Oleh: Tim Redaksi Hukum & Investigasi BerdayaNews.com
Berdayanews,com, Bekasi -- Dalam lanskap birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, terdapat sebuah anomali struktural yang telah mengakar begitu dalam hingga bertransformasi menjadi hukum tak tertulis: kultur pembagian fee dan pungutan liar (pungli) berjamaah. Setiap kali sebuah proyek pembangunan diluncurkan, baik di tingkat nasional maupun daerah, anggaran negara tidak pernah murni mendarat untuk membiayai material fisik dan spesifikasi teknis. Alokasi tersebut telah lebih dulu tergerogoti oleh apa yang disebut sebagai "parasit anggaran": jaringan aktor internal dan eksternal yang mematok jatah sebelum, saat, maupun sesudah proyek terealisasi.
Artikel ilmiah dan sosial kemasyarakatan ini akan membedah secara mendalam kalkulasi kebocoran anggaran nasional, anatomi impunitas hukum, mengapa korupsi skala kecil (petty corruption) menjadi pintu gerbang megakorupsi (grand corruption), serta menawarkan solusi yuridis-strategis bagi tata kelola pemerintahan yang bersih.
1. Kalkulasi Kebocoran Keuangan Negara: Menghitung Kerugian Akibat Mark-Up Proyek
Secara empiris dan teoretis dalam ilmu ekonomi publik, keberadaan biaya ekstra-legitimated (seperti fee proyek, dana koordinasi, hingga pungutan liar ormas/aparat) memaksa penyedia jasa (kontraktor) melakukan rekayasa finansial berupa penggelembungan nilai anggaran (mark-up).
Estimasi Kebocoran Nasional: Berbagai kajian empiris tata kelola anggaran publik di Indonesia mengindikasikan bahwa rata-rata potensi kebocoran anggaran pada sektor infrastruktur dan pengadaan barang/jasa akibat praktik mark-up dan rente birokrasi berkisar antara 15% hingga 30% dari total nilai pagu anggaran. Jika secara nasional belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah (pusat dan daerah) rata-rata menembus angka ratusan hingga ribuan triliun rupiah per tahun, maka ratusan triliun uang negara menguap sia-sia bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan mendanai kantong-kantong rente.
Simulasi Perhitungan Per Daerah: Ambil contoh sebuah kabupaten/kota dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja modal infrastruktur sebesar Rp500 miliar per tahun. Dengan asumsi tingkat mark-up rata-rata konservatif sebesar 20% untuk menutupi akumulasi fee internal (Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Anggaran, pimpinan instansi) dan fee eksternal (oknum aparat, ormas, LSM fiktif), maka negara mengalami kerugian nyata (actual loss) sebesar Rp100 miliar setiap tahunnya.
Dampak Sistemik: Kerugian ini bersifat eksponensial. Negara tidak hanya kehilangan uang secara nominal, tetapi masyarakat di daerah tersebut menerima infrastruktur berkualitas rendah (jalan cepat berlubang, jembatan sub-standar) yang memaksa siklus perbaikan berulang di tahun anggaran berikutnya.
2. Anatomi Sosial-Hukum: Mengapa "Parasit Anggaran" dan Fee Kecil Nyaris Tersentuh APH?
Dalam praktik penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), penindakan tindak pidana korupsi kerap kali terjebak pada format legal-positivistik yang kaku. Mengapa praktik pungutan kecil, proposal "bantuan", atau fee koordinasi di lapangan hampir tidak pernah tersentuh hukum dan dibiarkan berjalan normal?
Paradigma Nilai Minimalis (De Minimis Non Curat Praetor): Secara sosiologis dan penegakan hukum di lapangan, APH sering kali mengabaikan praktik pemerasan atau pungutan bernilai nominal kecil (seperti jutaan rupiah dari kontraktor lokal oleh oknum preman, ormas, atau perangkat bawah) karena dianggap tidak memenuhi skala prioritas kerugian negara yang "signifikan". Padahal, pembiaran terhadap nominal kecil ini menciptakan efek kebiasaan (habituation effect).
Korupsi sebagai Eskalasi Piramidal (Pyramidal Corruption): Kecil di level bawah bukan berarti tidak penting. Praktik pungutan kecil dan pembagian fee di tingkat tapak adalah batu loncatan kultural. Orang yang terbiasa menikmati fee kecil saat menjabat di level rendah akan menaikkan standar moral hazard-nya ketika menduduki jabatan strategis tinggi. Semakin tinggi jabatan personal dalam struktur birokrasi, nominal fee yang dikondisikan melompat menjadi miliaran rupiah. Skala kecil di bawah adalah akar sah yang menyuburkan pohon megakorupsi di puncak.
Ketiadaan Alat Bukti Formal Akibat Simbiosis Mutualisme Semu: Pungutan liar oleh "parasit anggaran" eksternal (ormas, LSM tiruan, oknum aparat) jarang berujung pada laporan pidana karena kontraktor memilih mengalah demi keamanan operasional proyek (protection rents). Tanpa adanya pengaduan formil atau alat bukti transaksi perbankan yang terang, APH berdalih tidak memiliki standing case untuk melakukan penindakan.
3. Teori Korupsi Berjamaah: Dari Parasit Kecil Menuju Megakorupsi Struktural
Korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan individual (solo crime), melainkan kejahatan korporatif-kolektif yang melibatkan ekosistem luas. Keberadaan "parasit anggaran" bertindak sebagai pelumas awal yang menormalisasi penyimpangan.
Ketika seorang Pejabat Pengadaan atau Kepala Dinas membiarkan adanya permintaan dana dari instansi sektoral, oknum aparat, atau ormas lokal, pada saat itulah integritas birokrasi runtuh. Runtuhnya benteng integritas ini membuka pintu gerbang yang sangat lebar bagi terciptanya persekongkolan yang lebih besar dengan korporasi pemenang tender untuk merampok uang negara melalui mark-up masif. Korupsi dilakukan secara ramai-ramai, di mana setiap elemen mendapatkan "bagian kue" sesuai dengan porsi kekuasaan dan kapasitas ganggunya (extortion power).
4. Solusi Komprehensif: Rekonstruksi Hukum dan Strategi Pemberantasan "Parasit Anggaran"
Untuk memutus siklus setan ini, pendekatan hukum tidak boleh lagi bersifat reaktif atau tebang pilih. Diperlukan strategi holistik yang melibatkan pejabat anggaran, penegak hukum, dan partisipasi publik:
A. Bagi Pejabat Anggaran & Proyek (Internal)
Pemberlakuan Zero Tolerance terhadap Proposal Tak Resmi: Pejabat pembuat kebijakan wajib menolak segala bentuk intervensi anggaran di luar dokumen perencanaan resmi (RKA-SKPD/APBD), serta mengintegrasikan sistem pelaporan otomatis (whistleblowing system) yang terenkripsi langsung ke pusat pemantauan antikorupsi.
Transparansi Berbasis Open Contracting Data Standard (OCDS): Membuka seluruh kontrak, spesifikasi teknis, dan aliran pencairan dana secara real-time ke ruang publik agar ruang gelap bagi broker proyek tertutup total.
B. Bagi Aktor Eksternal & Penegak Hukum (APH)
Pemberantasan Pemerasan Terstruktur (Extortion Enforcement): APH (KPK, Kepolisian, Kejaksaan) harus memperluas jerat hukum tidak hanya pada penerima suap di internal pemda, tetapi aktif menjerat oknum eksternal (ormas, LSM fiktif, preman berkedok proposal) menggunakan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan atau Pasal 12 huruf e UU Tipikor.
Kriminalisasi Suap Skala Kecil (Zero Tolerance for Petty Corruption): Menghilangkan diskriminasi penegakan hukum berdasarkan besar-kecilnya nilai uang. Penindakan tegas terhadap pungutan liar skala kecil justru adalah kunci preventif memutus mata rantai habituasi korupsi.
C. Restorasi Sosial dan Budaya Pengawasan Partisipatif
Mengubah paradigma masyarakat, tokoh lingkungan, dan pemuda lokal bahwa fungsi kontrol sosial bukanlah instrumen untuk mencari "jatah proposal" atau memeras pelaksana proyek, melainkan murni mengawal mutu fisik pembangunan demi kualitas hidup warga setempat.
Ketika Ketiadaan Bukti Menjadi Alibi Lumpuhnya Hukum
Pertanyaan mendasarnya kini kembali kepada nurani institusional kita: Apakah ketiadaan bukti benar-benar menjadikan hukum lumpuh dan tak beroperasi?
Jawabannya sesungguhnya terletak pada keberanian moral dan kemauan politik (political will) dari Aparat Penegak Hukum itu sendiri. Hukum tidak pernah dirancang untuk tunduk pada kelicikan para pelaku yang pandai menyembunyikan jejak atau berlindung di balik simbiosis mutualisme "parasit anggaran". Yang membuat hukum lumpuh bukanlah ketiadaan alat bukti semata, melainkan ketiadaan inisiatif progresif untuk membongkar jaringan gelap yang terstruktur.
Jika penegakan hukum terus memelihara sikap apatis terhadap pungutan liar skala kecil, fee bawah meja, dan pemerasan berkedok proposal, maka hukum tidak lebih dari sekadar macan kertas yang hanya tajam menghukum maling teri, namun lumpuh di hadapan arsitek megakorupsi. Memutus mata rantai ini menuntut revolusi mental dan yuridis secara total: jadikan setiap rupiah anggaran publik sebagai amanah suci yang harus dikawal bersama, tanpa kompromi, tanpa ampun, dan tanpa pandang bulu.Dengan membersihkan ekosistem pengadaan dari parasit anggaran internal maupun eksternal, anggaran negara dapat terserap seratus persen untuk mewujudkan infrastruktur yang kokoh, berdaya tahan tinggi, dan berfaedah nyata bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
Namun, kita harus senantiasa ingat bahwa hukum diciptakan bukan untuk melindungi kelicikan para pelaku kejahatan terstruktur yang lihai menyembunyikan jejak. Ketiadaan bukti formal di atas kertas tidak boleh menjadi alibi bagi Aparat Penegak Hukum untuk membiarkan kebenaran substantif dikubur hidup-hidup. Ketika hukum tunduk secara kaku pada formalitas semata, maka hukum sedang membiarkan kesalahan menang telak atas kebenaran hakiki.
Memutus rantai impunitas ini menuntut keberanian progresif. Hukum harus mampu membaca realitas sosiologis, melacak aliran rente tersembunyi, dan membongkar persekongkolan jahat dari akarnya. Sebab, keadilan sejati tidak akan pernah terwujud jika pengambil kebijakan dan penegak hukum terus membiarkan bukti formal menjadi tameng bagi matinya kebenaran di negeri ini.
Dengan membersihkan ekosistem pengadaan dan proyek fisik dari parasit anggaran internal maupun eksternal, anggaran negara dapat terserap seratus persen untuk mewujudkan infrastruktur yang kokoh, berdaya tahan tinggi, dan berfaedah nyata bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
