BEKASI, BerdayaNews.com, Sudah menjadi rahasia umum dan dianggap lazim dalam konstelasi birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah bahwa setiap kali ada proyek pembangunan, selalu saja diiringi bayang-bayang pungutan liar atau alokasi biaya tak resmi. Fenomena ini melibatkan dua sisi spektrum: pihak internal yang merentang dari oknum pejabat pemda, instansi sektoral, hingga oknum aparat penegak hukum; serta pihak eksternal yang mencakup organisasi kemasyarakatan (ormas), preman, oknum media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) fiktif, hingga oknum perangkat lingkungan (RT/RW/Kelurahan/Desa).
Akibat tekanan ekosistem transaksional ini, perancang anggaran atau kontraktor sering kali menyiasatinya dengan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai proyek agar sisa anggaran cukup untuk "dibagi-bagi" dan sang kontraktor tetap mengamankan marjin keuntungan. Namun, hukum positif tidak pernah mentolerir praktik lancung tersebut. Kerugian paling fatal dari persekongkolan jahat ini ditanggung oleh Negara, yang mengalami kerugian finansial masif, serta masyarakat yang terpaksa menerima kualitas infrastruktur murahan dengan umur ekonomis yang sangat pendek.
Realitas kelam tersebut tercermin secara kasat mata dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat Nomor 48.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/06/2026. LHP ini membongkar adanya indikasi penyimpangan masif pada 7 paket proyek di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi dengan total nilai kontrak mencapai Rp169 miliar.
Akar Masalah: Dari Temuan LHP BPK Rp23,2 Miliar hingga Praktik Fee Non-Teknis
Dalam investigasi dan LHP BPK tersebut, ditemukan angka kelebihan bayar (actual loss) yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp23.202.203.400,75. Kerugian ini berpangkal dari serangkaian penyimpangan fatal:
Dugaan Pengaturan Lelang (Rigged Procurement): Adanya pengakuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa proses lelang atau penunjukan paket proyek telah diatur dan diarahkan sebelumnya.
Kualitas Pekerjaan Sub-Standar: Contoh nyata ditemukan pada paket Jalan Pendekat Jembatan Citarum, di mana item mortar busa senilai Rp968 juta disorot tajam karena dicairkan tanpa pembuktian uji laboratorium independen yang sah.
Kultur Biaya Non-Teknis dan Fee Bendera: LHP BPK secara telak mencatat pengakuan pihak penyedia jasa (kontraktor) mengenai alokasi dana untuk "bantuan non-teknis" serta fee peminjaman bendera perusahaan (fee pinjam bendera).
Secara yuridis, konstruksi temuan ini memenuhi unsur pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3 UU Tipikor) terwujud nyata lewat kelebihan bayar Rp23,2 miliar. Sementara alokasi biaya non-teknis dan fee pinjam bendera mengindikasikan adanya suap serta gratifikasi dalam penentuan pemenang tender (bid rigging) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 12 UU Tipikor.
Lembaga pengawas publik, seperti National Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya, telah mengambil sikap tegas melalui surat klarifikasi resmi (Nomor 034/NCW-DPD-BR/X/2026) untuk mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menaikkan status temuan ini dari audit administratif ke tahap penyidikan pro-justitia. Perlu dicatat pula secara tegas, merujuk pada Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak kontraktor demi menggugurkan sanksi administratif BPK sama sekali tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya.
Strategi Preventif: Menghentikan Kultur Tak Lazim Menuju Kolaborasi Pembangunan yang Bersih
Siklus koruptif yang melibatkan pungutan liar internal maupun eksternal tidak akan pernah putus jika penegakan hukum hanya bersifat reaktif (post-factum setelah kerugian negara terjadi). Diperlukan langkah strategis, komprehensif, dan sistemik dari pemerintah bersama APH untuk memutus mata rantai budaya tak lazim ini:
Digitalisasi Transparansi Pengadaan yang Ketat (E-Procurement & Open Contracting): Pemerintah pusat dan daerah wajib memperketat sistem pengadaan secara digital yang tertutup dari intervensi manual Pejabat Pengadaan maupun intervensi pihak luar (broker/geng proyek). Setiap tahapan seleksi harus berbasis meritokrasi dan rekam jejak integritas korporasi.
Penegakan Hukum Tanpa Kompromi terhadap "Pungutan Liar Eksternal": APH bersama aparat keamanan harus menindak tegas segala bentuk pemerasan berkedok ormas, LSM fiktif, premanisme, maupun oknum aparat yang kerap menunggangi proyek-proyek pemerintah daerah untuk memeras kontraktor. Praktik premanisme anggaran ini adalah hulu utama dari lahirnya mark-up proyek.
Pemberdayaan dan Pengawasan Partisipatif yang Sehat: Perangkat pemerintah, elemen masyarakat sipil, media, dan warga sekitar harus bersinergi secara positif. Masyarakat hadir bukan untuk meminta fee atau jatah proyek, melainkan hadir membantu dan mempermudah berjalannya proyek infrastruktur di wilayahnya melalui pengawasan partisipatif yang konstruktif.
Analisis Hukum Sosial: Fenomena "Parasit Anggaran" dan Kekebalan Struktural dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Dalam konstelasi birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, fenomena adanya pungutan liar, biaya tak resmi, hingga fee premanisme anggaran telah menjelma menjadi sebuah budaya yang dianggap "lumrah" (institutionalized corruption). Namun, terdapat sebuah anomali hukum sosial yang sangat ironis: meskipun praktik pemerasan berlapis ini menjadi rahasia umum dan akar utama terjadinya penggelembungan anggaran (mark-up), para pelaku eksternal (mulai dari ormas, LSM fiktif, preman, hingga oknum aparat) dan sebagian jejaring internal hampir tidak tersentuh oleh proses peradilan pidana.
Berikut adalah bedah analisis hukum sosial dan strategi komprehensif untuk memberantas siklus parasit anggaran tersebut:
1. Analisis Hukum Sosial: Mengapa "Parasit Anggaran" Kebal Hukum?
Dari sudut pandang sosiologi hukum dan hukum pidana korupsi di Indonesia, fenomena pembiaran terhadap jaringan pemeras di luar struktur formal proyek (namun memilik cengkeraman informal yang kuat) disebabkan oleh beberapa faktor fundamental:
Teori Ketergantungan Simbiotik (Symbiotic Parasitism): Secara sosial, proyek pemerintah di daerah sering kali dilihat oleh elemen eksternal (ormas, oknum lokal, LSM) sebagai "kue bersama". Kontraktor dan pejabat pemda membiarkan praktik pemerasan ini terjadi karena mereka berada dalam posisi yang dilematis: jika menolak, proyek akan diganggu melalui aksi demonstrasi, laporan aduan palsu, hingga sabotase lapangan. Akibatnya, pembiaran ini dilegalkan secara sosiokultural demi kelancaran operasional semu.
Kelemahan Pembuktian Formal Delik Pemerasan (Extortion vs Bribery): Dalam penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), pembuktian tindak pidana korupsi atau pemerasan sering kali terbentur pada pembuktian formil. Kontraktor yang menjadi korban pungutan liar enggan melapor karena takut proyeknya dibatalkan atau dipersulit di kemudian hari. Ketika laporan tidak ada, APH tidak memiliki dasar pijak (standing case) untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atau penyidikan terhadap para pemeras di luar birokrasi.
Beban Akumulasi Markup sebagai Bentuk "Biaya Perlindungan" (Protection Rents): Karena kontraktor harus menyetor dana ke berbagai pihak (internal pemda, aparat sektoral, hingga ormas/preman eksternal), mereka tidak mau merugi. Jalan satu-satunya adalah melakukan mark-up volume, menurunkan spesifikasi material (seperti kasus mortar busa fiktif pada proyek infrastruktur), dan merekayasa laporan administrasi. Negara dan masyarakat pada akhirnya menanggung beban biaya ganda akibat mahalnya "biaya pengamanan" ilegal tersebut.
2. Strategi Komprehensif Membasmi "Parasit Anggaran"
Untuk memutus mata rantai parasit anggaran yang selama ini dibiarkan berjalan normal, diperlukan strategi radikal yang menyasar aspek sistemik, penegakan hukum progresif, dan perubahan sosial:
A. Penegakan Hukum Progresif: Menjerat Pasal Pemerasan dan TPPU
Pemberantasan Pemerasan Terstruktur: APH (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) tidak boleh hanya fokus pada pelaku internal (PPK atau Kepala Dinas) yang menerima suap, tetapi harus aktif menjerat pihak eksternal (ormas, LSM fiktif, atau oknum yang melakukan pemerasan berkedok proposal bantuan/pengawasan) menggunakan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 12 huruf e (pemerasan dalam jabatan/memaksa seseorang memberikan sesuatu).
Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Melacak aliran dana dari rekening kontraktor yang mengalir ke rekening-rekening ormas, yayasan fiktif, atau oknum-oknum non-struktural yang kerap menjadikan proyek pemerintah sebagai sapi perah.
B. Transformasi Sistem Pengadaan dan Perlindungan Kontraktor (Whistleblower System)
Kanal Pengaduan Aman dan Kebal Tekanan: Pemerintah harus menyediakan sistem pelaporan digital terpusat yang melindungi kontraktor secara mutlak apabila mereka diperas oleh oknum internal maupun eksternal. Jika kontraktor melaporkan adanya pemerasan, negara wajib memberikan jaminan pengamanan proyek tanpa takut diputus kontraknya.
Transparansi Berbasis Open Contracting Data Standard (OCDS): Seluruh rincian alokasi anggaran, spesifikasi teknis, hingga nama penyedia jasa harus dibuka seluas-luasnya ke publik secara real-time, sehingga ruang gelap bagi para broker proyek dan pemeras anggaran menjadi sempit.
C. Dekonstruksi Budaya Sosial dan Penertiban "Premanisme Anggaran"
Operasi Sapu Bersih Premanisme Proyek: Pemerintah daerah bersama aparat keamanan harus menindak tegas segala bentuk intervensi ilegal dari kelompok non-pemerintah yang mengganggu jalannya proyek strategis daerah.
Edukasi Partisipasi Publik yang Sehat: Mengubah paradigma masyarakat, pemuka lingkungan (RT/RW), hingga pemuda lokal bahwa fungsi pengawasan sosial bukanlah ajang untuk mencari "jatah proposal" atau memeras kontraktor, melainkan mengawal agar kualitas infrastruktur di wilayah mereka benar-benar kokoh dan bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.
Dengan kombinasi penegakan hukum yang menyasar seluruh rantai suap-pemerasan (baik internal maupun eksternal) serta pengawalan digital yang transparan, budaya mark-up akibat parasit anggaran dapat dihentikan secara permanen.
Dengan terciptanya iklim pengawasan yang bersih dari gangguan pungutan liar, kontraktor dapat bekerja tanpa beban pungutan gelap, anggaran negara seratus persen terserap secara utuh untuk material berkualitas, dan pada akhirnya kuantitas serta kualitas infrastruktur pemerintah akan meningkat secara drastis, yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi secara nyata.
(BDN/RED)
