Debat Etika Filsafat vs Etika Hukum: Saat Prof Yusril dan Romo Magnis Adu Argumen di Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

BEKASI, BerdayaNews.com - Sebuah potongan video sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 kembali viral di media sosial. Video yang diunggah akun Immawan Raisul Amin Loamena dan beredar dengan watermark 'Laqmana Law Official' itu menampilkan penjelasan Ketua Tim Hukum Prabowo- Gibran, Prof. Yusril Ihza Mahendra, tentang perbedaan etika filsafat dan etika hukum.

Dalam video berdurasi pendek itu, Yusril yang duduk di kursi Pihak Terkait, melontarkan pertanyaan kunci yang tertulis dalam overlay: "Apakah Etika yang dimaksud dalam Filsafat adalah Etika yang sama yang dipahami di dalam Hukum?"

Momen tersebut terjadi pada sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa, 2 April 2024. Saat itu, kubu 03 Ganjar-Mahfud menghadirkan Romo Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, sebagai ahli untuk menilai aspek etika pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Romo Magnis dalam keterangannya menyebut pencalonan Gibran secara etika bermasalah, meski secara formal administratif telah memenuhi syarat, terkait dengan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang kemudian menyebabkan Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik berat.

Yusril kemudian menguji pandangan tersebut. Menurut Yusril, terdapat kekeliruan mencampuradukkan dua ranah etika yang berbeda.

"Saudara ahli kita paham bahwa dalam filsafat, etik adalah filsafat tentang moral. Filsafat tentang praksis manusia," ujar Yusril dalam sidang tersebut.

Dikotomi Etika Menurut Yusril

Dalam argumentasinya, Yusril membedakan dua konsep:

Pertama, Etika dalam Filsafat. Yusril merujuk pada pemikiran Immanuel Kant dan Thomas Aquinas. Etika jenis ini adalah norma moral fundamental yang lahir dari kesadaran dan hati nurani manusia tentang apa yang benar dan salah. Kedudukannya lebih tinggi dari hukum positif, tidak tertulis, dan tidak dapat diadili di pengadilan.

Kedua, Etika dalam Hukum. Ini adalah norma etik yang sudah dikodifikasikan dan diperintahkan oleh undang-undang. Contohnya adalah Kode Etik Hakim Konstitusi, Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditegakkan oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), atau Kode Etik Advokat. Karena sudah menjadi hukum positif, ia mengikat, tertulis, dan pelanggaran terhadapnya bisa disidangkan serta diberi sanksi.

Bagi Yusril, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan hanya dapat mengadili pelanggaran terhadap etika hukum (yang kedua), bukan etika filsafat (yang pertama). Oleh karena itu, dalil pelanggaran etika filsafat tidak bisa menjadi dasar untuk membatalkan hasil Pilpres.

Debat tersebut kemudian dibalas Romo Magnis yang menegaskan bahwa dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis. Etika merupakan fondasi yang menopang bekerjanya negara hukum dan demokrasi. Etika memang tidak bisa diadili seperti pasal pidana, namun ia menjadi sumber lahirnya undang-undang.

Perdebatan Yusril vs Romo Magnis ini saat itu menjadi salah satu momen paling menyedot perhatian publik dalam rangkaian sidang sengketa Pilpres 2024.

ANALISIS BerdayaNews.com: Apa yang Bisa Dipetik Masyarakat Umum?

Perdebatan tingkat tinggi di MK ini bukan sekadar adu argumen dua guru besar. Ada pelajaran penting bagi masyarakat awam dalam memahami relasi filsafat dan hukum:

1. Agar Tidak Mudah Menghakimi dengan Kata "Tidak Beretika".

Di media sosial, kata "tidak beretika" sering dipakai untuk semua hal yang tidak kita sukai. Dari kasus ini kita belajar, etika itu berlapis. Ada yang merupakan rasa keadilan personal (etika filsafat), dan ada yang merupakan aturan main yang disepakati bersama (etika hukum). Sesuatu bisa saja terasa tidak adil secara moral, tapi dinyatakan sah secara hukum, karena hukum bekerja dengan batasan tertulis. Memahami bedanya membuat kita lebih jernih dalam berdebat.

2. Hukum adalah Minimalisasi dari Etika.

Pepatah hukum mengatakan, hukum adalah etika yang paling minimal. Artinya, tidak semua yang tidak etis bisa dihukum. Hukum hanya menghukum pelanggaran etika yang sudah dituliskan menjadi undang-undang. Inilah mengapa DKPP bisa menghukum Anwar Usman karena melanggar Kode Etik Hakim, tapi MK tidak bisa membatalkan pencalonan Gibran hanya berdasarkan penilaian moral filosofis.

3. Etika Filsafat adalah Kompas, Etika Hukum adalah Pagar.

Bagi masyarakat umum, etika filsafat berfungsi sebagai kompas batin untuk menuntun kita menjadi warga negara yang baik, jujur, adil, berempati. Sementara etika hukum berfungsi sebagai pagar pembatas agar kekuasaan tidak sewenang-wenang. Keduanya dibutuhkan. Tanpa kompas, hukum bisa menjadi kaku dan kehilangan nurani. Tanpa pagar, moral bisa menjadi alat untuk menghakimi orang lain secara subjektif tanpa aturan yang jelas.

Pada akhirnya, sidang MK 2024 mengajarkan bahwa negara hukum yang sehat harus mampu mengelola ketegangan antara idealisme moral dan kepastian hukum formal.

(Tim Analis Hukum BDN)