BerdayaNews, Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, saat menerima kunjungan dan berdialog dengan para Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di ruang kerjanya, Rabu (17/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi bersama Komnas HAM RI membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi nilai-nilai HAM dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta kehidupan sosial masyarakat.
Abdul Harris Bobihoe menyatakan bahwa Kota Bekasi memiliki kesiapan untuk mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung terwujudnya Kota HAM sebagai bagian dari pembangunan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara.
“Kota Bekasi siap menjadi Kota HAM yang ideal guna mewujudkan kota yang semakin nyaman, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pelatihan Kota HAM untuk OPD dan Masyarakat Sipil
Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Komnas HAM bersama Pemerintah Kota Bekasi akan menyelenggarakan Pelatihan Kota HAM yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta aktivis masyarakat sipil.
Pelatihan tersebut bertujuan memberikan ruang pembelajaran bagi aparatur pemerintah dan elemen masyarakat agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan implementasi Kota HAM dalam kehidupan sehari-hari.
Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, program ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang menghormati hak-hak dasar setiap warga.
Komitmen Bersama Jadi Modal Utama
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI, Abdul Harris Semendawai, menilai Kota Bekasi memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan konsep Kota HAM.
Menurutnya, komitmen yang telah dibangun oleh pemerintah daerah, birokrasi, dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting dalam menyusun berbagai kebijakan yang berpihak pada penghormatan dan perlindungan HAM.
“Komitmen yang sudah ada baik dari pemerintah, birokrasi, maupun masyarakat sipil merupakan modal besar untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan Kota HAM,” jelas Semendawai.
Ia juga menekankan pentingnya melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan dan potensi yang dimiliki Kota Bekasi agar kebijakan yang disusun dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Integrasikan Berbagai Program Unggulan
Komnas HAM menilai berbagai inisiatif yang selama ini telah berjalan di Kota Bekasi dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kota HAM.
Program-program seperti Kota Layak Anak, peningkatan transparansi pemerintahan, pelayanan publik yang inklusif, serta berbagai kebijakan berbasis partisipasi masyarakat dinilai memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip HAM.
Karena itu, berbagai inisiatif tersebut perlu dipayungi dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi sehingga mampu memperkuat identitas Kota Bekasi sebagai kota yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Membangun Kota yang Inklusif dan Berkeadilan
Pertemuan antara Komnas HAM dan Pemerintah Kota Bekasi menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dalam membangun kota yang lebih inklusif, berkeadilan, dan ramah bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.
Melalui pelatihan dan penyusunan kebijakan yang berorientasi pada HAM, diharapkan Kota Bekasi dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia di tingkat pemerintah daerah.
Manfaat Program Kota HAM bagi Masyarakat
Pengembangan Kota HAM di Kota Bekasi diharapkan memberikan berbagai manfaat, di antaranya:
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil dan setara.
- Memperkuat perlindungan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
- Mewujudkan lingkungan sosial yang inklusif, aman, dan bebas diskriminasi.
- Mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan kolaborasi antara Pemerintah Kota Bekasi, Komnas HAM, dan masyarakat sipil, cita-cita menjadikan Bekasi sebagai Kota HAM diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup seluruh warga. (Red/fs)