BEKASI, BerdayaNews.com, Penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) Kota Bekasi kembali berkembang. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa saksi dari Foster & Oil Energy Pte. Ltd. pada 23 Oktober 2026, dalam perkara kerja sama operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk periode 2009-2024.
Perkara yang berlangsung dalam rentang sekitar 15 tahun ini menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung menyampaikan perkiraan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun. Nilai tersebut masih harus dipahami sebagai perkiraan yang disampaikan penyidik, bukan angka final yang telah diputuskan pengadilan.
Di balik besarnya angka tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana kerja sama pengelolaan migas yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi justru diduga menimbulkan penyimpangan tata kelola dan kerugian? Apakah persoalan ini sebatas kelalaian administratif, atau terdapat rangkaian keputusan yang sengaja dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui dokumen, aliran transaksi, kewenangan pengambilan keputusan, dan bukti yang sedang dikumpulkan penyidik, bukan melalui dugaan terhadap individu tertentu.
Kerja sama migas yang berujung penyidikan
Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna yang diberitakan ANTARA pada 18 September 2026, perkara ini berawal dari kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur-sumur minyak di wilayah Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya, kerja sama tersebut turut melibatkan perusahaan asing.
Menurut keterangan Kejagung, penyidik menemukan dugaan penyimpangan mekanisme perizinan operasional. Salah satu persoalan yang disorot adalah dugaan tidak ditempuhnya mekanisme persetujuan DPRD serta tidak dipenuhinya perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kejagung juga menyebut bahwa perusahaan yang terlibat dalam skema tersebut baru dibentuk. Namun, rincian mengenai kapan perusahaan didirikan, siapa pemilik manfaat akhirnya, bagaimana proses penunjukannya, dan keputusan apa saja yang diambil pada setiap tahap masih harus diperjelas melalui dokumen dan keterangan resmi.
Apabila dugaan pelanggaran prosedur itu terbukti, persoalannya tidak lagi cukup dijelaskan sebagai administrasi yang tidak tertib. Penyidik perlu menilai apakah pelanggaran tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pihak tertentu, dan unsur tindak pidana korupsi lainnya.
Kronologi penyidikan: dari kerja sama hingga pemeriksaan saksi
Berikut rangkaian peristiwa yang dapat disusun berdasarkan informasi publik yang tersedia. Kronologi ini merupakan rekonstruksi perkembangan perkara, bukan bukti lengkap mengenai kapan dan bagaimana dugaan perbuatan pidana direncanakan.
1. Periode 2009-2024: kerja sama menjadi objek penyidikan
Kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP dalam pengelolaan sumur minyak menjadi objek utama perkara. Rentang waktu tersebut mencakup berbagai periode pengelolaan dan pengambilan keputusan.
Penyidik perlu memetakan perubahan kontrak, pihak yang berwenang menandatangani perjanjian, persetujuan lembaga terkait, pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak, serta perhitungan pendapatan dan biaya selama kerja sama berlangsung.
Belum tersedia informasi publik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh rangkaian kerja sama selama 15 tahun tersebut merupakan hasil satu rencana korupsi yang disusun sejak awal.
2. Sebelum September 2026: perkara ditangani Kejaksaan Negeri Bekasi
Menurut pemberitaan ANTARA pada 12 Oktober 2026, penyidikan perkara ini sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri Bekasi sebelum diambil alih oleh JAM Pidsus Kejaksaan Agung.
Pengambilalihan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan penanganan perkara. Namun, alasan teknis pengambilalihan, temuan awal yang memicunya, dan hasil penanganan sebelumnya perlu dikonfirmasi kepada Kejaksaan.
3. September 2026: penyidik menggeledah sejumlah lokasi
Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, kantor PT Migas Kota Bekasi, kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Penggeledahan tersebut merupakan langkah untuk memperoleh dan mengamankan barang bukti. Tindakan ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap orang atau institusi yang lokasinya digeledah melakukan tindak pidana.
Penyidik perlu menjelaskan jenis dokumen yang diamankan, relevansinya terhadap kontrak KSO, serta bagaimana dokumen tersebut membantu merekonstruksi keputusan dan aliran keuangan.
4. 18 September 2026: Kejagung menyampaikan dugaan afiliasi perusahaan
Kejagung menyampaikan bahwa pihaknya mendalami dugaan keterkaitan Foster Oil & Energy Pte. Ltd. dengan pengusaha Mohammad Riza Chalid.
Anang Supriatna menyatakan bahwa terdapat indikasi hubungan dengan perusahaan yang dimiliki atau diinvestasikan oleh MRC, tetapi keterkaitannya masih didalami berdasarkan bukti.
Informasi tersebut penting untuk menelusuri struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Meski demikian, dugaan afiliasi perusahaan tidak otomatis membuktikan keterlibatan seseorang dalam seluruh perbuatan yang sedang disidik.
5. 21 September 2026: direksi PT Migas Kota Bekasi diperiksa
ANTARA melaporkan bahwa penyidik memeriksa Direktur Utama PT Migas Kota Bekasi berinisial AW, dua anggota direksi berinisial HB dan S, serta seorang pihak dari lingkungan Pemkot Bekasi berinisial TUE.
Pemeriksaan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar hubungan dengan mitra swasta, tetapi juga tata kelola internal perusahaan daerah dan hubungan dengan pemerintah daerah.
Materi pemeriksaan belum diungkap secara lengkap kepada publik. Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa para saksi tersebut telah terbukti menyalahgunakan jabatan.
6. 12 Oktober 2026: mantan pejabat DPRD dan pihak pemerintah diperiksa
ANTARA melaporkan pemeriksaan CMS, yang pernah menjabat Sekretaris DPRD Kota Bekasi pada 2009, MR selaku Sekretaris DPRD Kota Bekasi, serta AF dari Sekretariat Kementerian Dalam Negeri.
Pemeriksaan ini relevan dengan pertanyaan mengenai prosedur persetujuan, administrasi pemerintahan, dan mekanisme pengawasan yang berlaku ketika kerja sama dimulai atau dilaksanakan.
Namun, pemeriksaan seorang pejabat tidak berarti bahwa pejabat tersebut telah terbukti mengetahui atau menyetujui suatu penyimpangan.
7. 14-23 Oktober 2026: saksi dari pihak swasta kembali diperiksa
Penyidik memeriksa saksi dari Foster Oil & Energy pada 14 Oktober, kemudian saksi berinisial HA pada 20 Oktober, dan HR pada 23 Oktober 2026. Pada 21 Oktober, penyidik juga memeriksa seorang saksi dari PT Migas Kota Bekasi.
Tirto melaporkan pemeriksaan HR pada 23 Oktober sebagai bagian dari upaya JAM Pidsus memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Rangkaian pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih menghimpun keterangan dari pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama. Akan tetapi, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pemeriksaan tersebut telah mengungkap siapa perancang utama atau bagaimana dugaan tindak pidana itu dilakukan secara terperinci.
Apakah ini korupsi yang direncanakan?
Pertanyaan ini menjadi salah satu aspek terpenting yang patut didalami, tetapi jawabannya tidak boleh ditentukan hanya dari panjangnya periode kerja sama atau besarnya nilai dugaan kerugian.
Secara analitis, terdapat beberapa kemungkinan yang perlu diuji:
Pertama, penyimpangan administratif atau kelemahan tata kelola. Jika masalahnya berupa prosedur yang tidak dipenuhi tanpa bukti adanya kesengajaan dan unsur pidana lainnya, penilaiannya berbeda dengan tindak pidana korupsi.
Kedua, penyalahgunaan kewenangan yang disengaja. Penyidik perlu menguji apakah terdapat pejabat atau pengurus yang secara sadar mengambil keputusan bertentangan dengan kewajibannya dan apakah unsur pidana yang relevan terpenuhi.
Ketiga, dugaan pengaturan kerja sama untuk menguntungkan pihak tertentu. Kemungkinan ini dapat diuji melalui dokumen pembentukan perusahaan, komunikasi antar-pihak, proses pemilihan mitra, perubahan kontrak, pembagian hasil, serta aliran uang dan manfaat ekonomi.
Keempat, kemungkinan pola berulang selama bertahun-tahun. Jika ditemukan penyimpangan yang konsisten, penyidik perlu menilai apakah penyebabnya kelemahan pengawasan, keputusan yang berulang, atau tindakan terkoordinasi. Kesimpulan harus didukung bukti, bukan hanya pola yang terlihat dari luar.
Dengan demikian, perkara ini dapat memiliki karakter yang direncanakan apabila bukti menunjukkan adanya kesengajaan, koordinasi, dan tindakan yang disusun untuk mencapai tujuan melawan hukum. Namun, sampai informasi yang tersedia saat ini, belum cukup dasar untuk menyatakan bahwa karakter tersebut telah terbukti.
Siapa yang menjadi “sutradara” dugaan korupsi?
Pertanyaan mengenai siapa yang mengatur pola kerja sama dan siapa yang paling diuntungkan layak menjadi fokus penyidikan. Akan tetapi, belum ada informasi resmi yang cukup untuk menunjuk satu orang sebagai sutradara perkara ini.
Penelusuran harus diarahkan pada lima hal.
1. Pengambil keputusan: Siapa yang mengusulkan, menyetujui, menandatangani, dan mengubah perjanjian KSO?
2. Pengendali perusahaan: Siapa pemilik manfaat akhir perusahaan mitra dan siapa yang benar-benar mengendalikan keputusan bisnisnya?
3. Pihak yang mengurus perizinan: Siapa yang bertanggung jawab memastikan persetujuan DPRD, perizinan ESDM, dan persyaratan lainnya dipenuhi?
4. Penerima manfaat ekonomi: Ke mana pendapatan, pembayaran, komisi, atau manfaat lain mengalir selama periode kerja sama?
5. Pengawas dan pemeriksa: Apakah mekanisme pengawasan internal dan eksternal berjalan, dan apakah ada peringatan atau temuan yang tidak ditindaklanjuti?
Kelima jalur tersebut dapat membantu membedakan pengurus yang menjalankan fungsi administratif, pihak yang mengambil keputusan, pihak yang memperoleh manfaat, dan pihak yang diduga mengarahkan tindakan melawan hukum.
Kejagung sebelumnya menyebut dugaan keterkaitan perusahaan yang sedang didalami dengan Mohammad Riza Chalid. Informasi itu merupakan titik penelusuran yang relevan, tetapi bukan dasar untuk menyebutnya sebagai sutradara perkara KSO migas Bekasi. Penetapan tanggung jawab pidana memerlukan bukti mengenai peran, perbuatan, dan unsur hukum yang terpenuhi.
Secara administratif dan prosedural, lima pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan memetakan jabatan yang berwenang, dokumen yang seharusnya tersedia, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam kerja sama operasi (KSO) migas Kota Bekasi periode 2009-2024.
Penting dibedakan: siapa yang seharusnya bertanggung jawab menurut jabatan belum tentu sama dengan siapa yang benar-benar mengambil keputusan atau melakukan pelanggaran. Penetapan tanggung jawab individual harus berdasarkan dokumen pada saat keputusan dibuat, aturan yang berlaku ketika itu, serta bukti penyidikan.
Peta tanggung jawab administratif KSO Migas Kota Bekasi
1. Pengambil keputusan: siapa yang mengusulkan, menyetujui, dan menandatangani KSO?
Secara prosedural, pihak-pihak yang harus diperiksa adalah:
Direksi PT Migas Kota Bekasi, yang mengusulkan atau menegosiasikan kerja sama, menyiapkan kajian bisnis, dan menandatangani perjanjian sesuai kewenangannya.
Direktur Utama yang memimpin pengurusan perusahaan dan mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar serta keputusan organ perusahaan.
Dewan Komisaris yang mengawasi direksi dan memberikan nasihat; memeriksa apakah persetujuan komisaris diwajibkan oleh anggaran dasar atau ketentuan internal.
Wali Kota Bekasi selaku wakil pemegang saham yang menjalankan kewenangan pemegang saham sesuai peraturan dan anggaran dasar; memeriksa apakah kerja sama memerlukan persetujuan atau pelimpahan kewenangan.
DPRD Kota Bekasi, yang memeriksa fungsi persetujuan atau pengawasan yang relevan berdasarkan jenis transaksi, dasar hukum, dan ketentuan yang berlaku pada waktu itu.
Direksi PT Pertamina EP yang menilai, menyetujui, dan menandatangani perjanjian dari sisi Pertamina sesuai kewenangan dan prosedur internalnya.
Dasar umum tata kelola BUMD antara lain PP Nomor 54 Tahun 2017, yang membedakan kewenangan pemegang saham, direksi, dan komisaris.
Dokumen kunci: naskah KSO awal, seluruh adendum, risalah rapat direksi dan komisaris, keputusan pemegang saham, surat kuasa penandatanganan, serta kajian kelayakan bisnis.
2. Pengendali perusahaan: siapa pemilik manfaat akhirnya?
Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada nama direktur atau nama perusahaan dalam kontrak. Perlu diketahui siapa yang secara nyata memiliki atau mengendalikan perusahaan mitra.
Pihak yang perlu dimintai dokumen atau keterangannya meliputi:
Direksi dan pemegang saham Foster & Oil Energy Pte. Ltd.
Pemilik manfaat akhir (beneficial owner) perusahaan.
Direksi PT Migas Kota Bekasi dan pihak yang mengusulkan mitra.
Pejabat atau pihak yang menyetujui penunjukan mitra, jika ada.
Pihak yang memiliki kewenangan atas rekening, keputusan investasi, dan pembagian keuntungan.
Dokumen kunci: akta pendirian dan perubahan perusahaan, daftar pemegang saham, data pemilik manfaat, perjanjian antar-pemegang saham, serta dokumen penunjukan mitra.
Pemberitaan Kejagung mengenai dugaan afiliasi perusahaan dengan pihak tertentu merupakan petunjuk untuk diverifikasi, bukan bukti otomatis bahwa pemilik atau pengendali tersebut melakukan tindak pidana.
3. Perizinan: siapa yang bertanggung jawab memastikan semuanya lengkap?
Tanggung jawab ini harus dibagi berdasarkan jenis izin dan kewenangan masing-masing lembaga.
Direksi PT Migas Kota Bekasi, yang memastikan persyaratan kerja sama dan perizinan yang menjadi kewajiban perusahaan dipenuhi.
Bagian Hukum Setda Kota Bekasi yang memberikan telaah hukum apabila diminta, termasuk kesesuaian kewenangan dan prosedur.
Perangkat daerah terkait yang menangani persyaratan administratif sesuai bidang kewenangannya.
Wali Kota atau pejabat yang menerima delegasi yang menjalankan persetujuan pemerintah daerah yang memang diwajibkan dan menjadi kewenangannya.
DPRD Kota Bekasi yang menjalankan fungsi persetujuan apabila dipersyaratkan oleh aturan yang berlaku terhadap transaksi tersebut.
Kementerian ESDM dan/atau SKK Migas yang menjalankan kewenangan persetujuan, pengaturan, atau pengawasan sektor hulu migas sesuai rezim hukum dan jenis kontraknya.
PT Pertamina EP yang memastikan kewajiban kontraktual dan persetujuan yang menjadi tanggung jawabnya dipenuhi.
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta PP Nomor 35 Tahun 2004 mengatur kerangka kegiatan usaha hulu migas, kontrak kerja sama, dan pengawasan. Namun, kewajiban izin yang tepat harus diperiksa berdasarkan jenis kegiatan, kontrak, dan aturan yang berlaku pada setiap periode.
Dokumen kunci: seluruh izin dan persetujuan, surat permohonan, rekomendasi teknis, telaah hukum, serta bukti tanggal penerbitan dan masa berlakunya.
4. Penerima manfaat ekonomi: ke mana uang mengalir?
Pihak yang harus diperiksa adalah semua penerima pembayaran dan pihak yang memiliki hak atas pendapatan berdasarkan perjanjian, bukan hanya pejabat yang menandatangani kontrak.
Pemeriksaan harus meliputi:
Rekening PT Migas Kota Bekasi dan penerimaan pendapatan selama masa KSO.
Rekening dan pembayaran kepada PT Pertamina EP sesuai kewajiban kontrak.
Pembayaran kepada Foster & Oil Energy Pte. Ltd. serta perusahaan perantara yang relevan.
Pembayaran jasa, komisi, biaya operasional, pembagian keuntungan, dan transaksi dengan pihak terafiliasi.
Kesesuaian pembagian pendapatan dengan kontrak dan bukti transaksi aktual.
Dokumen kunci: rekening koran, buku besar, laporan keuangan auditan, faktur, bukti transfer, laporan produksi, perhitungan bagi hasil, dan dokumen perpajakan.
Penelusuran ini dapat membantu menentukan apakah ada ketidaksesuaian antara hak perusahaan daerah, kewajiban mitra, dan uang yang benar-benar diterima. Akan tetapi, pembayaran kepada suatu pihak tidak otomatis ilegal; dasar kontrak, kewajaran transaksi, dan unsur pidananya harus diperiksa.
5. Pengawas dan pemeriksa: siapa yang seharusnya mengetahui masalah?
Pengawasan perlu dipetakan berdasarkan tugas dan periode jabatan.
Dewan Komisaris PT Migas Kota Bekasi fokus pemeriksaan apakah pengawasan atas direksi berjalan dan risiko kerja sama ditindaklanjuti?
Satuan Pengawas Intern perusahaan fokus pemeriksaannya apakah kontrak, transaksi, dan pelaksanaan operasional diperiksa?
Wali Kota selaku pemegang saham, apakah evaluasi dan pengawasan BUMD dilakukan sesuai kewenangannya?
Inspektorat Kota Bekasi diperiksa apakah pengawasan internal pemerintah daerah mencakup aspek yang menjadi kewenangannya?
BPK dan/atau auditor yang berwenang diperiksa apakah terdapat hasil pemeriksaan yang relevan dengan keuangan daerah, perusahaan daerah, atau kerugian yang sedang dihitung?
Kementerian ESDM/SKK Migas atau otoritas terkait dipeiksa apakah kepatuhan operasional dan kewajiban sektoral telah diawasi?
Kejaksaan Agung, apakah bukti yang dikumpulkan cukup untuk menjelaskan perbuatan, peran setiap pihak, dan unsur tindak pidana?
PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur satuan pengawas intern, komite audit, tata kelola perusahaan, serta pembinaan dan pengawasan BUMD.
Poin pentingnya adalah membedakan pengawas yang gagal mendeteksi masalah, pengawas yang mengetahui tetapi tidak menindaklanjuti, dan pengawas yang terbukti sengaja membantu perbuatan melawan hukum. Ketiganya tidak otomatis memiliki tanggung jawab hukum yang sama.
Siapa yang paling dahulu harus dimintai pertanggungjawaban administratif?
Untuk penelusuran awal, urutan yang paling logis adalah:
Direksi PT Migas Kota Bekasi pada saat KSO dibuat dan diubah, karena merekalah yang secara langsung mengurus perusahaan dan dokumen kerja sama.
Direksi PT Pertamina EP pada periode terkait, untuk menjelaskan proses persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan kewajiban kontrak dari sisi Pertamina.
Wali Kota atau pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan sebagai pemegang saham, untuk memastikan persetujuan yang memang diwajibkan telah dipenuhi.
Dewan Komisaris dan satuan pengawas intern, untuk menjelaskan pengawasan dan tindak lanjut atas risiko atau penyimpangan.
Pejabat dan otoritas yang menangani perizinan serta pengawasan migas, untuk menguji kepatuhan terhadap persyaratan sektoral dan administratif.
Urutan tersebut merupakan prioritas pemeriksaan dokumen dan kewenangan, bukan urutan tersangka atau kesimpulan bahwa jabatan tertentu bersalah.
Langkah paling efektif selanjutnya adalah meminta kepada Kejagung kronologi resmi KSO, daftar persetujuan yang dipersyaratkan, status hasil pemeriksaan, serta metode perhitungan dugaan kerugian. Dengan dokumen itu, redaksi dapat menyusun matriks yang menghubungkan nama pejabat pada setiap periode, kewenangan jabatan, keputusan yang dibuat, dokumen pendukung, dan tindak lanjut yang semestinya dilakukan, tanpa mendahului penetapan tanggung jawab pidana.
Rp2 triliun: bagaimana kerugian itu harus dibuktikan?
Angka sekitar Rp2 triliun merupakan bagian paling menyita perhatian publik. Namun, angka besar saja tidak menjelaskan bagaimana kerugian timbul, siapa yang bertanggung jawab, dan berapa jumlah yang secara hukum dapat dibebankan kepada pihak tertentu.
Penyidik perlu memperjelas beberapa komponen:
- Pendapatan yang seharusnya diterima perusahaan daerah dan realisasi penerimaannya.
- Biaya operasional, pembayaran kepada mitra, serta dasar perhitungannya.
- Pembagian hasil yang diatur dalam kontrak dibandingkan dengan pelaksanaan sebenarnya.
- Dampak finansial terhadap PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.
- Metode penghitungan kerugian, periode yang dihitung, dan hasil pemeriksaan auditor yang berwenang.
Kejagung menyampaikan bahwa dampak dugaan penyimpangan tidak hanya mengenai perusahaan daerah, tetapi juga pihak Pertamina. Rincian mengenai komponen kerugian dan hubungan sebab-akibatnya masih perlu dijelaskan lebih lanjut.
Bagi masyarakat, pertanyaan berikutnya bukan hanya berapa besar dugaan kerugian, melainkan apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan dan bagaimana mekanisme pengembalian aset akan dijalankan jika tindak pidana terbukti.
Pengawasan publik: apa yang perlu dijawab pemerintah dan aparat?
Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan BUMD. Pemerintah Kota Bekasi dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing mengenai tata kelola kerja sama, dokumen persetujuan, pengawasan, dan tindak lanjut atas persoalan yang ditemukan.
Kejaksaan Agung juga diharapkan menyampaikan perkembangan perkara secara berkala sepanjang tidak mengganggu penyidikan, termasuk status hukum pihak-pihak yang diperiksa, perkembangan pembuktian, serta dasar perhitungan kerugian yang dapat dibuka kepada publik.
BerdayaNews.com memandang bahwa pertanggungjawaban harus didasarkan pada dokumen dan bukti yang dapat diuji. Hak jawab pihak terkait perlu diberikan, sementara dugaan yang belum terbukti harus tetap ditulis sebagai dugaan.
Jangan berhenti pada pemeriksaan saksi
Pemeriksaan saksi pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa penyidikan perkara KSO migas Kota Bekasi masih berkembang. Akan tetapi, publik masih memerlukan jawaban tentang proses pembentukan kerja sama, kepatuhan perizinan, struktur pengendalian perusahaan, aliran pendapatan, serta perhitungan dugaan kerugian negara.
Pertanyaan mengenai kemungkinan korupsi yang direncanakan dan siapa yang mengarahkan pola tersebut tidak boleh dihindari. Justru pertanyaan itu harus dijawab melalui penelusuran yang transparan dan berbasis bukti.
Bila penyidikan menemukan adanya perencanaan, koordinasi, penyalahgunaan kewenangan, dan aliran manfaat yang memenuhi unsur pidana, peran setiap pihak perlu diuraikan secara jelas. Sebaliknya, pihak yang hanya diperiksa sebagai saksi tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada bukti yang cukup dan proses hukum yang semestinya.
Publik menanti bukan sekadar bertambahnya jumlah saksi yang diperiksa, melainkan kejelasan mengenai bagaimana dugaan penyimpangan terjadi, siapa yang bertanggung jawab menurut hukum, dan bagaimana kerugian yang terbukti dapat dipulihkan.
BerdayaNews.com, Melihat Lebih Dalam. (BDN/RED)
