Bekasi, BerdayaNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pada Senin, 14 September 2026, OTT ke-20 sepanjang 2026 ini digelar serentak di wilayah Jabodetabek dan mengamankan 17 orang, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya operasi tersebut dan menyebut saat ini masih dalam tahap pemeriksaan awal. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan 17 orang diamankan dari sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
"Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, Hak Guna Bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya," ujar Budi Prasetyo.
Siapa Saja yang Diamankan?
Hingga Senin malam, tiga pejabat ATR/BPN yang dikonfirmasi ikut diamankan:
1. Lampri - Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN
2. Sontang Coin Manurung - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
3. Tardi - Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Selain itu, sejumlah pihak swasta disebut dalam pemberitaan, antara lain Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi yang dikonfirmasi diamankan pada 15 September 2026. Nama Ketua DPP Partai Golkar Fahd A Rafiq alias Fahd El Fouz dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto juga disebut dalam pusaran OTT ini.
Saat ditanya keterkaitan korporasi, Budi menyebut, "Di wilayah Kabupaten Bogor, ini pihaknya yaitu Summarecon".
Barang Bukti Fantastis: 20 Koper Uang
OTT ini menjadi sorotan karena skala barang bukti. Tim KPK menyita uang tunai rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam boks, kardus, hingga sekitar 20 koper. Estimasi awal nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan saat ini masih dalam proses penghitungan oleh penyidik KPK.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sesuai KUHAP melalui gelar perkara, apakah akan naik ke tahap penyidikan.
Profil Lampri: Birokrat Karier yang Baru 7 Bulan Menjabat Dirjen
Lampri A. Ptnh., S.H., M.H. (lahir 10 April 1970) adalah birokrat karier jebolan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Ia baru dilantik sebagai Dirjen PPTR pada 18 Februari 2026 oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menggantikan Plt Virgo Eresta Jaya.
Rekam jejaknya menanjak cepat:
Sebelum 2019 bertugas sebagai Kepala Kantah Bojonegoro, Lampung Utara, dan Kasi di Surabaya II. Pada Okt 2019 - Mar 2023 ia menjabat Kepala Kantah Kota Surabaya II dan membawa kantornya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2020.
Pada 2023-2024 ia ditarik ke pusat sebagai Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan serta Kepala Biro Humas ATR/BPN.
Juli 2024 - Jan 2025 sebagai Kakanwil BPN Jawa Timur dengan klaim prestasi peringkat I capaian PTSL nasional dan implementasi layanan elektronik di seluruh Kantah Jatim.
Januari 2025 - Februari 2026 sebagai Kakanwil BPN Jawa Tengah sebelum akhirnya promosi menjadi Dirjen.
Saat pelantikan sebagai Dirjen, Menteri Nusron Wahid berpesan: "Permudahlah urusan rakyat (dalam pelayanan pertanahan), jangan dipersulit urusan rakyat."
Kontras LHKPN Rp7,3 Miliar vs Sitaan Ratusan Miliar
Data LHKPN periodik 2025 yang disampaikan Lampri pada 8 Januari 2026 saat masih menjabat Kakanwil BPN Jateng tercatat sebesar Rp7.329.923.388 tanpa utang.
Rinciannya didominasi aset properti 89,9%: 17 bidang tanah dan bangunan di Nganjuk, Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, Gresik senilai Rp6,59 miliar, alat transportasi Rp571,5 juta (termasuk Toyota Minibus 2023), serta kas dan setara kas hanya Rp168,4 juta.
Kontras antara nilai LHKPN Rp7,32 miliar dengan barang bukti OTT yang ditaksir ratusan miliar menjadi poin krusial yang akan didalami KPK terkait aliran dana dan dugaan tindak pidana pencucian uang.
Konteks HGB Bogor yang Rumit
Kasus ini diduga terkait proyek Summarecon di Kabupaten Bogor. HGB sendiri adalah hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah bukan miliknya, umumnya untuk badan hukum hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun.
Peran Dirjen PPTR sangat sensitif karena berwenang mengendalikan alih fungsi lahan, penertiban tanah terlantar, dan pengawasan pemanfaatan ruang. Di lokasi proyek tersebut sebelumnya juga sempat muncul dinamika sengketa waris SHGB di atas SHM dan pengajuan pemblokiran HGB oleh warga sejak November 2025.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian ATR/BPN belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait OTT ini. Pola penanganan sebelumnya, Kementerian biasanya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk mengambil tindakan tegas jika terbukti bersalah.
Redaksi BerdayaNews.com masih terus memantau perkembangan gelar perkara dan penetapan tersangka oleh KPK. Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun dari keterangan resmi KPK, LHKPN KPK, dan penelusuran media terverifikasi.
(Tim Redaksi)
