Opini Hukum: Negara Rugi Ratusan Triliun? Membedah Dugaan Pengemplangan Pajak 40 Pabrik Baja Asing dari Kacamata Hukum

Bekasi - BerdayaNews.com -- Video viral yang mengaitkan sidak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke pabrik baja asal Tiongkok dengan isu pencopotan dirinya dan dugaan intervensi asing, tidak boleh berhenti sebagai konsumsi emosi. Jika dugaan itu benar, maka negara ini sedang dirampok secara sistematis.

Persoalannya bukan lagi soal Xi Jinping atau Prabowo. Persoalannya adalah: Apakah ada tindak pidana yang merugikan keuangan negara? Mari kita bedah secara prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

1. Fakta Hukum Yang Terungkap di Publik

Dari pernyataan resmi Purbaya dan pemberitaan media, ada 3 fakta hukum awal (preliminary evidence):

Adanya 40 perusahaan baja yang diduga kurang bayar pajak.

Modus: under-invoicing impor bahan baku, transaksi cash-basis untuk menghindari jejak, dan dugaan tidak memungut/menyetor PPN.

Sidak dilakukan di Pulogadung (25 Juni 2026) dan Cikupa, Tangerang.

Ini adalah pintu masuk penyidikan, bukan vonis.

2. Konstruksi Pidana yang Bisa Dikenakan

Jika fakta itu terbukti, maka ada 4 lapis undang-undang yang dilanggar:

A. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan - UU No. 6/1983 tentang KUP jo. UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Pasal 38 dan 39 UU KUP sangat jelas:

Dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak menyetor PPN yang telah dipungut, dapat dipidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak terutang.

Modus tidak memungut PPN yang diungkap Purbaya ("beli KTP tapi enggak bayar PPN") adalah delik formil yang paling mudah dibuktikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak.

B. Tindak Pidana Kepabeanan - UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan

Under-invoicing adalah kejahatan kepabeanan klasik. Pasal 103 huruf (a) UU Kepabeanan: Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian negara, dipidana penjara 1-10 tahun dan denda Rp50 juta - Rp5 Miliar.

Kewenangan ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data importasi bisa disandingkan dengan data DJP untuk membuktikan selisih.

C. Tindak Pidana Korupsi - UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001

Ini yang paling krusial. Jika terbukti ada oknum DJP / Bea Cukai yang "bermain mata" dan menerima sesuatu untuk memuluskan pengemplangan pajak, maka Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor masuk.

Kerugian negara Rp500 Miliar bahkan Rp200 Triliun (jika hasil audit final) sudah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1): "merugikan keuangan negara".

D. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) - UU No. 8/2010

Pajak yang digelapkan lalu disamarkan lewat transaksi cash adalah TPPU. PPATK wajib turun untuk menelusuri aliran dana ke mana, apakah ke Singapura seperti yang ramai dibicarakan atau ke perusahaan cangkang.

3. Prosedur Hukum yang WAJIB Ditempuh - Tidak Bisa Hanya Sidak

Sidak Menteri adalah langkah politik-administratif yang bagus, tapi tidak punya kekuatan pembuktian pidana. Agar kasus ini tidak mati, prosedur yang benar adalah:

Tahap 1: Audit Investigatif

DJP dan Bea Cukai harus melakukan Audit Bersama (Joint Audit) terhadap 40 perusahaan tersebut. Hasilnya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) plus Laporan Pemeriksaan.

Tahap 2: Gelar Perkara - Pidana atau Administrasi?

Sesuai PMK 177/2022, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengungkap ketidakbenaran dan membayar pokok plus sanksi 100%. Jika menolak atau ada unsur kesengajaan dan melibatkan oknum, maka kasus naik ke penyidikan.

Tahap 3: Penyidikan Terpadu

Ini harus menjadi kasus gabungan: PPNS Pajak + PPNS Bea Cukai + Penyidik Kejaksaan Agung / KPK. Karena ada dugaan oknum, KPK harus mengambil alih jika ada unsur penyelenggara negara.

Tahap 4: Pemblokiran dan Penyitaan Aset

Berdasarkan UU TPPU, aset perusahaan yang diduga harus diblokir terlebih dahulu untuk menjamin pemulihan kerugian negara, bukan hanya menunggu vonis.

4. Opini Redaksi BerdayaNews.com

BerdayaNews.com menilai, ada 3 desakan hukum:

Presiden harus perintahkan Audit Forensik Terbuka: Buka 40 nama perusahaan itu ke publik. Transparansi adalah obat terbaik untuk isu liar soal "perintah Xi Jinping". Jika memang ada perusahaan asing yang nakal, cabut izin usahanya sesuai UU Penanaman Modal.

Jangan Jadikan Menteri Keuangan Sebagai Bemper: Jika Purbaya dicopot setelah membongkar kasus ini, maka sinyal yang dikirim ke publik adalah negara melindungi mafia. Secara hukum, pemberhentian menteri tidak menghentikan proses penyidikan pajak. Kasus harus terus jalan siapapun menterinya.

Uji Dugaan Intervensi Asing Lewat Jalur Hukum Internasional: Jika benar ada tekanan asing untuk melindungi pengemplang pajak, itu bisa diuji melalui instrumen Mutual Legal Assistance (MLA) dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Tiongkok.

Kesimpulan: Kasus 40 pabrik baja ini adalah ujian kedaulatan fiskal. Nilai Rp200 Triliun itu jika benar, setara dengan 10% APBN. Ini bukan sekadar urusan pajak, ini adalah kejahatan ekonomi yang merusak negara.

Hukum kita sudah lengkap. Tinggal kemauan penegak hukum untuk menggunakannya.

Penulis: Tim Analisis Hukum BerdayaNews.com

Disclaimer: Tulisan ini adalah opini hukum berdasarkan informasi yang beredar di publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(BDN/RED)