Oleh: Syahrasaddin – Tenaga Ahli Gubernur Jambi
BerdayaNews.com, Jambi – Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi alarm keras bagi tata kelola fiskal daerah. Provinsi Jambi menjadi salah satu wilayah yang merasakan tekanan nyata tersebut.
APBD Jambi yang pada tahun 2025 berada di kisaran Rp4,6 triliun, diproyeksikan merosot tajam sebesar Rp1 triliun menjadi sekitar Rp3,6 triliun pada Tahun Anggaran 2026. Penurunan drastis ini dipicu oleh ditiadakannya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung turun ke kas pemerintah daerah, di mana sebagian besar belanja infrastruktur kini dialihkan langsung melalui balai-balai kementerian.
Menanggapi situasi krusial ini, Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Syahrasaddin, menegaskan bahwa daerah tidak boleh lagi menempatkan transfer pusat sebagai sumber utama yang selalu pasti. Pemprov Jambi harus segera bermutasi dari pola “menunggu transfer” menjadi “menggerakkan sumber daya.”
“Tekanan fiskal ini harus dibaca sebagai momentum koreksi total. Mesin birokrasi daerah sudah terlalu lama dibentuk oleh logika proyek fisik. Saat transfer pusat berkurang, birokrasi cenderung kehilangan daya gerak. Padahal, peran birokrasi harus bergeser dari pelaksana proyek menjadi orkestrator pembangunan,” ujar Syahrasaddin dalam analisis strategisnya yang diterima BerdayaNews.com.
Kerentanan di Balik Pertumbuhan Ekonomi Jambi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, performa makroekonomi Jambi sebenarnya menunjukkan tren positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai Rp349,66 triliun dengan PDRB per kapita Rp92,79 juta. Ekonomi Jambi tumbuh 4,93 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,50 persen.
Namun, Syahrasaddin mengingatkan adanya kerapuhan struktural. Ekonomi Jambi masih sangat bergantung pada komoditas primer seperti pertanian, pertambangan, dan bahan mentah. Buktinya, ekspor Jambi hingga November 2025 justru anjlok 11 persen secara tahunan (year-on-year). Sektor pertambangan masih mendominasi porsi ekspor sebesar 46,73 persen, disusul industri 45,25 persen, dan pertanian yang hanya menyumbang 8,01 persen.
10 Strategi Penyelamatan Fiskal dan Ekonomi Daerah
Guna menjaga agar roda pembangunan tidak mandek di tengah defisit anggaran, Tenaga Ahli Gubernur Jambi merumuskan 10 strategi taktis yang tertuang dalam implementasi RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029 (Perda No. 4/2025):
1. Penajaman Belanja Berbasis Hasil (Performance Budgeting)
OPD diwajibkan menyusun peta program prioritas yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja, bukan sekadar mengejar serapan anggaran administratif.
2. Proteksi Belanja Wajib dan Layanan Dasar
Pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif. Anggaran perjalanan dinas, rapat seremonial, dan pengadaan non-mendesak harus dipangkas habis. Sebaliknya, anggaran pendidikan, kesehatan, stunting, dan jalan produksi wajib dilindungi.
3. Optimalisasi PAD Secara Adil dan Digital
Memperluas basis pendapatan tanpa membebani rakyat kecil melalui implementasi Pergub Nomor 2 Tahun 2025. Sasarannya adalah mengejar Pajak Alat Berat, optimalisasi aset daerah, dividen BUMD, dan menutup kebocoran pendapatan lewat digitalisasi.
4. Pembiayaan Alternatif Lewat Skema KPBU
Pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan logistik, pelabuhan, dan kawasan industri tidak bisa lagi mengandalkan belanja langsung APBD, melainkan harus mulai mengaktifkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
5. Orkestrasi Dana CSR dan TJSL Perusahaan Besar
Pemerintah daerah harus bertindak sebagai fasilitator melalui Forum CSR untuk mengarahkan dana sosial perusahaan tambang, sawit, dan migas agar tidak berjalan sendiri-sendiri. CSR harus dialihkan dari bantuan karitatif menjadi program produktif dan rehabilitasi ekologis di wilayah terdampak.
6. Percepatan Hilirisasi Komoditas Unggulan
Sawit, karet, batubara, dan kopi tidak boleh lagi keluar dari Jambi dalam bentuk mentah. Wilayah Pantai Timur seperti Muara Sabak harus dioptimalkan sebagai simpul industri, logistik, dan hilirisasi guna menciptakan nilai tambah dan memperluas basis pajak daerah.
7. Pariwisata dan Sport Tourism sebagai Mesin Ekonomi Baru
Mengoptimalkan potensi wisata alam di Kerinci, Sungai Penuh, dan Merangin. Dalam keterbatasan anggaran, tugas pemerintah adalah menyederhanakan perizinan, mengkurasi produk UMKM, dan menyusun kalender kegiatan yang menarik investasi luar.
8. Proteksi Infrastruktur dari Kendaraan ODOL
Mengurangi beban biaya perbaikan jalan dengan menindak tegas kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Strateginya meliputi pemasangan portal selektif berbasis kelas jalan, jembatan timbang digital, serta membuat perjanjian tanggung jawab pemeliharaan jalan bersama perusahaan pengguna jalan.
9. Reformasi Birokrasi sebagai ‘Marketing’ Daerah
Kinerja OPD tidak lagi diukur dari seberapa banyak mereka membelanjakan anggaran, melainkan seberapa mampu mereka menyusun proposal investasi, memfasilitasi koperasi, dan menghubungkan UMKM lokal dengan pasar nasional maupun diaspora.
10. Konsolidasi RPJMD 2025–2029
Menjadikan Perda RPJMD Nomor 4 Tahun 2025 sebagai dokumen dinamis untuk melakukan penajaman program secara berkala yang difokuskan pada empat pilar: SDM bermutu, tata kelola responsif, infrastruktur berketahanan iklim, dan hilirisasi industri.
Melihat Lebih Dalam: Defisit transfer pusat sebesar Rp1 triliun adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya bagi Provinsi Jambi. Daerah yang hanya pasrah pada dana transfer dipastikan akan stagnan. Strategi di atas menunjukkan bahwa kunci keberlanjutan Jambi berada pada keberanian merombak kultur birokrasi: dari mentalitas “menghabiskan anggaran proyek” menjadi kemampuan mengorkestrasi investasi, CSR, dan potensi mandiri daerah. (Red/fs)