Sidang MKMK Terkait Putusan MK: Pengacara Pelapor Persoalkan Legal Standing, Eksepsi yang Diputus di Akhir, dan PHPU yang Dicampur PUU Soal Ijazah Gibran

JAKARTA, BerdayaNews.com - Sebuah video berdurasi beberapa menit yang beredar di Facebook dengan judul "Sidang MKMK Terkait Putusan MK" viral di media sosial dan menimbulkan perdebatan panas di kolom komentar.

Video tersebut merekam seorang pengacara pelapor yang sedang menyampaikan keterangan di depan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sebuah sidang etik.

Berbeda dengan perkara pemilu, sidang MKMK bukan sidang untuk mengadili ijazah, bukan sidang untuk mengadili hasil pemilu, dan bukan sidang untuk memutuskan sah atau tidaknya seorang wakil presiden.

Sidang MKMK adalah sidang untuk mengadili dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang diadili adalah perilaku hakimnya, bukan pokok perkaranya.

Dalam video tersebut, pengacara pelapor menyampaikan keberatan atas cara Mahkamah Konstitusi menangani perkara yang disebut-sebut berkaitan dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Demikian pula klaim soal Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang beredar di kolom komentar, belum dapat diverifikasi secara independen oleh BerdayaNews.com. Klaim tersebut juga ditulis sebagai klaim pihak yang beredar di media sosial.

APA ITU MKMK?

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tugas MKMK adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku Hakim Konstitusi.

MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang tokoh masyarakat, dan 1 orang akademisi yang berlatar belakang hukum.

MKMK berwenang memeriksa laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Kode etik yang dimaksud adalah Sapta Karsa Hutama, yaitu prinsip independensi, imparsialitas, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta kebijaksanaan dan kewibawaan.

Putusan MKMK bersifat final dan mengikat untuk persoalan etik. Putusan MKMK tidak dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diucapkan.

Ini adalah batas yang paling penting untuk dipahami publik: Sekalipun MKMK menyatakan hakim melanggar etik, putusan MK yang sudah diucapkan tidak otomatis batal.

APA YANG DIPERSOALKAN PENGACARA PELAPOR?

Dalam video tersebut, pengacara pelapor menyampaikan 5 persoalan hukum yang menurutnya menjadi alasan 9 Hakim Konstitusi dilaporkan ke MKMK.

Semua poin di bawah ini adalah argumen dari pihak pelapor, bukan putusan MKMK, dan bukan fakta yang sudah terbukti.

Pertama, legal standing.

Pengacara pelapor menyebut legal standing sebagai roh dari putusan.

Legal standing dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah kedudukan hukum pemohon untuk mengajukan perkara.

Pemohon harus membuktikan bahwa dirinya adalah pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang atau oleh hasil pemilu yang diperselisihkan.

Dalam video tersebut, pengacara pelapor berargumen bahwa pemohon yang disebut sebagai Denny Indrayana dkk bukan calon presiden dan bukan calon wakil presiden.

Oleh karena itu, menurut pelapor, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden).

Menurut pelapor, Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak perkara tersebut sejak awal karena persoalan legal standing tersebut sudah diketahui sejak awal.

Pengacara pelapor menggunakan istilah notoir feiten, yaitu fakta yang sudah diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi, untuk menggambarkan bahwa status pemohon yang bukan calon tersebut sudah jelas sejak awal.

Kedua, eksepsi yang diputus di akhir.

Eksepsi adalah bantahan awal dari pihak Termohon atau pihak terkait.

Isi eksepsi pada umumnya adalah bahwa perkara tidak layak diperiksa karena pemohon tidak punya legal standing, karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, karena perkara sudah kadaluarsa, atau karena gugatan salah sasaran.

Dalam video tersebut, pengacara pelapor menyebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi Termohon, tetapi setelah persidangan berjalan panjang dan pokok perkara sudah diperiksa.

Menurut pelapor, hal itu aneh secara hukum acara.

Menurut pelapor, jika eksepsinya benar, seharusnya perkara dihentikan sejak awal, bukan setelah semua persidangan panjang dan pertimbangan hukumnya dibacakan secara terbuka.

Ketiga, PHPU yang dicampur dengan PUU.

Ini adalah kritik paling tajam dari pengacara pelapor.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perkara tentang perselisihan hasil pemilu.

Isi PHPU adalah soal selisih suara, soal siapa menang, siapa kalah, dan berapa suaranya.

Dasar hukum PHPU adalah Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah perkara tentang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Isi PUU adalah soal apakah pasal dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Dalam video tersebut, pengacara pelapor berargumen bahwa perkara yang diajukan adalah PHPU, yang isinya soal perselisihan suara.

Namun menurut pelapor, Mahkamah Konstitusi malah membuka ranah PUU, yaitu menguji undang-undang dan mengaduk-aduk soal syarat pendidikan calon.

Menurut pelapor, hal itu mencampuradukkan 2 kamar yang berbeda.

Pengacara pelapor dalam video tersebut menyampaikan pertanyaan retoris, kok mencampuradukkan peran PHPU dengan PUU.

Keempat, dissenting opinion.

Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari hakim yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, hakim yang berbeda pendapat wajib menyampaikan alasan perbedaannya dan alasan tersebut dicatat dalam putusan.

Dalam video tersebut, pengacara pelapor menyinggung soal dissenting opinion yang seharusnya menjadi parameter jelas.

Menurut pelapor, jika ada hakim yang berbeda pendapat soal legal standing, seharusnya hal itu menjadi pertimbangan utama, bukan diabaikan.

Kelima, perbuatan melawan hukum dan ingkar janji.

Pengacara pelapor menyinggung konsep hukum perdata.

Dalam hukum perdata, ada 2 hal yang dibedakan secara tegas.

Pertama, ada perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kedua, ada ingkar janji atau wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut pelapor, jika dalam perkara perdata saja pembagiannya jelas, kenapa dalam perkara di Mahkamah Konstitusi ini perannya dicampuradukkan.

INTI ARGUMEN PENGACARA PELAPOR DALAM BAHASA SEDERHANA

Jika argumen panjang pengacara pelapor tersebut disederhanakan, intinya ada 4.

Pertama, legal standing pemohon sudah jelas sejak awal bukan calon.

Menurut pelapor, tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan karpet merah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 dan memeriksa perkara tersebut sampai panjang.

Kedua, PHPU itu soal suara, bukan soal ijazah.

Menurut pelapor, Mahkamah Konstitusi masuk ke soal ijazah setara SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Menurut pelapor, jika Mahkamah Konstitusi masuk ke soal pendidikan, kenapa tidak satu paket juga memeriksa ijazah luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Pengacara pelapor dalam video tersebut menyebut, Presiden Prabowo juga tamatan luar negeri, SD, SMP, SMA yang dibaca di media, beliau juga tamatan luar negeri.

Pengacara pelapor mempertanyakan, kenapa hanya memilih Mas Gibran.

Perlu ditegaskan: Argumen tersebut adalah argumen pengacara pelapor. BerdayaNews.com tidak menyatakan bahwa Presiden Prabowo atau Wapres Gibran memiliki ijazah yang tidak sah. Hingga berita ini ditulis, tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Presiden Prabowo atau Wapres Gibran tidak sah.

Ketiga, negara sedang membangun.

Pengacara pelapor dalam video tersebut menyebut negara sedang membangun, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sedang bekerja, sekarang diacak-acak dengan laporan dan kegaduhan.

Menurut pelapor, ini bukan kegaduhan yang enteng bagi sebuah negara yang sedang membangun.

Keempat, dugaan intensi khusus terhadap personal Gibran.

Pengacara pelapor dalam video tersebut berargumen bahwa Mahkamah Konstitusi sepertinya punya intensi khusus terhadap personal Gibran, yang pertimbangan hukumnya dibacakan secara terbuka dan diekspos secara nasional.

Pengacara pelapor juga menyinggung bahwa sejak Juli, Agustus, dan September, pemohon yang sama intens sekali supaya Presiden Prabowo memecat wapresnya.

Sekali lagi, itu adalah argumen dari pihak pelapor. Bukan putusan MKMK.

MKMK belum memutuskan apakah 9 Hakim MK tersebut melanggar kode etik atau tidak.

KENAPA SIDANG MKMK VIRAL DAN KOMENTARNYA TERBELAH?

Viral karena menyentuh 2 hal yang paling sensitif dalam politik Indonesia: Mahkamah Konstitusi dan Wapres Gibran.

Komentar di media sosial terbelah menjadi 2 kelompok besar.

Kelompok pertama adalah pendukung Gibran.

Mereka berargumen bahwa proses ini bermotif politik dan menuduh pelapor sakit hati kalah pemilu.

Kelompok kedua adalah kritikus Gibran.

Mereka berargumen bahwa surat keterangan setara SMA itu sudah dibatalkan Mahkamah Agung dan menuntut hakim ditindak.

Kedua klaim tersebut belum terbukti di pengadilan.

Yang baru terbukti dan dapat diverifikasi dari sidang tersebut adalah: Ada laporan ke MKMK, dan ada sidang MKMK.

Selebihnya masih klaim yang harus dibuktikan dengan dokumen resmi.

APA YANG HARUS DILAKUKAN PUBLIK?

BerdayaNews.com mengimbau publik untuk tidak langsung percaya pada potongan video yang beredar.

Pertama, jangan jadikan potongan video sebagai putusan.

Potongan video adalah keterangan sepihak dari pengacara pelapor. Pihak lain, yaitu Hakim Konstitusi yang dilaporkan, juga punya hak untuk membela diri di depan MKMK.

Kedua, minta dokumen resmi.

Jika ada yang menyebut nomor putusan MK dan nomor kasasi MA, minta dokumen resminya. Dokumen resmi MK bisa diakses di www.mkri.id. Dokumen resmi MA bisa diakses di direktori putusan MA.

Ketiga, bedakan sidang etik dengan sidang perkara.

Sidang MKMK tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Sidang MKMK hanya bisa memutuskan apakah hakim melanggar etik atau tidak.

Sanksi MKMK adalah teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi, sesuai dengan tingkat pelanggaran etiknya.

Keempat, hormati asas praduga tak bersalah.

Baik Hakim Konstitusi yang dilaporkan, maupun Wapres Gibran yang namanya disebut, harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

HAK JAWAB

BerdayaNews.com membuka hak jawab seluas-luasnya bagi Mahkamah Konstitusi RI, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Denny Indrayana, pengacara pelapor yang terekam dalam video, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden RI Prabowo Subianto, dan pihak-pihak yang disebutkan dalam berita ini.

Kirim hak jawab ke redaksi BerdayaNews.com.

DISCLAIMER: Berita ini disusun berdasarkan video yang beredar di Facebook dengan judul "Sidang MKMK Terkait Putusan MK" dan berdasarkan dasar hukum yang berlaku. BerdayaNews.com belum melakukan verifikasi independen terhadap dokumen putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang disebut dalam video dan komentar netizen, karena dokumen tersebut belum ditemukan di situs resmi MK dan MA saat berita ini ditulis. Jika dokumen resmi tersebut ditemukan, redaksi akan memperbarui berita ini.

(BDN/RED)