Oleh: Redaksi BerdayaNews.com

Pertemuan maraton selama 4,5 jam di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada Selasa (10/02) bukan sekadar makan malam biasa. Kehadiran lima pengusaha terbesar di Indonesia—yang sering kali dicap sebagai “raksasa” dengan jejak bisnis kontroversial—menandakan babak baru dalam relasi negara dan kapital.

Namun, di balik narasi “Indonesia Incorporated”, publik tetap bertanya: Apakah ini sinergi yang tulus atau sekadar upaya proteksi bisnis atas kebijakan yang sering kali merugikan lingkungan dan masyarakat lokal?

Menjawab Kontroversi: Dari Eksploitasi ke Kontribusi?

Selama ini, beberapa konglomerat besar di tanah air kerap terjebak dalam pusaran kontroversi. Mulai dari isu deforestasi akibat perluasan lahan sawit, polusi pertambangan yang merusak ekosistem, hingga minimnya pajak yang masuk ke kas negara dibanding keuntungan yang mereka keruk.

Pertemuan ini menjadi jawaban diplomatis melalui komitmen di sektor-sektor sensitif:

  1. Kedaulatan Pangan & Energi: Dengan menyelaraskan visi pada sektor ini, para pengusaha ditantang untuk tidak lagi hanya menjadi “eksportir bahan mentah”, tetapi menjadi motor industrialisasi yang ramah lingkungan.

  2. Pemenuhan Hak Dasar: Komitmen mendukung rumah subsidi dan kampung nelayan adalah upaya “penebusan dosa” sosial. Pengusaha tidak lagi hanya membangun apartemen mewah, tapi juga fondasi hidup rakyat kecil.

Baca juga :  Trotoar Amblas di Narogong, Wali Kota Bekasi Soroti Kualitas Infrastruktur demi Keselamatan dan Kepuasan Warga

Sinergi “Indonesia Incorporated”: Barter Kepentingan atau Keadilan?

Presiden Prabowo menekankan semangat Indonesia Incorporated. Secara teori bisnis, ini adalah penggabungan kekuatan modal swasta dengan legitimasi kebijakan pemerintah.

  • Bagi Pengusaha: Komitmen pada sektor pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas (SDM) yang nantinya akan kembali menguntungkan bisnis mereka.

  • Bagi Negara: Keterlibatan aktif pengusaha pada sektor riil dan UMKM diharapkan mampu menutup celah kegagalan pasar yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh APBN sendirian.

Ujian Berat: Transparansi dan Keberlanjutan

Masyarakat tentu tidak bisa hanya diberi janji di atas kertas. Untuk menjawab keraguan publik, “Hambalang Agreement” ini harus memenuhi tiga syarat utama:

  1. Kepatuhan Lingkungan: Bisnis ekstraktif para pengusaha tersebut harus mulai menerapkan standar hijau yang ketat. Tidak ada gunanya menyumbang makan bergizi jika sumber air masyarakat di sekitar tambang/perkebunan mereka tercemar.

  2. Transparansi Pendapatan Negara: Presiden Prabowo harus memastikan bahwa kolaborasi ini dibarengi dengan kepatuhan pajak yang maksimal. Indonesia Incorporated bukan berarti “diskon pajak” bagi kawan lama, melainkan gotong royong membangun kas negara.

  3. Manfaat Lokal: Proyek strategis harus melibatkan UMKM dan tenaga kerja lokal secara nyata, bukan sekadar simbolis atau program CSR musiman.

Baca juga :  KPK Bongkar Borok Sistemik PN Depok: "Bukan Kebetulan, Ini Buah Pengabaian Rekomendasi"

Pertemuan 4,5 jam tersebut adalah langkah awal yang berani. Namun, keberhasilan visi Prabowo bukan diukur dari seberapa lama mereka berdiskusi di Hambalang, melainkan seberapa drastis perilaku bisnis para taipan ini berubah menjadi lebih manusiawi dan berpihak pada keberlanjutan alam.

Dunia usaha harus sadar: di bawah kepemimpinan baru, pertumbuhan ekonomi tidak lagi boleh “eksklusif” milik segelintir orang, melainkan harus “inklusif” dan dapat dirasakan hingga ke kampung nelayan terjauh.fs

36