BerdayaNews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya memperkuat budaya antikorupsi melalui pendekatan komunikasi yang lebih kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Salah satunya melalui penyelenggaraan webinar seri perdana Pariwara Antikorupsi 2026 bertajuk “Unboxing the Message: Strategi Menemukan Angle Kampanye Antikorupsi yang Unik”.
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring tersebut menjadi langkah awal KPK dalam membekali pemerintah daerah, BUMD, serta para praktisi komunikasi untuk menghasilkan kampanye antikorupsi yang lebih efektif, menarik, dan mudah diterima masyarakat.
Tidak hanya membahas teknik penyusunan kampanye, webinar ini juga mengajak peserta melihat isu antikorupsi dari sudut pandang yang lebih segar, dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta sesuai dengan karakteristik audiens di era digital.
KPK Ajak Semua Pihak Perkuat Gerakan Antikorupsi
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar nilai-nilai integritas dapat tertanam lebih luas hingga ke daerah.
“Keterlibatan seluruh pihak sangat kami harapkan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan manfaatnya melalui kualitas pelayanan publik yang semakin baik,” ujar Amir Arief saat membuka webinar melalui kanal YouTube KPK, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, kampanye antikorupsi yang efektif harus mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami dan pesan yang relevan dengan kebutuhan mereka.
Data SPI Jadi Kompas Menentukan Isu Kampanye
Dalam webinar tersebut, KPK juga menekankan pentingnya pemanfaatan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai dasar dalam merancang strategi komunikasi dan kampanye antikorupsi.
Koordinator Program SPI KPK, Timotius Hendrik Partohap, menjelaskan bahwa SPI bukan sekadar instrumen pengukuran integritas, tetapi juga dapat menjadi sumber data yang kaya untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan peluang perbaikan di setiap lembaga.
Menurutnya, data SPI dapat membantu pemerintah daerah maupun instansi publik menemukan isu-isu yang paling relevan untuk dikampanyekan kepada masyarakat.
“Ruang gerak kita untuk melakukan perbaikan di lembaga masing-masing masih sangat besar. Artinya, materi untuk dikampanyekan dan disosialisasikan kepada berbagai pihak juga semakin banyak,” jelas Timotius.
Ia menambahkan bahwa berbagai temuan dalam SPI dapat diolah menjadi cerita yang kuat, menarik, dan memiliki daya pengaruh dalam membangun kesadaran publik terhadap pentingnya integritas.
Pesan Penting Kerap Kalah oleh Konten Ringan
Perspektif industri kreatif turut mewarnai diskusi melalui paparan Corporate Communication Director Future Creative Network, Alya Namira.
Menurut Alya, salah satu tantangan terbesar kampanye antikorupsi saat ini adalah bagaimana membuat pesan yang serius dan penting tetap mampu menarik perhatian publik yang setiap hari dibanjiri berbagai konten digital.
“Pesan antikorupsi adalah isu nasional yang sangat penting. Namun sering kali pesan yang paling penting justru kalah oleh pesan yang paling ringan,” ujarnya.
Alya menilai banyak kampanye gagal menarik perhatian karena tidak memahami kebutuhan, kebiasaan, dan karakter audiens yang dituju.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah kampanye sangat ditentukan oleh kemampuan memahami tiga aspek utama, yakni insight audiens, tantangan yang dihadapi (tension), serta pesan yang ingin disampaikan.
“Jika insight, tension, dan audiens tidak dipahami, maka kampanye tersebut hanyalah tagline kosong,” tegas Alya.
Kampanye Harus Dekat dengan Kehidupan Masyarakat
Alya juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang lebih segar, visual yang menarik, serta pendekatan yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari masyarakat.
Menurutnya, pesan yang ditujukan kepada masyarakat umum tentu membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan komunikasi internal di lingkungan pemerintahan atau organisasi.
Karena itu, pemilihan sudut pandang (angle), narasi, dan media komunikasi harus disesuaikan dengan target audiens agar pesan antikorupsi tidak terkesan menggurui dan lebih mudah diterima.
Rangkaian Pariwara Antikorupsi 2026 Berlanjut
Webinar ini menjadi pembuka rangkaian edukasi Pariwara Antikorupsi 2026 yang akan berlangsung hingga masa penilaian berakhir pada September 2026.
Pada sesi berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026, peserta akan mendapatkan pembekalan mengenai pengembangan ide kreatif, teknik storytelling, hingga produksi desain visual yang efektif untuk kampanye antikorupsi.
Melalui program ini, KPK berharap pemerintah daerah, BUMD, serta berbagai instansi publik mampu menghasilkan karya kampanye yang lebih kreatif, inovatif, dan berdampak dalam memperkuat budaya antikorupsi di Indonesia.
Manfaat Pariwara Antikorupsi bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Program Pariwara Antikorupsi 2026 diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:
- Meningkatkan kualitas kampanye antikorupsi di instansi pemerintah.
- Mendorong pemanfaatan data SPI sebagai dasar perbaikan integritas.
- Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.
- Menghadirkan pesan antikorupsi yang lebih menarik dan mudah dipahami.
- Menumbuhkan budaya integritas di lingkungan birokrasi dan masyarakat.
- Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Dengan pendekatan komunikasi yang lebih kreatif dan adaptif, KPK berharap pesan antikorupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku dan budaya integritas yang berkelanjutan di tengah masyarakat. (Red/fs)