Oleh: Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP (Akademisi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

BerdayaNews.com, Jambi — Pembangunan daerah di era modern tidak lagi sekadar berburu angka pertumbuhan ekonomi tinggi di atas kertas statistik. Pertumbuhan yang tinggi terbukti belum tentu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan, ketahanan ekonomi akar rumput, maupun transformasi pembangunan yang berkelanjutan.

Akademisi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP, menegaskan bahwa agenda pembangunan hari ini menuntut pertumbuhan yang berkualitas. Yakni, pertumbuhan yang mampu mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuat produktivitas, menciptakan nilai tambah lokal, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkokoh daya tahan fiskal daerah.

“Dalam konteks Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, agenda ini krusial di tengah tekanan fiskal nasional dan tren pengetatan anggaran pusat. Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan transformasi ekonomi tetap berjalan di tengah ruang fiskal daerah yang semakin sempit,” ujar Yulfi.

Sungai Penuh dan Paradoks Angka Statistik

Sebagai pusat jasa, perdagangan, pendidikan, dan distribusi di kawasan barat Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh memegang posisi geopolitik dan ekonomi yang sangat strategis. Konsekuensinya, pembangunan kota ini tidak boleh hanya bertumpu pada ekspansi fisik atau infrastruktur semata, melainkan wajib menjadi motor penggerak transformasi ekonomi regional.

Baca juga :  OPINI HUKUM REDAKSI Menanti Keadilan di Atas Tanah Sendiri: Mengurai Sengkarut Prosedural dalam Konflik Agraria Korporasi

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Sungai Penuh sebenarnya mencatatkan indikator makro yang relatif impresif:

  • Pertumbuhan Ekonomi: Berada di angka 4,39%

  • Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mencapai 78,89

  • Tingkat Kemiskinan: Menurun hingga 3,23% (salah satu yang terendah di Provinsi Jambi).

Namun, Yulfi mengingatkan agar data tersebut tidak dibaca secara administratif belaka. “Pertanyaan fundamentalnya adalah apakah pertumbuhan ini sudah melahirkan transformasi struktur ekonomi yang berkelanjutan? Ekonomi yang sehat itu diukur dari kualitas lapangan kerja, produktivitas, dan kemampuannya menciptakan nilai tambah ekonomi lokal,” jelasnya.

SDM, Tata Kelola, dan Konektivitas Wilayah

Akselerasi ekonomi dinilai mustahil terwujud jika birokrasi masih lamban, tidak berbasis data, dan anggarannya habis tersedot untuk urusan administratif alih-alih pelayanan publik produktif. Digitalisasi pelayanan, integrasi data, dan efisiensi belanja pegawai menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

Di sisi lain, infrastruktur juga harus direorientasi. Esensinya bukan sekadar proyek fisik tahunan, melainkan instrumen pemangkas biaya logistik dan pembuka akses pasar bagi produk lokal. Sungai Penuh dan Kerinci memerlukan interkoneksi yang kuat mulai dari jalan produksi desa, jalur logistik, internet desa, irigasi primer, hingga fasilitas penunjang sektor pariwisata.

Baca juga :  Ketika Daya Saing Daerah Direduksi Menjadi Satu Proyek

Kerinci dan Ancaman Kerentanan Sektor Primer

Bergeser ke Kabupaten Kerinci, data LKPj TA 2025 juga menunjukkan stabilitas makro dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5% hingga 5%, serta estimasi PDRB mencapai Rp15,4 triliun hingga Rp15,7 triliun.

Meski demikian, di balik stabilitas tersebut, Kerinci menyimpan bom waktu berupa kerentanan struktural yang mendalam: lebih dari 45% ekonomi daerah masih bergantung total pada sektor pertanian primer.

“Artinya, ekonomi Kerinci sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas dunia, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok. Komoditas unggulan seperti kopi, kayu manis, teh, dan hortikultura selama ini mayoritas dijual mentah. Akibatnya, nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh daerah luar,” ungkap Yulfi Alfikri.

Satu-satunya jalan keluar dari jebakan ini adalah hilirisasi. Pembangunan industri pengolahan lokal, perbaikan pengemasan, penguatan branding, sertifikasi mutu, dan perluasan akses pasar nasional hingga ekspor harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, daerah akan terus kehilangan potensi pendapatan daerah dan masyarakatnya tetap berada di posisi rentan.

Menghadapi ‘Lampu Kuning’ Pengetatan Anggaran

Sayangnya, peta jalan transformasi ini diprediksi melambat menyusul kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Imbas penyesuaian APBD TA 2025 mulai terasa di lapangan. Sektor pem pematangan SDM, pelatihan kerja, jaminan kesehatan, hingga proyek konektivitas infrastruktur dan program stimulus hilirisasi terancam tertunda akibat pemangkasan anggaran transfer pusat.

Baca juga :  OPINI REDAKSI | Audit Dijual, Publik Dirugikan

“Ada risiko terjadinya situasi paradoks. Angka pertumbuhan ekonomi tetap bergerak positif di laporan statistik, namun transformasi ekonominya berjalan di tempat karena pemerintah daerah terpaksa fokus pada belanja rutin demi bertahan hidup,” urai Yulfi.

Reorientasi: Saatnya Mandiri Secara Fiskal

Tekanan fiskal saat ini menjadi alarm keras bagi Sungai Penuh dan Kerinci untuk segera melakukan reposisi strategi pembangunan. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat harus dikikis secara bertahap melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis ekonomi produktif, bukan dengan membebani masyarakat.

Masa depan Sungai Penuh dan Kerinci tidak akan ditentukan oleh seberapa megah proyek fisik yang dipamerkan setiap tahunnya. Keberhasilan kepemimpinan daerah diuji dari kemampuannya mengubah potensi mentah menjadi nilai tambah, mengubah rutinitas birokrasi menjadi arah transformasi, serta membangun fondasi ekonomi yang tangguh menghadapi tekanan global.

Jika reformasi ini gagal dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi daerah selamanya hanya akan menjadi angka mati di atas kertas laporan keuangan, sementara fondasi ekonomi riil di masyarakat tetap rapuh dan keropos. (Red/fs)

45