Gubernur Al Haris Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Naik Jadi Rp3,97 Triliun

JAMBI, BerdayaNews.com, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/9/2026).

Penyampaian Nota Keuangan tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan bersama DPRD, sekaligus sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kebutuhan pembangunan daerah pada tahun berjalan.

Dalam penyampaiannya, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa target pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 meningkat menjadi Rp3,97 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp3,75 triliun pada APBD murni 2026.

“Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan yang terjadi, sehingga program dan kegiatan pemerintah daerah tetap dapat berjalan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

PAD Naik 8,8 Persen

Salah satu komponen pendapatan yang mengalami peningkatan signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, PAD ditargetkan sebesar Rp2,11 triliun, meningkat Rp171,15 miliar atau sekitar 8,8 persen dibandingkan target sebelumnya sebesar Rp1,94 triliun.

Peningkatan tersebut antara lain berasal dari kenaikan target pajak daerah sebesar Rp114,82 miliar, retribusi daerah sebesar Rp2,90 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp53,42 miliar. Sementara target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar Rp111,29 miliar.

Selain PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penyesuaian dengan peningkatan target sebesar Rp45,7 miliar atau 2,53 persen. Penyesuaian berasal dari Dana Transfer Umum melalui komponen Dana Bagi Hasil, sedangkan target Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan.

Belanja Daerah Rp4,04 Triliun

Seiring perubahan pendapatan, Pemprov Jambi juga melakukan penyesuaian belanja daerah. Pada Rancangan Perubahan APBD 2026, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp4,04 triliun, meningkat Rp199,78 miliar atau 5,2 persen dibandingkan APBD murni sebesar Rp3,84 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas:

* Belanja operasi sebesar Rp2,98 triliun

* Belanja modal sebesar Rp275,22 miliar

* Belanja tidak terduga sebesar Rp2,78 miliar

* Belanja transfer sebesar Rp777,37 miliar

Penyesuaian belanja dilakukan melalui pergeseran anggaran, pengurangan anggaran, serta rasionalisasi belanja pada sejumlah program dan kegiatan perangkat daerah.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya disesuaikan menjadi Rp68,60 miliar berdasarkan hasil audit BPK, atau turun Rp17,07 miliar dari target pada APBD murni. Sementara pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan.

Laporan Penanganan Karhutla

Dalam paripurna tersebut, Gubernur Al Haris juga menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi perhatian serius.

Ia mengungkapkan luas lahan terdampak Karhutla di Jambi mencapai sekitar 2.975 hektare. Berdasarkan informasi yang diterima, sebagian besar diduga karena pembakaran sengaja.

“Delapan puluh persen lahan terbakar sengaja dibakar, ada tujuh puluh lima kasus di Polda Jambi,” ujar Al Haris.

Pemprov terus memantau titik panas dan titik api. Saat ini tercatat 134 titik hotspot, dengan titik api yang menjadi perhatian berada di wilayah Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, serta kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang.

“Titik hotspot ada 134 titik, titik api ada empat di Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, dan Taman Nasional Berbak Sembilang,” katanya.

Untuk percepatan penanganan, pemerintah mengoptimalkan operasi pemadaman darat dan udara.

“Ada empat water bombing yang terus kita turunkan untuk lahan yang terbakar,” ungkapnya.

Selain itu, sebanyak 81 posko telah dioperasikan dan sekitar 7.302 personel gabungan dari TNI/Polri, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api hingga relawan dilibatkan.

Gubernur menegaskan Perubahan APBD 2026 harus tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.

“Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Jambi akan menjadi faktor pendorong yang penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” tegasnya.

Penyampaian Nota Keuangan ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Provinsi Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Diskominfo Provinsi Jambi / Tim Redaksi Berdaya)