JAKARTA, BERDAYANEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami perkara dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. Pada Senin, 26 Oktober 2026, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi terkait klaster Jawa Barat, termasuk mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jawa Bagian Barat atau BTP Bandung berinisial EB.
Menurut laporan ANTARA, tiga saksi lainnya yang dipanggil pada hari yang sama adalah DR, staf BTP Bandung; DS, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK); serta NMJ, anggota kelompok kerja pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat. KPK menyatakan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap proyek DJKA di wilayah Jawa Barat.
Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari perkembangan perkara yang pertama kali mencuat melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023. Dengan rentang penanganan perkara yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa yang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga pada sejauh mana penyidik menelusuri keseluruhan mekanisme pengadaan, aliran uang, hubungan pejabat dengan penyedia, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi.
Pertanyaan mendasarnya: apakah penegakan hukum akan berhenti pada pelaksana teknis dan perantara, atau menelusuri tanggung jawab setiap pihak berdasarkan bukti, kewenangan, dan peran masing-masing?
Perkara DJKA dan pentingnya mengurai pola pengadaan
Proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api menggunakan anggaran publik untuk membangun infrastruktur strategis. Dalam sistem pengadaan pemerintah, proses tersebut melibatkan sejumlah fungsi yang berbeda, antara lain perencanaan kebutuhan, penyusunan anggaran, pemilihan penyedia, penetapan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pembayaran, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan.
Pembagian fungsi itu dirancang untuk membangun pengendalian dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Namun, pembagian jabatan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk memutus rantai pemeriksaan ketika ditemukan indikasi penyimpangan.
Apabila dugaan suap berkaitan dengan pengaturan pemenang tender, penyidik perlu menguji apakah proses pemilihan penyedia berjalan kompetitif atau telah dipengaruhi komunikasi, kesepakatan, atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya. Pemeriksaan juga perlu mencakup hubungan antara pejabat yang terlibat dalam pengadaan, perusahaan peserta tender, pihak yang mengendalikan perusahaan, dan pihak yang diduga menerima manfaat.
Dalam konteks ini, pemeriksaan terhadap mantan kepala balai, PPK, staf, dan anggota kelompok kerja memiliki arti penting karena masing-masing dapat memberikan keterangan mengenai tahapan pengadaan yang berbeda. Akan tetapi, pemanggilan sebagai saksi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Status hukum dan kesimpulan mengenai keterlibatan seseorang harus didasarkan pada alat bukti serta proses hukum yang berlaku.
Bagaimana tanggung jawab pejabat yang lebih tinggi?
Pertanyaan mengenai pejabat yang lebih tinggi merupakan salah satu aspek penting dalam pengusutan perkara korupsi. Namun, secara hukum, jabatan tinggi tidak otomatis membuktikan keterlibatan pidana. Sebaliknya, seseorang juga tidak dapat dianggap bebas dari pemeriksaan hanya karena tidak menandatangani kontrak atau tidak berhubungan langsung dengan penyedia.
Pertanggungjawaban pidana harus dinilai berdasarkan perbuatan, kewenangan, pengetahuan, maksud atau kesengajaan yang relevan, hubungan dengan tindak pidana, serta alat bukti yang tersedia. Karena itu, penyidik perlu membedakan setidaknya tiga lapisan pertanggungjawaban.
Pertama, pertanggungjawaban pelaksana teknis. Pemeriksaan dapat menilai peran PPK, kelompok kerja pemilihan, pejabat balai, dan pihak lain dalam penyusunan dokumen, evaluasi penawaran, penetapan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan pembayaran. Hal yang perlu diuji ialah apakah keputusan dibuat sesuai aturan atau justru digunakan untuk memfasilitasi kepentingan tertentu.
Kedua, pertanggungjawaban pimpinan dan pengambil keputusan. Penyidik perlu menelusuri apakah terdapat instruksi, komunikasi, intervensi, persetujuan, atau tindakan lain yang secara nyata berhubungan dengan dugaan suap. Jika ditemukan indikasi yang relevan, jabatan dan hubungan struktural dapat menjadi bagian dari konteks penyidikan, tetapi bukan pengganti pembuktian unsur tindak pidana.
Ketiga, pertanggungjawaban penyedia dan korporasi. Penelusuran perlu menguji apakah pemberian yang diduga sebagai suap dilakukan atas inisiatif individu, untuk kepentingan perusahaan, atau melalui kebijakan maupun praktik korporasi. Pemeriksaan terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*), pengurus, aliran dana, dan hubungan antarpihak dapat membantu mengungkap siapa yang mengendalikan keputusan serta siapa yang menikmati hasilnya.
Dengan pendekatan tersebut, pengusutan tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi bergerak mengikuti bukti dan aliran manfaat. Jika tidak ditemukan bukti keterlibatan pejabat tertentu, hal itu juga harus dinyatakan secara proporsional. Penegakan hukum yang adil bukanlah memperluas tuduhan tanpa dasar, melainkan memastikan setiap dugaan diperiksa secara objektif dan tidak ada pihak yang dikecualikan semata-mata karena kedudukan.
Kerangka hukum: suap, penyertaan, dan tanggung jawab korporasi
Dugaan suap dalam proyek pemerintah harus diuji berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan yang diterapkan bergantung pada fakta dan konstruksi perkara, misalnya, apakah terdapat pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, penerimaan yang berkaitan dengan jabatan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pasal tertentu.
Ketentuan mengenai penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dapat relevan apabila bukti menunjukkan beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana atau berperan dalam bentuk penyertaan yang diatur undang-undang. Penerapannya tidak cukup hanya karena para pihak berada dalam satu organisasi atau memiliki hubungan atasan-bawahan. Harus ada dasar faktual yang menunjukkan peran masing-masing sesuai unsur hukum yang didakwakan.
Sementara itu, pertanggungjawaban korporasi dalam perkara korupsi perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegak hukum perlu menguji apakah tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi dalam keadaan yang memenuhi persyaratan hukum, siapa yang memberi perintah atau bertindak sebagai pengendali, dan apakah korporasi memperoleh manfaat atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingannya.
Di sisi lain, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, penyidik harus membedakan unsur penyalahgunaan kewenangan dari dugaan suap. Keduanya dapat berkaitan dalam suatu perkara, tetapi tidak identik dan tidak boleh disimpulkan tanpa pembuktian. Kerugian keuangan negara, jika menjadi unsur perkara yang disangkakan, juga harus dihitung dan dibuktikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengawasan internal tidak boleh berhenti pada laporan administratif
Perkara pengadaan infrastruktur menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan internal pemerintah. Inspektorat, aparat pengawasan intern pemerintah, unit kepatuhan, dan mekanisme pengendalian pengadaan mempunyai peran pencegahan serta deteksi dini. Namun, keberadaan unit pengawasan tidak otomatis menjamin bahwa penyimpangan dapat dicegah.
Evaluasi perlu menjawab beberapa pertanyaan: apakah terdapat tanda bahaya dalam proses tender; apakah persaingan penyedia berlangsung wajar; apakah terdapat perubahan kontrak atau pembayaran yang tidak lazim; apakah pengaduan pernah disampaikan; serta bagaimana tindak lanjutnya. Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan dokumen pengadaan, catatan pemeriksaan, hasil audit, komunikasi resmi, dan keterangan pihak terkait.
Jika suatu penyimpangan luput dari pengawasan, hal itu tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana oleh pengawas. Namun, apabila ditemukan bukti bahwa seseorang dengan sengaja membantu, memfasilitasi, menyembunyikan, atau turut serta dalam tindak pidana, perannya perlu diuji berdasarkan hukum. Sebaliknya, kelemahan administratif atau kegagalan pengawasan tanpa unsur pidana harus ditangani melalui mekanisme administrasi, disiplin, atau pertanggungjawaban lain yang sesuai.
Pembedaan ini penting agar penegakan hukum tidak mencampuradukkan kesalahan administrasi dengan korupsi, tetapi juga tidak membiarkan pelanggaran serius berhenti sebagai temuan administratif ketika bukti menunjukkan dugaan tindak pidana.
Aliran uang dan pemilik manfaat harus ditelusuri
Dalam perkara dugaan suap, pembuktian tidak cukup hanya memeriksa siapa yang bertemu atau berkomunikasi dengan siapa. Penelusuran transaksi keuangan dapat membantu menguji apakah terdapat hubungan antara proses pengadaan dan pemberian keuntungan yang diduga melanggar hukum.
Pemeriksaan dapat diarahkan pada transfer rekening, penarikan tunai, pembayaran kepada pihak ketiga, penggunaan perusahaan perantara, kepemilikan aset, serta hubungan keuangan antara penyedia dan pihak yang berwenang dalam pengadaan. Jika relevan dan didukung dasar hukum, penelusuran dapat diperluas pada pemilik manfaat akhir perusahaan dan kemungkinan penggunaan aset atas nama orang lain.
Tujuannya bukan menganggap setiap transaksi sebagai bukti korupsi, melainkan menyusun rangkaian bukti yang dapat diuji: sumber dana, penerima, tujuan transaksi, waktu pemberian, kaitannya dengan keputusan pengadaan, dan manfaat yang diperoleh. Apabila terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang, penyidik juga perlu menilai apakah unsur tindak pidana tersebut terpenuhi secara terpisah berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Penelusuran aset dan pemulihan kerugian juga perlu diperhatikan. Jika ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, penyitaan, perampasan, dan pemulihan aset harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Pemulihan aset tidak boleh disamakan dengan penetapan kesalahan seseorang sebelum ada dasar hukum yang sah.
Dari OTT 2023 ke pemeriksaan 2026: publik berhak meminta kejelasan
Perkara DJKA mencuat melalui OTT pada April 2023. ANTARA melaporkan bahwa hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 22 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, termasuk mantan anggota DPR RI periode 2019-2024 Sudewo. Laporan itu juga menyebut dua korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Angka dan status tersebut merujuk pada laporan dengan batas waktu tersebut, bukan pernyataan bahwa seluruh rangkaian perkara telah selesai atau seluruh pihak telah diputus bersalah.
Rentang waktu penanganan perkara menjadi alasan bagi publik untuk meminta informasi yang akuntabel tentang perkembangan penyidikan, sepanjang tidak mengganggu proses hukum. Informasi yang layak dijelaskan antara lain perkembangan klaster perkara, status hukum para pihak, jenis dugaan penyimpangan yang sedang diuji, serta langkah penelusuran aliran dana dan aset.
Namun, keterbukaan tidak berarti penyidik harus mengumumkan semua materi penyidikan atau menyimpulkan kesalahan sebelum waktunya. Informasi yang disampaikan kepada publik harus tetap menjaga asas praduga tak bersalah, hak para pihak, dan kebutuhan menjaga integritas pembuktian.
Apa yang perlu diuji KPK selanjutnya?
Untuk memastikan pengusutan menyentuh substansi perkara, terdapat sejumlah aspek yang patut menjadi perhatian publik:
1. Pemetaan keputusan pengadaan. Mengurai pihak yang terlibat dalam perencanaan, pemilihan penyedia, penetapan kontrak, pelaksanaan, dan pembayaran pada proyek yang sedang disidik.
2. Pemeriksaan hubungan pejabat dan penyedia. Menguji komunikasi, pertemuan, transaksi, serta kemungkinan konflik kepentingan yang relevan dengan keputusan pengadaan.
3. Penelusuran peran pimpinan. Memeriksa apakah ada bukti intervensi atau keterlibatan pejabat pada jenjang lebih tinggi, tanpa menjadikan jabatan sebagai satu-satunya dasar dugaan.
4. Pemeriksaan korporasi dan pemilik manfaat. Menguji apakah perusahaan atau pihak yang mengendalikannya memperoleh manfaat dari dugaan tindak pidana.
5. Penguatan bukti keuangan dan aset. Menautkan transaksi dengan keputusan pengadaan dan menempuh langkah pemulihan aset sesuai hukum.
6. Evaluasi pengawasan dan tindak lanjut. Memastikan temuan audit, pengaduan, atau tanda bahaya dalam proses pengadaan ditindaklanjuti dan tidak berhenti pada dokumentasi administratif.
Langkah-langkah tersebut bukan tuduhan bahwa semua bentuk penyimpangan telah terjadi. Itu merupakan agenda pemeriksaan yang relevan untuk memastikan penyidikan menyeluruh, berbasis bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan hukum harus mengikuti bukti, bukan pangkat
Kasus dugaan suap DJKA menjadi ujian bagi penegakan hukum dalam proyek infrastruktur strategis. Pemeriksaan terhadap pejabat teknis dan mantan pimpinan balai merupakan bagian dari proses yang perlu dibaca secara hati-hati. Yang lebih menentukan adalah apakah penyidik mampu membangun hubungan pembuktian antara keputusan pengadaan, dugaan pemberian atau penerimaan suap, pihak yang memperoleh manfaat, serta tanggung jawab setiap orang atau korporasi.
Pejabat yang lebih tinggi tidak boleh otomatis dituduh, tetapi juga tidak semestinya dianggap berada di luar jangkauan pemeriksaan hanya karena kedudukannya. Prinsip yang sama berlaku bagi penyedia, perantara, dan korporasi. Tidak boleh ada kekebalan karena jabatan, tetapi tidak boleh pula ada pemidanaan tanpa bukti.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan perkara bukan sekadar banyaknya saksi yang dipanggil atau tersangka yang diumumkan. Ukurannya adalah kejelasan pembuktian, ketepatan pertanggungjawaban, proses peradilan yang adil, pencegahan agar pola serupa tidak berulang, serta pemulihan aset negara apabila dasar hukumnya terpenuhi.
Publik berhak mengawasi proses tersebut. KPK dan institusi terkait perlu memastikan bahwa setiap dugaan ditelusuri secara profesional, hingga ke mana pun bukti mengarah, tanpa mengorbankan praduga tak bersalah dan kepastian hukum.
(BDN/RED)
