BerdayaNews.com, Bekasi – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan akan segera mendisposisikan surat konfirmasi terkait anggaran perjalanan dinas dalam kota pada Inspektorat Kabupaten Bekasi yang menelan dana APBD tahun 2023/2024 sebesar Rp 14 miliar.
Langkah ini diambil menyusul adanya surat konfirmasi dari media Delta News TV yang mempertanyakan besarnya alokasi anggaran tersebut. Ade Sukron mengonfirmasi bahwa pihaknya telah membaca surat tersebut dan akan meneruskannya ke Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi yang membidangi pemerintahan, hukum, dan pengawasan aparatur.
“Surat konfirmasi dari Delta News TV sudah saya baca dan nanti akan didisposisikan kepada Komisi I,” ujar Ade Sukron melalui pesan singkat kepada redaksi, sebagaimana dikutip dari laporan Delta News TV.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum LSM Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler Situmorang, memberikan apresiasi atas langkah responsif Ketua DPRD. Menurutnya, transparansi mengenai penggunaan uang rakyat sangat krusial untuk menghindari spekulasi negatif di masyarakat.
“Ini langkah yang tepat agar tidak ada spekulasi publik yang berkembang. Semua harus terbuka dan jelas karena menyangkut uang rakyat. Langkah disposisi ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif,” tegas Hitler Situmorang pada Kamis (11/09/2025).
Di sisi lain, pihak Inspektorat Kabupaten Bekasi memberikan penjelasan mengenai dasar besarnya anggaran tersebut. Deta Murena, Ketua Tim Perencanaan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa alokasi tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD, Inspektorat mendapatkan anggaran lebih besar dari perangkat daerah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” jelas Deta.
Persoalan ini kini menjadi sorotan publik mengingat angkanya yang cukup fantastis untuk kategori perjalanan dinas dalam kota. Masyarakat menantikan hasil pembahasan di Komisi I DPRD untuk memastikan bahwa penggunaan dana miliaran rupiah tersebut benar-benar efektif dan dapat dipertanggungjawabkan demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, seperti yang disampaikan melalui video berikut: