JAKARTA, BerdayaNews.com - Beredar video "5 Proyek Raksasa Indonesia yang Gagal dan Mangkrak" di YouTube Shorts. Video itu viral, tapi judulnya tidak akurat secara hukum.
Setelah BerdayaNews.com menelusuri audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan pernyataan resmi pemerintah, faktanya adalah: Bukan 5 proyek mangkrak. Yang benar adalah 4 proyek mangkrak dan 1 proyek yang sudah selesai tapi meninggalkan utang.
Satu proyek yang sudah selesai itu adalah Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Whoosh). Proyek itu selesai dan beroperasi di era Presiden Joko Widodo. Jangan disebut mangkrak.
Empat proyek yang mangkrak itu adalah Hambalang, Monorel Jakarta, Bandara Kertajati, dan PLTU / Pelabuhan di daerah. Masing-masing mangkrak di era pemerintahan yang berbeda-beda, dan masing-masing diselesaikan (atau dibongkar) di era pemerintahan yang berbeda pula.
Berita ini memetakan secara jujur: Di era siapa proyek itu mangkrak, dan siapa yang menyelesaikannya.
DASAR HUKUM TANGGUNG JAWAB PEJABAT
Sebelum masuk ke 5 proyek, ini dasar hukum yang harus dipahami publik:
Pertama, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1). Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan itu dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, dan kepada menteri / pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. Artinya, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi keuangan negara. Menteri adalah Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab secara teknis.
Kedua, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 dan Pasal 21. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran, termasuk atas kerugian negara yang timbul karena kelalaian atau kesengajaan.
Ketiga, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 2 dan Pasal 3. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dipidana.
Keempat, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 20. Pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut.
Kelima, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 67 dan Pasal 76. Kepala daerah (Gubernur / Bupati / Wali Kota) bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk atas proyek yang dibiayai APBD dan atas lahan serta tata ruang di daerahnya.
Dari 5 dasar hukum ini, jelas: Tidak ada pejabat yang bisa cuci tangan. Presiden, Menteri, dan Gubernur, masing-masing punya tanggung jawab hukum yang berbeda.
1. WISMA ATLET HAMBALANG - BOGOR: MANGKRAK DI ERA SBY, TIDAK PERNAH SELESAI SAMPAI ERA PRABOWO
Status: MANGKRAK. BUKAN SELESAI.
Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, digagas 2009, dengan anggaran awal Rp 125 miliar. Anggaran membengkak menjadi Rp 2,5 triliun - Rp 2,7 triliun, dengan skema multi years 2010-2012.
Di era siapa mangkraknya? Mangkrak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Proyek ini dimulai di era SBY, berhenti di era SBY, dan menjadi kasus korupsi di era SBY. Proyek ini mangkrak sejak 2011, masih di era SBY.
Siapa yang mencoba menyelesaikan? Di era Presiden Joko Widodo, proyek ini dicoba diselamatkan. Pada 18 Maret 2016, Presiden Jokowi turun langsung ke Hambalang, didampingi Menpora Imam Nahrawi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Presiden Jokowi menyatakan proyek itu adalah aset negara yang harus diselamatkan, karena sudah menghabiskan uang negara Rp 2,7 triliun. Namun, upaya penyelamatan itu gagal karena faktor teknis.
Di era siapa sekarang? Di era Presiden Prabowo Subianto, proyek ini masih mangkrak. Hingga November 2026, tidak ada keputusan final untuk melanjutkan atau membongkar. Progresnya 48%-72,5% (versi BPK vs kontraktor berbeda), tidak pernah dipakai.
Siapa yang bertanggung jawab secara hukum?
Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beliau memikul tanggung jawab politik sebagai penentu proyek menjadi prioritas nasional Kemenpora di eranya. Beliau tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka secara hukum.
Kedua, Menpora Andi Mallarangeng di era SBY. Beliau memikul tanggung jawab pidana sebagai Pengguna Anggaran. Beliau terbukti menyalahgunakan wewenang dalam proses lelang dan penetapan multi years. Beliau sudah divonis bersalah oleh MA Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014, dipidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan, plus uang pengganti Rp 2,1 miliar.
Ketiga, Sekjen Kemenpora Wafid Muharram di era SBY. Beliau memikul tanggung jawab pidana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Beliau divonis bersalah, dipidana 6 tahun penjara.
Keempat, Ketum Demokrat Anas Urbaningrum. Beliau memikul tanggung jawab pidana sebagai pihak yang menerima aliran dana proyek. Beliau divonis bersalah, dipidana 8 tahun penjara (kemudian diperberat jadi 14 tahun), denda Rp 300 juta, uang pengganti Rp 57,59 miliar.
Kelima, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di era SBY. Beliau memikul tanggung jawab daerah atas lahan dan perizinan. Beliau tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang.
Fakta Hukum dari BPK: BPK dalam auditnya menyatakan, proses prakualifikasi, penetapan multi years, penetapan pemenang lelang, dan proses pembayaran telah dilakukan dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, sehingga seluruh uang yang telah dikeluarkan merupakan kerugian negara. BPK menyebut total kerugian negara Rp 463,67 miliar, dan dalam perkembangan penyidikan disebut sampai Rp 706 miliar.
Fakta Teknis dari ITB: Tim ITB yang ditunjuk pemerintah menyimpulkan, kondisi tanah Hambalang labil, tanah lempung yang mudah mengembang, pergerakan tanah 8 mm per tahun, longsor Desember 2011. Bangunan secara keseluruhan tidak dapat digunakan dan tidak layak dilanjutkan tanpa rekonstruksi total yang biayanya lebih mahal dari membangun baru.
Kesimpulan Hukum: Hambalang adalah proyek mangkrak era SBY yang gagal diselamatkan era Jokowi, dan masih mangkrak di era Prabowo. Yang paling bertanggung jawab secara pidana adalah Menteri di era SBY. Yang paling bertanggung jawab secara politik adalah Presiden SBY.
2. MONOREL JAKARTA: MANGKRAK 22 TAHUN DI ERA 4 GUBERNUR, BARU DIBONGKAR DI ERA GUBERNUR PRAMONO ANUNG
Status: MANGKRAK, LALU DIBONGKAR. BUKAN DISELESAIKAN, TAPI DIBERSIHKAN.
Proyek Monorel Jakarta dimulai 2004, diresmikan tiang pertama oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, 14 Juni 2004, di Jl. Asia Afrika, Senayan. Nilai proyek disebut US$ 450 juta - US$ 670 juta. Jalur awal 5 km Casablanca - Karet, 14 halte.
Di era siapa mangkraknya? Mangkrak di era Gubernur Sutiyoso dan Gubernur Fauzi Bowo.
Pertama, mangkrak di era Gubernur Sutiyoso (Bang Yos). Beliau yang memulai proyek ini pada 2004, dan yang menandatangani kerja sama dengan PT Jakarta Monorail tanpa jaminan pendanaan yang kuat dari pemerintah. Di eranya, proyek tersendat karena investor tidak punya uang.
Kedua, mangkrak dan dihentikan di era Gubernur Fauzi Bowo. Pada 2011, Gubernur Fauzi Bowo menghentikan proyek karena investor tidak mampu menyediakan pendanaan US$ 144 juta. Di eranya, tiang-tiang dibiarkan begitu saja.
Siapa yang mencoba menyelesaikan? Di era Gubernur Joko Widodo, proyek ini dicoba dihidupkan lagi. Pada 2013, Gubernur Jokowi mencoba menghidupkan lagi dengan nama Jakarta Eco Transport (JET). Upaya itu gagal.
Di era siapa dihentikan lagi? Di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada 2015, Gubernur Ahok menghentikan lagi karena kontraktor tidak memenuhi 15 syarat Pemprov.
Siapa yang akhirnya menyelesaikan dengan cara membongkar? Di era Gubernur Pramono Anung dan era Presiden Prabowo Subianto. Pada 10 Juni 2025, Gubernur Pramono Anung menyatakan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan arahan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), yang berkewajiban membongkar tiang monorel adalah Adhi Karya. Pada 14 Januari 2026, Pramono bersama mantan Gubernur Sutiyoso menyaksikan pemotongan tiang pertama di Jl. Rasuna Said.
Siapa yang bertanggung jawab secara hukum?
Pertama, Gubernur DKI Sutiyoso (Bang Yos). Beliau memikul tanggung jawab daerah sebagai yang memulai proyek. Beliau tidak diproses hukum, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab politik.
Kedua, Gubernur DKI Fauzi Bowo. Beliau memikul tanggung jawab daerah sebagai yang menghentikan proyek 2011. Beliau tidak diproses hukum.
Ketiga, Gubernur DKI Joko Widodo. Beliau mencoba menghidupkan lagi pada 2013. Beliau tidak diproses hukum.
Keempat, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Beliau menghentikan lagi pada 2015. Beliau tidak diproses hukum.
Kelima, PT Jakarta Monorail. Perusahaan ini memikul tanggung jawab perdata sebagai investor yang gagal menyediakan pendanaan. Perusahaan ini menggugat Pemprov DKI, meminta ganti rugi Rp 600 miliar. Berdasarkan rekomendasi BPKP, Pemprov akhirnya membayar Rp 204 miliar sebagai penyelesaian.
Keenam, PT Adhi Karya. Perusahaan ini memikul tanggung jawab perdata sebagai kontraktor yang membangun tiang. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan arahan Jamdatun Kejagung, Adhi Karya berkewajiban membongkar tiang.
Status Sekarang: Sekitar 150 tiang yang mangkrak selama 22 tahun (2004-2026) mulai dibongkar. Pemprov DKI juga meminta KPK mengawasi penyelesaian masalah tiang monorel, karena tiang itu kerap membuat insiden kecelakaan dan kemacetan.
Kesimpulan Hukum: Monorel adalah proyek mangkrak era Gubernur Sutiyoso dan Fauzi Bowo, gagal dihidupkan era Jokowi dan Ahok, dan baru dibersihkan era Pramono Anung. Yang paling bertanggung jawab secara hukum daerah adalah Gubernur. Presiden hanya meresmikan, bukan mengelola.
3. KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG (WHOOSH): SUDAH SELESAI DAN BEROPERASI DI ERA JOKOWI, BUKAN MANGKRAK
Status Hukum: PROYEK SUDAH SELESAI DAN SUDAH BEROPERASI SEJAK ERA PRESIDEN JOKOWI. YANG MASIH DALAM TAHAP PENYELIDIKAN KPK ADALAH DUGAAN KORUPSI SAAT PEMBANGUNAN, BUKAN STATUS PEMBANGUNANNYA. BELUM ADA TERSANGKA.
Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) / Whoosh, panjang 142,3 km, kecepatan 350 km/jam, waktu tempuh 3 jam jadi 40-46 menit. Proyek ini sudah terlaksana dan sudah beroperasi sejak Oktober 2023, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini bukan proyek mangkrak. Keretanya jalan, stasiunnya dipakai, penumpangnya ada.
Di era siapa diselesaikannya? Diselesaikan di era Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi yang memutuskan Indonesia pilih tawaran China, bukan Jepang, yang menetapkan KCJB sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) lewat Perpres No. 107 Tahun 2015 jo Perpres No. 93 Tahun 2021, yang memastikan pembangunan selesai, dan yang meresmikan pengoperasiannya pada Oktober 2023.
Di era siapa masalahnya muncul? Masalah utang dan dugaan korupsi muncul dan diwariskan ke era Presiden Prabowo Subianto. Di era Prabowo, pemerintah menegaskan tidak akan pakai APBN untuk tutup utangnya. KAI sebagai pemegang saham menanggung kerugian Rp 2,2 triliun. KCIC diminta koordinasi dengan Danantara untuk restrukturisasi keuangan.
Siapa yang bertanggung jawab secara hukum?
Pertama, Presiden Joko Widodo. Beliau memikul tanggung jawab politik sebagai yang memutuskan proyek ini jalan dan yang menyelesaikannya di eranya. Beliau adalah presiden yang meresmikan dan yang memastikan proyek ini selesai dan beroperasi di masa pemerintahannya. Beliau tidak diproses hukum.
Kedua, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di era Jokowi. Beliau memikul tanggung jawab koordinasi sebagai koordinator proyek PSN di era Presiden Jokowi. Beliau tidak diproses hukum.
Ketiga, Menteri BUMN Erick Thohir di era Jokowi. Beliau memikul tanggung jawab BUMN sebagai pemegang saham melalui PT KAI (60%) dan PT Wijaya Karya, di era Presiden Jokowi. Beliau tidak diproses hukum.
Keempat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di era Jokowi. Beliau memikul tanggung jawab teknis atas izin operasi dan keselamatan di era Presiden Jokowi. Beliau tidak diproses hukum.
Kelima, PT KCIC. Perusahaan ini memikul tanggung jawab korporasi sebagai pelaksana proyek di era Presiden Jokowi. Perusahaan ini masih dalam penyelidikan KPK terkait dugaan penyimpangan saat pembangunan, bukan terkait apakah proyeknya selesai atau tidak.
Fakta Hukum: Anggaran awal adalah US$ 5,5 miliar, membengkak jadi US$ 7,27 miliar atau Rp 118,37 triliun, dengan kurs Rp 16.283 per dolar AS. Biaya per km disebut US$ 52 juta, jauh lebih tinggi dari perhitungan China yang US$ 17-18 juta per km. Pada akhir Oktober 2025, KPK menyatakan sedang menyelidiki dugaan korupsi proyek Whoosh. KPK menyebut sudah sejak awal tahun 2025 mulai mengumpulkan data dan keterangan untuk membangun konstruksi perkara dugaan korupsi infrastruktur tersebut. Dugaan yang diselidiki adalah dugaan penggelembungan harga tanah (mark-up pembebasan lahan) dan dugaan tanah negara yang dijual lagi ke negara.
Fakta Operasional: Target penumpang adalah 31 juta per tahun, realisasi sampai pertengahan 2025 baru sekitar 10 juta. Kerugian yang dicatat adalah rugi US$ 234,5 juta di tahun 2024, dan rugi Rp 1,62 triliun di semester 1 tahun 2025. Utang ke China Development Bank adalah sekitar US$ 7,2 miliar.
Status Sekarang: Proyek ini tetap beroperasi. Pemerintah di era Presiden Prabowo menegaskan tidak akan pakai APBN untuk tutup utangnya.
Kesimpulan Hukum: Yang perlu dibedakan secara tegas adalah, penyelesaian fisik proyek adalah prestasi pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek ini selesai di eranya, bukan mangkrak di eranya. Yang paling bertanggung jawab secara hukum atas dugaan penyimpangan anggaran adalah Menteri BUMN dan Direksi KCIC, karena mereka yang menandatangani utang dan yang mengelola keuangan proyek. Presiden bertanggung jawab secara politik, karena yang memutuskan proyek ini jalan. KPK harus transparan: jika ada korupsi saat pembangunan, tetapkan tersangka. Jika tidak ada, hentikan penyelidikan agar tidak jadi alat politik. Jangan sampai penyelidikan dugaan korupsi di masa pembangunan dipakai untuk menutupi fakta bahwa proyek ini sudah selesai dan sudah beroperasi di masa Presiden Jokowi, dan jangan sampai keberhasilan penyelesaian proyek dipakai untuk menutupi dugaan korupsi yang harus tetap diusut.
4. BANDARA INTERNASIONAL KERTAJATI - MAJALENGKA: MANGKRAK DAN SEPI DI ERA JOKOWI, BARU HIDUP SETELAH TOL CISUMDAWU SELESAI
Status Hukum: TIDAK ADA KASUS PIDANA, TAPI ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KARENA PERENCANAAN YANG SALAH. STATUSNYA BUKAN MANGKRAK TOTAL, TAPI MANGKRAK FUNGSI.
Bandara Internasional Kertajati (BIJB), Majalengka, Jawa Barat, dibuka 2018, dirancang untuk 29 juta penumpang per tahun, sebagai pintu gerbang Aerotropolis.
Di era siapa mangkraknya? Mangkrak dan sepi di era Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil.
Pertama, di era Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Beliau yang menginisiasi dan yang menetapkan lahan Kertajati. Beliau tidak diproses hukum.
Kedua, di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Presiden SBY yang awalnya menetapkan Kertajati sebagai bandara internasional Jabar, dan Presiden Jokowi yang meresmikan pembukaannya pada 2018. Beliau tidak diproses hukum.
Siapa yang mencoba menyelesaikan? Di era Presiden Jokowi juga, proyek ini dicoba diselamatkan dengan menyelesaikan Tol Cisumdawu. Bandara selesai dibangun, tapi jalan tol Cisumdawu belum selesai. Maskapai tidak mau pindah karena penumpang tidak ada. Sempat hanya melayani 1-2 penerbangan per hari, bahkan pernah 0 penerbangan. Biaya perawatan tetap jalan, tapi pendapatan tidak ada. Setelah Tol Cisumdawu selesai di era Jokowi, bandara mulai hidup lagi.
Di era siapa sekarang? Di era Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Bandara mulai hidup lagi dengan penerbangan haji / umroh dan beberapa rute domestik, tapi masih jauh dari target 29 juta penumpang per tahun.
Siapa yang bertanggung jawab secara hukum?
Pertama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Beliau memikul tanggung jawab daerah sebagai yang menginisiasi dan yang menetapkan lahan Kertajati. Beliau tidak diproses hukum.
Kedua, Presiden SBY / Jokowi. Beliau memikul tanggung jawab politik sebagai yang menetapkan Kertajati sebagai bandara internasional Jabar. Beliau tidak diproses hukum.
Ketiga, Menteri Perhubungan. Beliau memikul tanggung jawab teknis atas izin bandara dan rute penerbangan. Beliau tidak diproses hukum.
Keempat, PT BIJB. Perusahaan ini memikul tanggung jawab korporasi sebagai pengelola bandara. Perusahaan ini tidak diproses hukum.
Kesimpulan Hukum: Kertajati adalah proyek yang mangkrak fungsi di era Jokowi, dan baru mulai hidup setelah Tol Cisumdawu selesai di era Jokowi juga. Yang paling bertanggung jawab adalah Gubernur, karena yang gagal menyiapkan jalan akses, tata ruang, dan kota di sekitar bandara di awal. Ini adalah contoh bahwa kesalahan perencanaan yang tidak pidana, tetap bisa merugikan negara triliunan rupiah, dan harusnya ada sanksi administratif, bukan hanya pidana.
5. PLTU DAN PELABUHAN MANGKRAK DI DAERAH: MANGKRAK DI ERA SBY, SEBAGIAN DISELESAIKAN ERA JOKOWI, SEBAGIAN MASIH MANGKRAK DI ERA PRABOWO
Status Hukum: SEBAGIAN SUDAH DIPROSES, SEBAGIAN MASIH MANGKRAK
Proyek PLTU 10.000 MW era Presiden SBY dan proyek pelabuhan / jembatan di Papua, Maluku, NTT, era otonomi daerah, banyak yang mangkrak karena lahan bermasalah, batu bara tidak ada, transmisi belum siap, atau kapal tidak singgah.
Di era siapa mangkraknya? Mangkrak di era Presiden SBY dan di era Gubernur / Bupati di daerah.
Pertama, Presiden SBY. Beliau memikul tanggung jawab politik atas program PLTU 10.000 MW.
Kedua, Menteri ESDM di era SBY. Beliau memikul tanggung jawab teknis atas lelang PLTU dan transmisi.
Ketiga, Gubernur / Bupati / Wali Kota. Mereka memikul tanggung jawab daerah atas lahan dan perizinan pelabuhan / jembatan.
Siapa yang mencoba menyelesaikan? Di era Presiden Jokowi, sebagian PLTU dan pelabuhan dicoba diselesaikan lewat program Tol Laut dan pembangunan infrastruktur Papua. Sebagian berhasil beroperasi, sebagian tetap mangkrak.
Di era siapa sekarang? Di era Presiden Prabowo, sebagian proyek ini masih mangkrak dan masih menunggu keputusan untuk dilanjutkan atau dibongkar.
Kesimpulan Hukum: Ini adalah pola yang paling sering terulang: Ganti Presiden, ganti proyek. Ganti Gubernur, ganti proyek. Proyek pendahulunya ditinggalkan, karena tidak ada "nama" di situ. Padahal, UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 20 menegaskan, pejabat yang mengeluarkan keputusan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, bertanggung jawab secara pribadi. Dan UU No. 17 Tahun 2003 menegaskan, anggaran yang sudah dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan, tidak boleh ditinggalkan begitu saja.
KESIMPULAN HUKUM: DI ERA SIAPA MANGKRAK, DI ERA SIAPA SELESAI?
Berdasarkan 5 proyek di atas, BerdayaNews.com menyimpulkan dengan kalimat yang paling jujur:
Pertama, Hambalang mangkrak di era SBY, gagal diselamatkan di era Jokowi, masih mangkrak di era Prabowo.
Kedua, Monorel mangkrak di era Gubernur Sutiyoso dan Fauzi Bowo, gagal dihidupkan di era Jokowi dan Ahok, baru dibongkar di era Pramono Anung dan Prabowo.
Ketiga, Whoosh selesai dan beroperasi di era Jokowi, utang dan dugaan korupsinya diwariskan ke era Prabowo.
Keempat, Kertajati sepi dan mangkrak fungsi di era Jokowi, baru hidup setelah Tol Cisumdawu selesai di era Jokowi juga, dan masih berjuang hidup di era Prabowo.
Kelima, PLTU dan Pelabuhan mangkrak di era SBY, sebagian diselesaikan di era Jokowi, sebagian masih mangkrak di era Prabowo.
Dan secara hukum:
Pertama, Presiden bertanggung jawab secara POLITIK dan secara KEUANGAN NEGARA. Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara (UU No. 17/2003 Pasal 6). Jika Presiden menetapkan proyek yang studi kelayakannya belum beres sebagai PSN, Presiden harus bertanggung jawab secara politik, meskipun tidak bisa dipidana hanya karena kebijakan, kecuali ada niat jahat (_mens rea_).
Kedua, Menteri bertanggung jawab secara PIDANA dan secara ADMINISTRATIF. Menteri adalah Pengguna Anggaran (UU No. 1/2004 Pasal 18). Jika Menteri menyalahgunakan wewenang, menggelembungkan anggaran, atau memilih kontraktor yang tidak layak, Menteri bisa dipidana Tipikor (UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001). Contohnya sudah terbukti di Hambalang: Menpora Andi Mallarangeng di era SBY divonis bersalah.
Ketiga, Gubernur bertanggung jawab secara DAERAH dan secara PERDATA. Gubernur adalah penanggung jawab keuangan daerah (UU No. 23/2014 Pasal 67). Jika Gubernur gagal menyiapkan lahan, tata ruang, dan jalan akses, Gubernur harus bertanggung jawab secara administratif, dan Pemda harus menanggung ganti rugi perdata, seperti Pemprov DKI yang harus bayar Rp 204 miliar untuk Monorel.
Yang tidak boleh terjadi adalah saling lempar tanggung jawab.
Presiden lempar ke Menteri, Menteri lempar ke Gubernur, Gubernur lempar ke Kontraktor, Kontraktor lempar ke "kondisi alam". Akhirnya, yang tidak bisa lempar tanggung jawab adalah RAKYAT, karena rakyat yang bayar pajaknya, rakyat yang menanggung utangnya, rakyat yang melihat tiang monorel selama 22 tahun.
5 REKOMENDASI HUKUM AGAR TIDAK ADA LAGI PROYEK MANGKRAK
Pertama, wajibkan Feasibility Study yang Independen, Bukan Pesanan. Setiap proyek di atas Rp 1 triliun wajib diaudit oleh BPKP dan lembaga independen, sebelum ditetapkan sebagai PSN. Jika studi kelayakannya palsu, pejabat yang membuat dan yang menyetujuinya harus dipidana.
Kedua, terapkan Personal Liability untuk Pejabat yang Menyetujui Proyek Mangkrak. Sesuai UU No. 30/2014 Pasal 20, pejabat yang mengeluarkan keputusan yang menimbulkan kerugian negara harus bertanggung jawab secara pribadi, bukan hanya secara jabatan. Jangan hanya pecat, tapi minta ganti rugi.
Ketiga, KPK Harus Transparan dalam Penyelidikan Whoosh. Jika ada korupsi di Whoosh, segera tetapkan tersangka. Jika tidak ada, segera hentikan penyelidikan dan umumkan ke publik. Jangan jadikan penyelidikan sebagai alat untuk menekan lawan politik, dan jangan jadikan keberhasilan penyelesaian Whoosh di era Jokowi sebagai alasan untuk menutupi dugaan korupsi.
Keempat, larang Ganti Proyek Hanya Karena Ganti Pemimpin. Buat UU yang mewajibkan proyek yang sudah menghabiskan anggaran di atas 50% harus dilanjutkan, kecuali ada alasan teknis yang dibuktikan oleh lembaga independen. Jangan biarkan proyek ditinggalkan hanya karena "bukan proyek saya". Hambalang adalah contoh paling pahit: mangkrak di era SBY, tidak selesai di era Jokowi, tidak jelas di era Prabowo.
Kelima, buka Semua Dokumen Proyek ke Publik. Semua kontrak, semua anggaran, semua studi kelayakan proyek PSN harus dibuka ke publik, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika dokumen ditutup 5 tahun seperti dokumen ijazah Capres, maka rakyat tidak bisa mengawasi, dan korupsi akan terus berulang.
HAK JAWAB: BerdayaNews.com membuka hak jawab seluas-luasnya bagi Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, KPK RI, BPK RI, dan pihak-pihak yang disebutkan dalam berita ini. Kirim hak jawab ke redaksi BerdayaNews.com.
(BDN/RED)
