. Ancaman 1-5 tahun penjara.

* Pasal 11 dan 12B - Gratifikasi: Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dianggap suap jika tidak dilaporkan ke KPK dalam 30 hari. Ancaman 1-5 tahun (Pasal 11) dan 4-20 tahun (Pasal 12B).

* Pasal 12 huruf a - Penerimaan Hadiah: Pegawai negeri menerima hadiah karena jabatannya, pasal yang paling sering digunakan dalam OTT proyek infrastruktur.

Nilai Rp 3 Miliar atau 7,5% dari nilai proyek Rp 40 Miliar merupakan pola umum fee proyek di daerah. Jika harga satuan sengaja di-mark-up dari batas wajar Rp 12,6 juta menjadi Rp 18-20 juta, maka selisihnya menjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman seumur hidup atau 4-20 tahun penjara.

Penting: Untuk menyebut korupsi harus ada putusan pengadilan. Frasa jurnalistik yang aman adalah “Disinyalir terjadi dugaan suap/gratifikasi Rp 3 Miliar terkait tender PJU Rp 40 Miliar, yang jika terbukti memenuhi unsur Pasal 5, 11, dan 12B UU Tipikor.”

Catatan LHKPN

Disperkimtan adalah SKPD yang menangani PJU untuk jalan perumahan. Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Kepala Disperkimtan, Nurchaidir, tercatat:

* 31 Des 2021 (Sekretaris): Rp 1.837.819.226

* 31 Des 2022 (Sekretaris): Rp 1.808.350.000

* 31 Des 2023 (Kepala Dinas): Rp 1.691.245.160

* 31 Des 2024 (Kepala Dinas): Rp 1.970.000.000

* 31 Des 2025 (Kepala Dinas): Rp 2.026.800.000

Terjadi kenaikan Rp 335 juta dalam dua tahun terakhir setelah menjabat sebagai Kepala Dinas.

Hingga berita ini diturunkan, BerdayaNews masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Pokja UKPBJ, Dishub, serta perusahaan pemenang tender Rp 40 Miliar tersebut.

Tim BerdayaNews membuka ruang hak jawab.

(BDN/RED)