BerdayaNews.com | Hukum & Kriminal | Investigasi -- Pencucian uang atau money laundering tidak lagi dapat dilihat semata sebagai kejahatan menyembunyikan hasil tindak pidana. Dalam skala besar, pencucian uang dapat menjadi mekanisme yang memungkinkan hasil korupsi, judi online, penipuan, narkotika, pertambangan ilegal, perdagangan ilegal dan berbagai kejahatan lainnya masuk kembali ke dalam sistem ekonomi sebagai kekayaan yang tampak sah.

Dua Pertanyaan yang Menentukan Efektivitas Pemberantasan TPPU

Indonesia sebenarnya telah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan yang cukup luas. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima dan menganalisis laporan transaksi, sementara aparat penegak hukum melakukan penyidikan, penyitaan, penuntutan dan pemulihan aset.

Namun efektivitas seluruh sistem tersebut pada akhirnya harus diuji dengan dua pertanyaan sederhana:

Pertama, dari transaksi dan dana yang dianalisis PPATK, berapa yang benar-benar ditindaklanjuti menjadi perkara pidana dan TPPU?

Kedua, dari seluruh aset hasil kejahatan yang berhasil ditemukan, berapa yang benar-benar dirampas dan kembali kepada negara?

Dua pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi ukuran utama keberhasilan perang melawan pencucian uang.

Rp2.085,48 Triliun: Besar, tetapi Jangan Salah Membaca Angka

PPATK mencatat bahwa sepanjang 2025 terdapat 43.723.386 laporan yang diterima. Dari aktivitas tersebut, PPATK menghasilkan 994 Hasil Analisis, 17 Hasil Pemeriksaan dan 529 Informasi yang disampaikan kepada penyidik maupun kementerian/lembaga.

Total perputaran dana yang dianalisis mencapai Rp2.085,48 triliun, meningkat 42,88 persen dibandingkan 2024.

Angka ini sangat besar.

Tetapi ada satu hal yang harus ditegaskan: Rp2.085,48 triliun bukan berarti seluruhnya merupakan uang hasil kejahatan atau uang yang telah terbukti sebagai TPPU.

Angka tersebut merupakan nilai perputaran dana yang dianalisis dalam konteks intelijen keuangan.

Karena itu, pertanyaan jurnalistik yang lebih penting justru dimulai setelah analisis tersebut.

Apa yang terjadi setelah informasi diserahkan kepada penyidik?

Dari Laporan ke Penyidikan: Di Mana Dana Itu Berhenti?

Secara ideal, sistemnya bekerja seperti rantai:

Transaksi mencurigakan

↓

Analisis PPATK

↓

Hasil analisis disampaikan kepada penyidik

↓

Penyelidikan/penyidikan

↓

Penetapan tersangka

↓

Pelacakan dan penyitaan aset

↓

Penuntutan

↓

Putusan pengadilan

↓

Perampasan aset

↓

Asset recovery

Persoalannya, keberhasilan pada tahap pertama belum tentu menghasilkan keberhasilan pada tahap terakhir.

PPATK dapat menemukan pola transaksi.

Namun PPATK bukan pengadilan.

Penyidik harus membuktikan tindak pidana asal maupun keterkaitannya dengan pencucian uang.

Jaksa harus membuktikan perkara di persidangan.

Pengadilan kemudian menentukan kesalahan dan status aset berdasarkan hukum.

Karena itu, terdapat potensi jarak antara intelligence dan enforcement.

Dan jarak tersebut layak menjadi objek evaluasi nasional.

Pertanyaan Pertama: Berapa Hasil Analisis PPATK yang Menjadi Perkara?

Inilah pertanyaan yang semestinya dapat dijawab secara terukur.

Dari 994 Hasil Analisis, 17 Hasil Pemeriksaan dan 529 Informasi pada 2025:

• berapa yang diterima Polri?

• berapa yang diterima Kejaksaan?

• berapa yang diterima KPK?

• berapa yang ditindaklanjuti?

• berapa yang naik menjadi penyelidikan?

• berapa yang naik menjadi penyidikan?

• berapa yang menghasilkan tersangka?

• berapa yang akhirnya menjadi perkara TPPU?

Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menilai bahwa setiap hasil analisis PPATK harus otomatis menjadi perkara pidana.

Tidak demikian.

Sebagian informasi mungkin setelah diperiksa tidak memenuhi unsur pidana, sebagian mungkin masih membutuhkan pendalaman, dan sebagian lainnya dapat menjadi informasi pendukung bagi perkara lain.

Namun dari perspektif kebijakan publik, tingkat konversi intelijen keuangan menjadi penegakan hukum tetap penting untuk diukur.

Tanpa indikator tersebut, masyarakat hanya mengetahui bahwa negara menerima jutaan laporan dan menganalisis dana triliunan rupiah, tetapi tidak mengetahui seberapa efektif informasi tersebut menghentikan kejahatan.

Pertanyaan Kedua: Berapa Aset yang Benar-Benar Kembali?

Inilah pertanyaan yang jauh lebih penting.

Misalnya aparat menemukan aset senilai Rp1 triliun.

Kemudian:

Rp1 triliun ditemukan.

Rp800 miliar disita.

Rp700 miliar dinyatakan berkaitan dengan tindak pidana.

Tetapi berapa yang akhirnya:

dirampas berdasarkan putusan pengadilan,

dan kemudian:

benar-benar masuk kembali sebagai penerimaan negara atau digunakan sesuai mekanisme hukum?

Angka terakhir itulah yang harus menjadi perhatian publik.

Sebab tujuan akhir pemberantasan TPPU bukan sekadar:

menemukan uang.

Bukan pula sekadar:

menyita uang.

Tetapi:

memutus kemampuan pelaku menikmati hasil kejahatan dan memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Mengapa Asset Recovery Sangat Penting?

Bayangkan sebuah jaringan korupsi memperoleh Rp500 miliar.

Pelaku kemudian dijatuhi hukuman.

Tetapi Rp400 miliar sudah:

• dipindahkan ke luar negeri;

• dikonversi menjadi emas;

• dimasukkan ke perusahaan;

• dibelikan properti;

• dialihkan kepada nominee;

• atau berubah menjadi aset digital.

Jika negara hanya berhasil memenjarakan pelaku tanpa mendapatkan kembali sebagian besar kekayaan tersebut, maka jaringan kriminal masih memiliki kemampuan ekonomi.

Bahkan setelah pelaku utama menjalani hukuman, aset yang tersembunyi dapat tetap menghasilkan keuntungan.

Karena itu, pemberantasan TPPU harus mengejar:

person + money + asset + beneficial owner + network.

Bukan hanya orangnya.

Ancaman Baru: Uang Kriminal Tidak Lagi Berbentuk Uang

Model pencucian uang modern membuat pelacakan semakin sulit.

Uang dapat berubah menjadi:

Rupiah → dolar → rekening nominee → perusahaan → crypto → emas → properti → investasi.

Atau:

hasil PETI → emas → pengolahan → perdagangan → rekening perusahaan → transfer lintas negara.

Atau:

judi online → rekening penampung → e-wallet → crypto → aset → offshore.

Ketika proses layering selesai, uang tersebut dapat terlihat seperti kekayaan biasa.

Inilah sebabnya penyidik tidak cukup bertanya:

"Uang ini milik siapa?"

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

"Siapa yang sebenarnya mengendalikan dan menikmati uang ini?"

Beneficial Owner Menjadi Titik Kritis

Perusahaan cangkang dan nominee dapat membuat pemilik sebenarnya sulit ditemukan.

Seseorang dapat tidak tercatat sebagai direktur.

Tidak tercatat sebagai komisaris.

Tidak tercatat sebagai pemegang saham mayoritas.

Namun tetap mengendalikan keputusan dan menikmati keuntungan.

Karena itu, penguatan sistem beneficial ownership menjadi salah satu instrumen penting dalam perang melawan TPPU.

Indonesia telah memiliki kerangka penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi dan memperkuat mekanisme verifikasi serta pengawasannya.

Tetapi efektivitasnya kembali pada satu pertanyaan:

Apakah data beneficial owner benar-benar digunakan untuk membongkar jaringan aset?

Jangan Hanya Mengejar Bandar Lapangan

Kasus judi online memberikan gambaran penting.

Pelaku lapangan dapat berupa:

• admin;

• operator;

• pengepul rekening;

• pemilik rekening nominee;

• promotor;

• penyedia fasilitas.

Tetapi keuntungan terbesar dapat berada pada lapisan yang berbeda.

Demikian pula dalam PETI.

Penambang mungkin hanya memperoleh sebagian kecil keuntungan.

Sementara rantai berikutnya dapat terdiri dari:

pengepul → pengolah → pedagang → pemodal → eksportir → pemilik manfaat.

Jika penegakan hukum hanya berhenti pada lapisan bawah, maka mesin ekonominya tetap hidup.

Ancaman terhadap Ekonomi Nasional

Pencucian uang dalam skala besar dapat menghasilkan beberapa distorsi.

1. Mengganggu persaingan usaha

Modal kriminal tidak selalu mengejar keuntungan seperti bisnis normal.

2. Mendorong harga aset

Tanah, properti, emas dan barang bernilai tinggi dapat dibeli dengan motif menyembunyikan kekayaan.

3. Mengurangi penerimaan negara

Aktivitas ilegal tidak membayar kewajiban fiskal sebagaimana aktivitas ekonomi legal.

4. Mendorong capital flight

Dana dapat diubah menjadi valuta asing, aset digital atau aset luar negeri.

5. Mengganggu integritas sistem keuangan

Bank, fintech, payment system dan penyedia jasa keuangan dapat digunakan sebagai sarana layering.

6. Memperkuat ekonomi kriminal

Jika hasil kejahatan dapat dicuci dengan mudah, maka kejahatan asal menjadi semakin menarik secara ekonomi.

Dengan kata lain:

TPPU bukan hanya mencuci uang hasil kejahatan. TPPU dapat mencuci insentif untuk melakukan kejahatan berikutnya.

Pemerintah Sebenarnya Sudah Membangun Sistem

Indonesia tidak memulai dari nol.

Saat ini terdapat sejumlah instrumen dan lembaga yang bekerja dalam rezim APU/PPT, antara lain:

PPATK sebagai pusat intelijen keuangan;

Komite TPPU sebagai mekanisme koordinasi nasional;

Polri, Kejaksaan dan KPK sebagai aparat penegak hukum sesuai kewenangannya;

OJK untuk pengawasan sektor jasa keuangan;

Bank Indonesia untuk sektor sistem pembayaran dan penyelenggara tertentu;

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pergerakan uang tunai dan barang bernilai tertentu lintas batas;

serta kementerian/lembaga lain yang terkait.

Indonesia juga telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM 2025-2029.

Artinya secara kelembagaan Indonesia sudah memiliki fondasi yang relatif lengkap.

Komite TPPU: Bukan Tim Dadakan

Hal penting lainnya adalah keberadaan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Struktur Komite TPPU diperkuat melalui Perpres Nomor 88 Tahun 2025.

Kemudian pada September 2026, PPATK sebagai sekretariat Komite TPPU kembali menyelenggarakan forum strategis kelompok kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Strategi Nasional 2026 sekaligus membahas rancangan awal strategi 2027.

Ini menunjukkan bahwa negara memang membangun mekanisme berkelanjutan, bukan hanya membentuk satuan tugas ketika kasus besar muncul.

Tetapi Sistem yang Besar Harus Menghasilkan Angka yang Bisa Diukur

Inilah inti persoalannya.

Masyarakat tidak cukup hanya diberitahu:

"PPATK telah menganalisis triliunan rupiah."

Masyarakat perlu mengetahui:

berapa yang ditindaklanjuti?

Tidak cukup:

"Aset miliaran atau triliunan berhasil disita."

Masyarakat perlu mengetahui:

berapa yang akhirnya dirampas dan kembali kepada negara?

Tidak cukup:

"Pelaku telah ditangkap."

Masyarakat perlu mengetahui:

siapa beneficial owner dan berapa aset yang berhasil diputus dari jaringan kriminal?

Proposal Ukuran Kinerja Nasional

BerdayaNews memandang pemerintah dapat membangun National Money Laundering Enforcement Dashboard yang setidaknya memuat:

Dengan sistem seperti ini, keberhasilan pemberantasan TPPU dapat dinilai secara objektif.

Ukuran Keberhasilan Bukan "Berapa Banyak yang Ditangkap"

Dalam perspektif ekonomi negara, indikator terpenting justru:

Berapa banyak hasil kejahatan yang berhasil dihentikan?

Berapa banyak jaringan keuangan yang dibongkar?

Berapa banyak beneficial owner yang ditemukan?

Berapa banyak aset yang berhasil dilacak ke luar negeri?

Dan akhirnya:

Berapa Rupiah yang kembali kepada negara?

Pertanyaan terakhir inilah yang paling sulit sekaligus paling penting.

Indonesia Sudah Memiliki Sistem, Tetapi Efektivitas Harus Dibuktikan

Indonesia tidak kekurangan regulasi.

Indonesia juga tidak kekurangan lembaga.

Indonesia bahkan telah memiliki mekanisme intelijen keuangan, pengawasan sektor keuangan, koordinasi nasional, strategi 2025-2029 dan kelompok kerja yang bekerja secara berkelanjutan.

Persoalannya sekarang adalah efektivitas pada ujung rantai.

Jika PPATK menemukan pola transaksi tetapi tidak berkembang menjadi penegakan hukum, terdapat persoalan pada tahap tindak lanjut.

Jika penyidikan berhasil menemukan aset tetapi aset tidak berhasil dirampas, terdapat persoalan pada tahap pembuktian dan asset recovery.

Jika aset berada di luar negeri dan tidak dapat dipulangkan, terdapat persoalan pada kerja sama lintas yurisdiksi.

Dan jika pelaku dihukum tetapi beneficial owner serta jaringan ekonominya tetap hidup, maka negara baru memutus satu mata rantai, bukan keseluruhan jaringan.

Karena itu, dua pertanyaan tersebut harus menjadi audit publik terhadap efektivitas pemberantasan TPPU Indonesia:

Pertama: Dari seluruh informasi transaksi keuangan yang dianalisis negara, berapa yang benar-benar berubah menjadi penegakan hukum?

Kedua: Dari seluruh hasil kejahatan yang berhasil ditemukan, berapa yang benar-benar kembali kepada negara dan masyarakat?

Jika kedua angka tersebut dapat dibuka secara berkala, masyarakat akan dapat melihat apakah perang melawan money laundering benar-benar menghasilkan pencegahan, penghukuman dan pemulihan ekonomi.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan pencucian uang tidak boleh berhenti pada "kami menemukan transaksi mencurigakan".

Keberhasilan harus berujung pada:

kejahatan terputus, jaringan terbongkar, aset dirampas, dan kekayaan negara kembali.

(Tim Redaksi)