BerdayaNews.com, KOTA BEKASI — Komitmen Kota Bekasi dalam membangun pemerintahan berbasis digital terus menunjukkan hasil nyata. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Bekasi berhasil meraih nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,96 dengan predikat “Sangat Baik”, menempatkan Bekasi sebagai salah satu daerah dengan tata kelola digital terbaik di tingkat nasional.

Capaian ini menandai konsistensi transformasi digital Pemerintah Kota Bekasi dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data resmi, nilai Indeks SPBE Kota Bekasi meningkat signifikan dari 3,01 pada tahun 2023, naik menjadi 3,83 pada 2024, dan kembali melonjak pada 2025. Tren positif ini memperlihatkan arah kebijakan digital yang terencana, berkelanjutan, dan tidak bersifat seremonial.

Jadi Lokus Nasional Evaluasi SPBE

Pada tahun 2025, Kota Bekasi juga ditetapkan sebagai salah satu lokus nasional evaluasi SPBE kabupaten/kota oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024, yang menekankan integrasi layanan, keamanan informasi, dan efektivitas tata kelola digital.

Baca juga :  Langkah Bank Jambi Buka Layanan Akhir Pekan Dinilai Sebagai Strategi Tepat Pulihkan Kepercayaan Nasabah

Penetapan ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi tidak hanya menjadi pengguna SPBE, tetapi juga menjadi rujukan nasional dalam praktik pemerintahan digital di tingkat daerah.

Pemerintah Dorong Layanan Cepat dan Akuntabel

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi, Nadih Arifin, menyampaikan bahwa penguatan SPBE menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Melalui penguatan SPBE, Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempertegas komitmen mewujudkan Bekasi Keren sebagai kota yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan era digital,” ujar Nadih.

Manfaat Pemerintahan Berbasis SPBE

Penerapan SPBE memberikan sejumlah manfaat strategis bagi pemerintahan dan masyarakat, antara lain:

  1. Efisiensi Birokrasi
    Digitalisasi proses administrasi mengurangi tumpang tindih kewenangan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memangkas biaya operasional pemerintahan.

  2. Transparansi dan Akuntabilitas
    Sistem digital memungkinkan jejak kebijakan dan layanan terekam secara sistematis, sehingga meminimalkan ruang manipulasi dan memperkuat pengawasan publik.

  3. Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Merata
    Masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus bergantung pada tatap muka, mengurangi antrean, dan memperluas jangkauan layanan hingga ke lapisan masyarakat terbawah.

  4. Penguatan Data untuk Kebijakan
    SPBE memungkinkan pemerintah daerah mengambil kebijakan berbasis data (data-driven policy), bukan sekadar asumsi atau pertimbangan politis.

Baca juga :  DEN: Program Makan Bergizi Gratis Dorong UMKM Lokal dan Serap Tenaga Kerja, Masyarakat Diminta Tangkap Peluang Ekonomi

Tantangan dan Risiko SPBE

Namun demikian, penerapan SPBE juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi agar tidak menjadi beban baru:

  1. Kesenjangan Literasi Digital
    Tidak semua aparatur dan masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama. Tanpa pendampingan, digitalisasi berpotensi menciptakan eksklusi layanan.

  2. Keamanan Data dan Privasi
    Semakin terintegrasi sistem digital, semakin besar pula risiko kebocoran data jika tidak dibarengi penguatan keamanan siber.

  3. Ketergantungan pada Sistem
    Ketergantungan berlebihan pada teknologi tanpa kesiapan sumber daya manusia dapat menghambat layanan ketika sistem mengalami gangguan.

  4. Risiko Formalitas Digital
    SPBE berisiko menjadi sekadar “digitalisasi prosedur lama” jika tidak disertai reformasi proses bisnis dan budaya birokrasi.

Menuju Bekasi Keren yang Berkelanjutan

Dengan capaian Indeks SPBE 2025, Kota Bekasi menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Tantangan ke depan adalah memastikan SPBE terus dikembangkan secara inklusif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Jika dikelola secara konsisten, SPBE tidak hanya memperkuat citra “Bekasi Keren”, tetapi juga menjadi fondasi pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap perubahan zaman.fs

54