BEKASI, BerdayaNews.com - Ketika Guinea-Bissau kolaps karena dua kapal pabrik lepas pantai milik China yang menggiling 350.000 ton sardinella menjadi 72.226 ton tepung ikan senilai 141 juta dolar AS, pertanyaan besar muncul untuk Indonesia: apakah model predator serupa juga beroperasi di perairan kita?

Hasil investigasi BerdayaNews.com selama dua pekan, menelusuri regulasi KKP, data perizinan, dan rantai ekspor, menemukan jawaban yang mengejutkan: Indonesia sudah menutup pintu untuk kapal pabrik, tapi masih membuka pintu lebar-lebar untuk ekspor bahan mentah.

0 Kapal Pabrik Lepas Pantai: Indonesia Beda dengan Guinea-Bissau

Di Guinea-Bissau, malapetaka bermula pada 2019 ketika kapal kargo Tian Yi He 6 berlabuh 60 kilometer lepas pantai Bubaque. Kapal itu bukan kapal tangkap, melainkan pabrik terapung. Ia menerima pasokan ikan dari enam kapal penangkap asal Turki, menggilingnya langsung di laut, dan mengekspor tepungnya. Model ini tidak tercatat, tidak mendarat di pelabuhan, dan tidak terpantau.

Di Indonesia, model ini adalah barang haram.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan hingga Oktober 2024, tidak ada satu pun izin penangkapan ikan untuk kapal asing yang diterbitkan.

"Perairan Indonesia kini sudah bersih dari kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia," tegas Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M. Zaini. "Hingga saat ini sebanyak 5.534 unit kapal perikanan yang memiliki izin pusat (>30 GT) merupakan kapal perikanan buatan Indonesia."

Larangan ini berakar pada kebijakan keras sejak 2014: Moratorium dan larangan alih muatan (transhipment) di tengah laut melalui Permen KP No. 57/2014 dan diperkuat PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Aturannya jelas: setiap kapal penangkap wajib mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan yang sama, diawasi observer, dengan VMS aktif. Jika melanggar, SIUP, SIPI, dan SIKPI dicabut.

Data terbaru KKP Kuartal III 2024 mencatat ada 14.386 unit kapal perikanan yang aktif memiliki izin berusaha. Dari 80.000 kapal yang beroperasi, baru 6.000 yang mengantongi izin KKP pusat. Sisanya adalah izin daerah atau bahkan tidak berizin - namun tidak ada satu pun yang berjenis kapal pabrik pengolah tepung apung.

Artinya, perbandingan paling telanjang adalah: Guinea-Bissau: 2 kapal pabrik lepas pantai. Indonesia: 0 kapal.

Yang ada di Indonesia adalah industri berbasis darat: 900 Unit Pengolahan Ikan (UPI) darat dan 229 unit pengekspor ikan hidup yang telah lolos sertifikasi mutu internasional hingga semester I 2026. Semua harus memenuhi SNI 2715:2013 untuk tepung ikan.

Celah yang Masih Menganga: Ekspor Bahan Mentah Lemuru

Namun di sinilah pelajaran dari Guinea-Bissau menjadi relevan. Guinea-Bissau kolaps bukan hanya karena kapal pabrik, tapi karena ekonomi bahan mentah.

Sebelum kedatangan Tian Yi He 6 pada 2019, Guinea-Bissau tidak punya industri tepung ikan. Setelah itu, lewat satu eksportir Bissau Wang Sheng Fisheries, negara itu mengekspor 72.226 ton tepung ikan ke Turki dan Vietnam. Protein rakyat diubah menjadi pakan ternak ekspor.

Indonesia kini berada di persimpangan yang sama.

Data KKP yang ditelusuri BerdayaNews.com menunjukkan produk perikanan Indonesia telah menembus 147 negara pada 2025 dan 152 negara pada 2026, dengan nilai ekspor menembus Rp52,6 triliun.

Di antara komoditas itu, ada ikan lemuru (Sardinella lemuru) - saudara dekat sardinella yang kolaps di Afrika Barat.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini, menyebut Turki adalah pasar prospektif. "7 besar produk perikanan yang kita ekspor ke Turki, diantaranya Cakalang, Tuna, Sarden, Lemuru, Gurita serta olahan rumput laut dengan total volume 2.600 ton senilai USD 4,6 juta."

Lemuru dari Selat Bali yang seharusnya menjadi bahan baku sarden kaleng untuk konsumsi nasional atau diolah menjadi Susu Ikan (HPI) di pilot project Pekalongan, masih diekspor dalam bentuk segar dan beku. Di negara tujuan, lemuru murah itu kemudian digiling menjadi tepung - pola ekonomi yang sama persis dengan Guinea-Bissau.

Riset Universitas Airlangga dan Brawijaya sudah memberi sinyal bahaya: lemuru di Muncar, Banyuwangi, telah mengalami economic overfishing - nelayan merugi karena tangkapan semakin kecil - dan status keberlanjutannya di Selat Bali adalah "kurang berkelanjutan" dengan tren CPUE (tangkapan per upaya) yang terus menurun sejak 2013-2017.

PR Besar Menteri Trenggono: 16.000 Kapal Tanpa Izin

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sendiri mengakui ada kebocoran besar.

"Dari sekian banyak jumlahnya, lebih dari 80.000 kapal, yang punya izin hanya 6.000. Yang izin ke kementerian ini hanya 6.000, selebihnya izinnya daerah atau tidak ada izin," ujarnya.

Ia menyoroti kapal 30 GT yang seharusnya hanya beroperasi di 12 mil, tapi nekat melaut hingga perairan Australia, Malaysia, hingga Madagaskar.

"(Kapal) 30 GT itu beroperasinya hanya di 12 mil, dia tau KKP tidak mungkin bisa mengawasi sejauh itu. Rumahnya di Pondok Indah, di PIK, tapi punya 80 kapal di Ambon, punya 70 kapal di Biak. Izinnya izin daerah, murah meriah, BBM-nya disubsidi pemerintah tapi itu haknya nelayan lokal yang pakai 3 GT dan 5 GT," tegas Trenggono.

Jika 16.000 kapal tanpa izin itu terus mengambil lemuru tanpa kuota berbasis sains (MSY), maka larangan kapal pabrik lepas pantai saja tidak cukup.

Kesimpulan: Jangan Ulangi Kesalahan Guinea-Bissau

Guinea-Bissau mengambil jalan paling radikal pada Januari 2026: larangan total produksi tepung ikan. Tapi itu sudah terlambat. Biomassa Sardinella aurita sudah 0, tidak terdeteksi.

Indonesia masih punya waktu. Model kapal pabrik lepas pantai sudah kita larang - ini prestasi. Tapi pekerjaan rumah yang tersisa adalah menutup celah ekonomi bahan mentah:

Pertama, tetapkan kuota ekspor lemuru berbasis sains dan larang ekspor lemuru ukuran kecil (sempenit) untuk tepung, seperti desakan peneliti: "pihak pengusaha industri pengolahan harus sepakat dan tegas menolak untuk dijadikan bahan baku tepung ikan."

Kedua, percepat migrasi izin 30 GT ke pusat melalui PP PIT berbasis kuota, agar tidak ada lagi kapal siluman yang menguras stok di luar pengawasan.

Ekonomi perikanan sejati bukanlah berapa juta dolar tepung yang kita ekspor ke Turki dan Vietnam, tapi berapa piring protein yang tetap terjaga untuk 280 juta rakyat Indonesia.

Jika tidak, Selat Bali akan bernasib sama dengan Kepulauan Bijagós - tempat nelayan harus melaut 5 hari hanya untuk pulang dengan ember kosong.

Penulis: Tim Investigasi BerdayaNews.com

Sumber Data: OCCRP, VNIRO, KKP, Permen KP 57/2014, PP 11/2023