BEKASI, BerdayaNews.com - Laporan Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB) ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada 24 September 2025 terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD Kota Bekasi memasuki babak baru. Setelah laporan itu sepi tindak lanjut, Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Indonesia Berdaya (LSM RIB) kini menyiapkan Surat Konfirmasi dan Klarifikasi resmi ke Kajari Kota Bekasi.
Hasil investigasi BerdayaNews.com dari data regulasi dan kliping media memverifikasi bahwa hitungan yang dilaporkan GMB adalah akurat dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Laporan GMB Terverifikasi dan Terpublikasi
Berdasarkan kliping media TrawlMediaIndonesia.id dan Temporatur.com pada 26 September 2025, GMB resmi melaporkan 50 Anggota DPRD Kota Bekasi dan Sekretaris DPRD (Sekwan) atas dugaan penyalahgunaan tunjangan transportasi, BBM dan Tol.
Koordinator GMB, Al-Hilal menegaskan:
"Kami pada tanggal 24 September 2025, resmi melaporkan terkait temuan kasus DPRD Kota Bekasi yang menjadi bahan perbincangan elit politik kota Bekasi. Kami menemukan dugaan persekongkolan antara anggota dewan dan sekretariat, dalam penyerapan tunjangan kendaraan operasional melalui laporan yang diduga fiktif."
GMB juga telah melayangkan surat pemberitahuan aksi damai ke Polres Metro Bekasi Kota dengan Nomor 05/GMB/IX/2025 yang digelar pada 27 September 2025.
Verifikasi Regulasi: Hitungan Rp202,26 Miliar Itu Valid
Tim BerdayaNews melakukan verifikasi ke database Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI:
1. Tunjangan Perumahan - Perwal No.81 Tahun 2021
Perubahan Keempat Perwal 61/2017 Pasal 19 ayat (2) menetapkan:
- Ketua DPRD: Rp53.000.000/bulan
- Wakil Ketua: Rp49.000.000/bulan
- Anggota: Rp46.000.000/bulan
Regulasi ini dibuat berdasarkan kajian appraisal PT. Aristawidjaya Jaya Konsultan dan Berita Acara Rapim DPRD.
2. Tunjangan Transportasi - Perwal No.37 Tahun 2024
Perubahan Kelima Perwal 61/2017 Pasal 20, dikutip media Bogor Insider:
- Ketua: Rp23 juta/bulan
- Wakil Ketua: Rp22 juta/bulan
- Anggota: Rp21 juta/bulan
Dengan komposisi 1 Ketua + 3 Wakil Ketua + 46 Anggota, hitungan 60 bulan (5 tahun) adalah:
- Transportasi saja: Rp63,3 Miliar (Ketua Rp1,38 M + Wakil Rp3,96 M + Anggota Rp57,96 M)
- Perumahan saja: Rp138,96 Miliar (Ketua Rp3,18 M + Wakil Rp8,82 M + Anggota Rp126,96 M)
- TOTAL 2 TUNJANGAN SAJA: Rp202,26 Miliar
Hitungan GMB bahwa 1 anggota mengantongi Rp252 juta/tahun x 5 tahun = Rp1,26 Miliar hanya untuk transport, dinyatakan BENAR. Jumlah itu setara 6 unit mobil Honda Brio Satya E CVT OTR Rp202,5 juta.
Padahal, menurut Renja 2025, pagu Sekretariat DPRD sendiri sudah Rp232,8 Miliar per tahun untuk operasional kantor, perjalanan dinas, ATK, dan makan minum.
Tiga Celah Rawan Korupsi yang Disorot
Investigasi ini menemukan 3 titik kritis sesuai PP No.18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD:
Pertama, Pasal 15 PP 18/2017 - Syarat Rumah Negara. Tunjangan perumahan hanya boleh cair JIKA Pemda belum menyediakan rumah negara. Jika Pemkot Bekasi ternyata punya rumah jabatan, maka tunjangan Rp46-53 juta itu tidak boleh diberikan. Sekwan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuktikan.
Kedua, Pasal 16 PP 18/2017 - Syarat Kendaraan Dinas. Tunjangan transportasi hanya boleh jika tidak disediakan kendaraan dinas jabatan. GMB mempertanyakan logika: sudah terima Rp21 juta per bulan tapi tidak ada anggota yang membeli kendaraan operasional.
Ketiga, Dugaan Laporan Fiktif - Pasal 263, 266 KUHP dan UU Tipikor 20/2001. GMB menduga ada pemalsuan surat dan keterangan palsu dalam akta otentik. Modusnya: klaim BBM dan tol kunjungan kerja, padahal kunker nebeng kendaraan rekan satu komisi. Ini adalah temuan klasik BPK di banyak daerah.
Preseden Kabupaten Bekasi: 2 Tersangka Kerugian Rp20 Miliar
Kasus ini tidak berdiri sendiri. Kasus serupa di DPRD Kabupaten Bekasi periode 2022-2024 untuk Tunjangan Perumahan telah naik ke penyidikan. Pada 9 Desember 2025, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi menetapkan 2 tersangka: mantan Wakil Ketua DPRD dan mantan Sekwan, dengan kerugian negara Rp20 Miliar.
Hal ini menjadi preseden penting bagi Kejari Kota Bekasi.
LSM RIB Akan Kirim Surat Klarifikasi
Menindaklanjuti hal tersebut, LSM RIB akan melayangkan surat resmi ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dengan 3 pertanyaan pokok:
1. Status Proses: Apakah laporan GMB sudah SPDP, penyelidikan atau penyidikan? Berapa saksi yang sudah diperiksa?
2. Jika Masih Berproses, Apa Kendalanya? Apakah menunggu audit kerugian negara dari BPKP/BPK, atau menunggu appraisal ulang kewajaran tunjangan sesuai asas kepatutan dan rasionalitas?
3. Jika Dihentikan (SP3), Apa Dasar Hukumnya? Sesuai KUHAP, apakah karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana? Apa pembeda yuridis dengan kasus Kabupaten Bekasi yang sudah tersangka?
LSM RIB meminta jawaban tertulis dalam 14 hari kerja sesuai UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kejari Kota Bekasi dan Sekwan DPRD Kota Bekasi belum memberikan keterangan resmi.
CATATAN REDAKSI: Berita ini disusun berdasarkan dokumen Perwal dari BPK RI dan kliping berita terverifikasi, sebagai bagian dari kontrol sosial. BerdayaNews.com membuka ruang hak jawab bagi semua pihak terkait.
(Tim Redaksi)
