Oleh: Angginak Sepi Wanimbo (Pegiat Literasi Papua Pegunungan)
Di sepanjang hamparan Bumi Cenderawasih, dari pesisir Sorong hingga rawa-rawa Merauke, wajah pembangunan kita saat ini tampak megah secara visual namun rapuh secara substansi. Sebagai pegiat literasi di wilayah Pegunungan, saya mengamati sebuah paradoks: pemerintah daerah tampak lebih bergairah membelanjakan triliunan rupiah untuk semen dan aspal, sementara investasi pada nyawa dan otak manusia Papua seolah menjadi prioritas sekian.
Paradoks Kemegahan Gedung dan Kekosongan Pelayanan
Realitas di lapangan menunjukkan pembangunan jalan, jembatan, kantor pemerintahan, hingga bandara dilakukan secara masif. Kita melihat gedung-gedung Puskesmas dan sekolah yang megah berdiri di distrik-distrik terpencil. Namun, kemegahan fisik itu seringkali hanyalah “monumen mati”.
Banyak gedung sekolah di pedalaman sunyi dari aktivitas belajar karena guru tidak berada di tempat. Puskesmas megah pun seringkali tertutup rapat saat pasien datang mengerang sakit, karena dokter dan perawat lebih memilih berada di kota dengan alasan klasik: biaya transportasi mahal, keamanan tidak terjamin, hingga hak-hak yang tidak terbayar. Akibatnya, rumput liar tumbuh lebih tinggi daripada semangat pelayanan di kantor-kantor pemerintahan tersebut.
“Penonton Setia” di Atas Tanah Sendiri
Infrastruktur seperti bandara dan jalan lintas memang terbuka, namun pertanyaannya: siapa yang paling menikmati? Tanpa kesiapan Sumber Daya Manusia Papua (SDMP) yang mumpuni, infrastruktur tersebut justru hanya menjadi karpet merah bagi mereka yang datang dari luar dengan kapasitas lebih siap. Penduduk Asli Papua (OAP) pada akhirnya hanya menjadi penonton setia di negerinya sendiri, menyaksikan kemajuan melintas di depan mata tanpa mampu mengendalikannya.
Membangun SDM: Dimulai dari Honai, Gereja, dan Komunitas
Sudah saatnya para pemimpin daerah di Papua—Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota—mengubah paradigma. Pembangunan SDM harus ditempatkan sebagai panglima. Pembangunan ini tidak boleh instan, melainkan berkelanjutan dan berbasis akar rumput:
-
Pendidikan Berbasis Karakter di Honai: Fondasi utama pendidikan bermula dari rumah. Ayah dan ibu harus menjadi pendidik pertama yang menanamkan karakter Kristus dan nilai-nilai keteladanan.
-
Kesejahteraan Tenaga Layanan Dasar: Pemerintah harus serius memperhatikan hak-hak guru dan tenaga kesehatan di pelosok. Jika kesejahteraan dan keamanan mereka dijamin, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk meninggalkan pos pelayanan.
-
Investasi Literasi dan Beasiswa: Dana Otsus harus benar-benar menyentuh biaya studi anak-anak Papua. Pemerintah harus hadir sebagai “Orang Tua” yang memfasilitasi setiap kekurangan biaya pendidikan, karena anak-anak muda ini adalah aset gereja dan masa depan bangsa di tanah ini.
Menuju Kebangkitan Manusia Papua yang Mandiri
Jika pemerintah daerah berani menomorsatukan pembangunan manusia, saya meyakini akan terjadi ledakan kemajuan di berbagai lini. Orang Asli Papua tidak akan lagi bergantung pada belas kasihan kebijakan, melainkan bangkit berdiri di atas kakinya sendiri.
Pendidikan adalah kunci kemerdekaan yang sesungguhnya. Manusia Papua yang cerdas, sehat, dan berkarakter adalah infrastruktur yang paling abadi. Ketika manusia Papua kuat, maka gedung-gedung yang dibangun tidak akan menjadi sarang rumput, melainkan pusat peradaban yang membanggakan.
Mari kita angkat pena, menyuarakan keadilan dan kebenaran, demi masa depan generasi emas Papua yang bermartabat.
Tiom, 28 Februari 2026