BERDAYANEWS.COM, JAKARTA, Belum genap dua tahun memimpin pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan enam kali perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tidak ragu mengevaluasi susunan pembantunya ketika menghadapi kebutuhan politik, administratif maupun tantangan kebijakan yang dinilai memerlukan penyesuaian.

Perombakan terbaru terjadi pada Senin, 14 September 2026, ketika Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara. Pengangkatan Suahasil menjadi perhatian khusus karena ia bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan dan telah mendampingi Purbaya di kementerian tersebut.

Pergantian ini sekaligus membuat posisi Menteri Keuangan mengalami pergantian untuk kedua kalinya pada masa pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, pada September 2025, Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Kini Purbaya digantikan oleh Suahasil. (Reuters)

Pertanyaannya kemudian bukan hanya siapa yang diganti dan siapa yang masuk, tetapi juga:

Mengapa Presiden Prabowo begitu sering melakukan reshuffle, apa masalah yang ingin diperbaiki, dan keunggulan apa yang sebenarnya diharapkan dari figur-figur baru tersebut?

Enam Kali Perombakan Kabinet

Jika dirunut sejak awal pemerintahan, perubahan kabinet Prabowo dapat dipetakan sebagai berikut.

1. Reshuffle Pertama, 19 Februari 2025

Perubahan pertama relatif terbatas. Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto.

Brian Yuliarto merupakan akademisi dan guru besar Institut Teknologi Bandung.

Pergantian tersebut menjadi sinyal awal bahwa Prabowo menggunakan kewenangan evaluasi kabinet bahkan ketika pemerintahan baru berjalan beberapa bulan.

Figur yang diganti:

• Satryo Soemantri Brodjonegoro

Figur baru:

• Brian Yuliarto

Pergantian tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperkuat sektor pendidikan tinggi, sains dan teknologi dengan figur yang memiliki basis akademik serta pengalaman di perguruan tinggi. Namun, alasan spesifik Presiden mengganti Satryo tidak dijelaskan secara rinci kepada publik. (Antara News)

2. Reshuffle Kedua, 8 September 2025

Ini merupakan perombakan terbesar pada fase awal pemerintahan Prabowo.

Lima pos menteri mengalami perubahan:

• Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan;

• Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati;

• Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding;

• Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi;

• Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo.

Pada saat yang sama, Presiden mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. (detiknews)

Menariknya, kursi Menko Polkam dan Menpora belum langsung diisi secara definitif dan kemudian diselesaikan melalui perubahan berikutnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan Presiden secara terus-menerus. (detikcom)

Mengapa reshuffle kedua menjadi penting?

Pergantian Sri Mulyani menjadi salah satu yang paling menarik perhatian.

Sri Mulyani merupakan figur yang memiliki reputasi panjang dalam pengelolaan fiskal dan kepercayaan tinggi di kalangan investor. Purbaya kemudian hadir dengan karakter yang lebih vokal dan pendekatan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan.

Purbaya sebelumnya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan dan dikenal sebagai ekonom yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan. Pengangkatannya dapat dibaca sebagai upaya Presiden mencari kombinasi antara stimulus fiskal, pertumbuhan ekonomi, investasi domestik dan peningkatan daya beli masyarakat. (Reuters)

Dengan demikian, pergantian itu tidak semata-mata harus dibaca sebagai penilaian negatif terhadap pejabat lama.

Bisa pula dibaca sebagai perubahan orientasi kebijakan.

Dari penekanan yang kuat pada stabilitas fiskal menuju kombinasi stabilitas dengan agenda pertumbuhan yang lebih agresif.

3. Reshuffle Ketiga, 17 September 2025

Hanya sembilan hari setelah reshuffle kedua, Prabowo kembali melakukan perubahan.

Kali ini sejumlah posisi yang sebelumnya kosong atau memerlukan penyesuaian diisi.

Figur yang dilantik antara lain:

• Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam;

• Erick Thohir sebagai Menpora;

• Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan;

• Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan;

• Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Pada saat yang sama dilakukan perubahan di sejumlah lembaga dan lingkungan Istana, termasuk pengangkatan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, serta Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. (Setneg)

Perubahan ini menunjukkan bahwa reshuffle Prabowo tidak selalu berarti “memberhentikan pejabat karena buruk”.

Sebagian merupakan penataan ulang struktur pemerintahan untuk mengisi posisi yang kosong dan menyesuaikan fungsi lembaga dengan kebutuhan pemerintahan.

4. Reshuffle Keempat, 8 Oktober 2025

Pada 8 Oktober 2025, Prabowo kembali melakukan penataan.

Akhmad Wiyagus diangkat menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, sedangkan Benyamin Paulus Octavianus menjadi Wakil Menteri Kesehatan.

Di lingkungan Istana, Presiden juga mengangkat Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan serta Agung Gumilar sebagai Asisten Khusus Presiden bidang Analisa Data Strategis. (Setneg)

Perubahan tersebut memperlihatkan kecenderungan pemerintahan Prabowo memperkuat struktur pendukung kebijakan melalui tambahan wakil menteri, penasihat dan perangkat analisis.

Dalam konteks pemerintahan modern, langkah tersebut memiliki potensi positif karena semakin kompleksnya kebijakan membutuhkan dukungan koordinasi dan analisis.

Namun terdapat konsekuensi yang juga harus diperhatikan:

Semakin besar struktur pemerintahan, semakin besar pula tuntutan agar pembagian tugasnya jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih birokrasi.

5. Reshuffle Kelima, 27 April 2026

Perombakan berikutnya terjadi pada 27 April 2026.

Salah satu perubahan terbesar adalah pergantian Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Hanif Faisol Nurofiq berpindah menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, sementara Mohammad Jumhur Hidayat ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Perubahan juga terjadi pada posisi Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Kepala Badan Karantina Indonesia. (Setneg)

Masuknya Jumhur Hidayat menjadi menarik karena membawa representasi kelompok pekerja ke dalam kabinet. Sementara itu, Dudung Abdurachman masuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari bergeser ke posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. (detiknews)

Perubahan tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperluas spektrum representasi sekaligus menyesuaikan posisi pejabat dengan kebutuhan pemerintahan.

6. Reshuffle Keenam, 14 September 2026

Kini sampai pada perubahan terbaru.

Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.

Pengangkatan tersebut menjadikan Suahasil sebagai orang ketiga yang memegang jabatan Menteri Keuangan dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo, setelah Sri Mulyani dan Purbaya. (Reuters)

Yang menarik, Suahasil bukanlah figur baru.

Ia telah berada di lingkungan Kementerian Keuangan sejak lama dan menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.

Menurut profil resmi Kementerian Keuangan, Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011, kemudian dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016.

Pada 25 Oktober 2019, ia ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada pemerintahan Prabowo, ia kembali dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan dan dilantik pada 21 Oktober 2024. (Kementerian Keuangan)

Secara akademik, Suahasil juga memiliki latar belakang yang kuat. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, memperoleh gelar master dari Cornell University dan doktor dari University of Illinois Urbana-Champaign. Ia juga pernah menjadi profesor bidang ekonomi di UI. (Kementerian Keuangan)

Mengapa Purbaya Diganti?

Inilah bagian yang perlu diberi catatan khusus.

Pemerintah belum memberikan penjelasan publik yang sangat rinci mengenai alasan spesifik pergantian Purbaya.

Namun, sejumlah laporan media internasional menyebut pergantian tersebut terjadi di tengah meningkatnya perhatian terhadap disiplin fiskal, kepercayaan investor dan arah kebijakan ekonomi. Reuters melaporkan bahwa selama masa Purbaya terdapat kekhawatiran mengenai pelemahan rupiah, defisit fiskal, kebijakan likuiditas serta komunikasi kebijakan ekonomi yang dinilai menimbulkan ketidakpastian. (Reuters)

Financial Times juga melaporkan bahwa pemerintah tidak memberikan alasan spesifik mengenai pencopotan Purbaya, sementara sejumlah analis menyoroti kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal yang lebih longgar dan komunikasi yang dinilai dapat menimbulkan kegelisahan pasar. (Financial Times)

Karena itu, BerdayaNews.com perlu membedakan antara alasan resmi dan analisis pasar.

Tidak tepat mengatakan Purbaya diganti karena satu kesalahan tertentu apabila pemerintah sendiri belum mengumumkannya secara resmi.

Namun, perubahan tersebut jelas memiliki dimensi ekonomi yang kuat.

Mengapa Suahasil?

Jika Purbaya dipandang sebagai figur yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan, Suahasil menawarkan profil yang berbeda.

Ia adalah teknokrat fiskal yang telah lama berada di dalam sistem Kementerian Keuangan.

Keunggulan yang diharapkan dari Suahasil antara lain:

Pertama, kesinambungan kebijakan fiskal

Karena sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil tidak membutuhkan waktu panjang untuk memahami struktur APBN, kebijakan fiskal dan persoalan internal Kementerian Keuangan.

Kedua, pengalaman kebijakan fiskal

Pengalamannya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal membuatnya tidak hanya memahami administrasi anggaran, tetapi juga proses perumusan kebijakan fiskal.

Ketiga, kemampuan teknokratis

Latar belakang akademik dan pengalaman panjang di bidang ekonomi memberikan modal untuk mengambil keputusan berdasarkan analisis kebijakan.

Keempat, potensi meningkatkan kepercayaan pasar

Reuters melaporkan bahwa sejumlah analis melihat pengangkatan Suahasil sebagai langkah yang berpotensi meningkatkan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi. Ia juga menyatakan komitmen menjaga disiplin fiskal dan batas defisit sesuai ketentuan. (Reuters)

Kelima, transisi yang relatif mulus

Karena sebelumnya berada sebagai Wakil Menteri Keuangan, pergantian dari Purbaya kepada Suahasil tidak menciptakan perubahan total pada struktur internal kementerian.

Ini dapat menjadi keunggulan tersendiri ketika pemerintah membutuhkan stabilitas.

Dari “Growth First” ke “Stability and Growth”?

Pergantian Purbaya dengan Suahasil dapat menjadi indikasi adanya penyesuaian keseimbangan kebijakan.

Bukan berarti pemerintah harus meninggalkan target pertumbuhan tinggi.

Tetapi pertumbuhan ekonomi membutuhkan fondasi:

APBN sehat → defisit terkendali → kredibilitas fiskal → kepercayaan investor → stabilitas rupiah → investasi → pertumbuhan.

Suahasil menghadapi pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa disiplin fiskal tidak berarti menghambat program prioritas Presiden.

Sebaliknya, tantangannya adalah:

Bagaimana menjaga APBN tetap kredibel sekaligus menyediakan ruang fiskal untuk membiayai program-program prioritas Prabowo?

Ini bukan pekerjaan sederhana.

Program pemerintah seperti subsidi, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan ruang fiskal yang besar.

Karena itu, Menteri Keuangan baru harus mampu menemukan titik keseimbangan antara:

disiplin fiskal dan ekspansi ekonomi.

Enam Reshuffle, Satu Pertanyaan Besar

Jika seluruh perubahan kabinet tersebut dilihat sebagai satu rangkaian, terdapat beberapa pola.

Pertama, Prabowo tampak menggunakan reshuffle sebagai instrumen evaluasi dan penyesuaian pemerintahan.

Kedua, perubahan tidak selalu berarti hukuman kepada pejabat lama. Sebagian berupa perpindahan, pengisian posisi kosong, perubahan struktur dan penambahan fungsi baru.

Ketiga, terdapat kecenderungan menggabungkan politisi, teknokrat, profesional, akademisi, aparat dan representasi kelompok sosial.

Keempat, Presiden juga semakin banyak menggunakan wakil menteri, penasihat khusus dan lembaga pendukung.

Kelima, perubahan Menteri Keuangan pada September 2026 menunjukkan bahwa stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar kini menjadi salah satu titik perhatian penting pemerintahan.

Tetapi Reshuffle Bukan Tujuan Akhir

Perombakan kabinet hanya memiliki nilai apabila menghasilkan perbaikan kinerja.

Pergantian nama tidak otomatis menghasilkan perubahan kebijakan.

Karena itu, masyarakat perlu melihat indikatornya.

Untuk Menteri Keuangan, misalnya, keberhasilan Suahasil tidak cukup diukur dari apakah pasar menyambut baik pelantikannya.

Yang harus dinilai adalah:

• apakah defisit APBN terkendali;

• apakah penerimaan negara membaik;

• apakah belanja semakin efektif;

• apakah utang dikelola secara prudent;

• apakah rupiah lebih stabil;

• apakah investasi meningkat;

• apakah daya beli masyarakat membaik;

• apakah subsidi lebih tepat sasaran;

• apakah kebocoran anggaran dapat ditekan;

• serta apakah program prioritas Presiden dapat dibiayai tanpa mengorbankan kesehatan fiskal jangka panjang.

Dengan kata lain:

Reshuffle harus menghasilkan measurable improvement, bukan sekadar pergantian pejabat.

Tantangan Suahasil: Menjaga APBN dan Menjaga Kepercayaan

Suahasil kini menghadapi pekerjaan yang tidak ringan.

Ia harus menjaga agar kebijakan fiskal tetap kredibel sekaligus mendukung agenda pembangunan Presiden.

Ia harus berhadapan dengan kebutuhan belanja yang besar, tekanan subsidi, kondisi nilai tukar, dinamika harga energi dunia serta tuntutan pertumbuhan ekonomi.

Reuters mencatat bahwa tantangan tersebut termasuk menjaga dana cadangan pemerintah dan menghadapi tekanan subsidi ketika harga minyak bergejolak. (Reuters)

Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suahasil memiliki modal untuk menghadapi persoalan tersebut.

Namun modal pengalaman saja belum cukup.

Publik akan menunggu hasil konkret.

Apa yang Harus Dibuktikan Kabinet Baru?

Setelah enam kali reshuffle, publik pada akhirnya berhak mengajukan pertanyaan sederhana:

Apakah pemerintahan menjadi lebih efektif?

Jika ya, indikatornya harus terlihat.

Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas.

APBN harus sehat.

Investasi harus tumbuh.

Lapangan pekerjaan harus bertambah.

Kemiskinan harus menurun.

Program pemerintah harus tepat sasaran.

Dan yang tidak kalah penting, tata kelola pemerintahan harus semakin transparan dan akuntabel.

Sebab, semakin sering kabinet dirombak, semakin besar pula ekspektasi publik terhadap hasilnya.

Enam kali reshuffle dalam kurang dari dua tahun menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang membentuk dan terus menyesuaikan mesin pemerintahannya.

Dari Brian Yuliarto, Purbaya Yudhi Sadewa, Djamari Chaniago, Erick Thohir, Jumhur Hidayat hingga kini Suahasil Nazara, wajah pemerintahan terus berubah mengikuti kebutuhan dan evaluasi Presiden.

Pergantian terbaru di Kementerian Keuangan bahkan memiliki makna yang lebih besar.

Purbaya membawa pendekatan yang lebih agresif terhadap pertumbuhan. Suahasil membawa pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal dan tradisi teknokratis Kementerian Keuangan.

Apakah pergantian tersebut akan berhasil mengembalikan kepercayaan pasar tanpa mengurangi ambisi pertumbuhan ekonomi?

Jawabannya tidak akan ditentukan oleh pidato pelantikan.

Jawabannya akan terlihat dalam APBN, rupiah, investasi, penerimaan negara, kualitas belanja dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan sekadar kabinet yang sering berganti.

Publik membutuhkan kabinet yang semakin efektif, semakin kompeten, semakin bersih dan semakin mampu menghasilkan perubahan nyata.

(Tim Editor)