KASUS FEBRIE ADRIANSYAH: KETIKA PAHLAWAN ANTI KORUPSI JADI TERDAKWA, PARADOKS YANG MEMBUNUH HUKUM ITU SENDIRI

Oleh: Tim Analisa Hukum BerdayaNews.com

Paradoks Hukum -- Kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) adalah kasus paling kompleks dalam sejarah penegakan hukum Indonesia pasca reformasi. Bukan karena nilai kerugiannya, tapi karena yang disidik adalah orang yang selama 3 tahun menjadi simbol pemberantasan korupsi itu sendiri.

Dari penelusuran BerdayaNews.com atas dokumen praperadilan, keterangan Kortas Tipikor Polri, Kejaksaan Agung, dan pernyataan kuasa hukum Febri Diansyah serta Firman Wijaya, ada benang merah yang tidak bisa ditutup-tutupi: kasus ini bermula dengan paradoks.

I. PARADOKS PERTAMA: TERSANGKA PINJAMAN

Fakta yang diakui semua pihak:

Pada 10 Juli 2026, gelar perkara penetapan tersangka FA dilakukan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dipimpin Kepala Kortas Tipikor Polri. Hasilnya 16 saksi, 3 ahli, surat sita. Dari situlah terbit Surat Penetapan Tersangka dari Polda Metro Jaya.

Kemudian pada 8 September 2026, FA dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Tim 9) dengan dasar hukum yang dicantumkan: Surat Penetapan Tersangka dari Polda Metro Jaya dan 2 Putusan Praperadilan PN Jaksel No.135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL.

Inilah yang disorot kuasa hukum: "Baru kali ini ada pemanggilan tersangka didasarkan pada penetapan tersangka instansi lain dan putusan praperadilan."

Mengapa ini cacat secara hukum?

1. Melanggar Asas Kompetensi Penyidik

Pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP jo. Pasal 30 UU No.11/2021 tentang Kejaksaan. Penyidik Tipikor Polri berwenang menetapkan tersangka Tipikor. Penyidik Jampidsus berwenang menetapkan tersangka TPPU. Tidak ada satu pasal pun yang membolehkan "pinjam-meminjam" penetapan tersangka. Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 menegaskan penetapan tersangka wajib didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang diperoleh penyidik yang menangani perkara itu sendiri.

2. Praperadilan Bukan Dasar Penyidikan, Tapi Alat Kontrol

Pasal 77-83 KUHAP mengatur praperadilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka yang SUDAH ADA. Putusan praperadilan yang menolak permohonan hanya berakibat status tersangka tetap sah. Putusan itu tidak bisa dibalik menjadi surat perintah untuk memanggil tersangka di perkara lain. Logikanya terbalik.

3. Exclusionary Rule Dilanggar

Tim kuasa hukum menyebut ada pengakuan hakim di pertimbangan putusan bahwa ada pejabat tidak kompeten dan penggunaan KUHAP lama di saat KUHAP Nasional baru sudah berlaku. Jika benar ada cacat di hulu, maka semua bukti dari penggeledahan 8-9 Juli di Sentul - termasuk emas 74 Kg, ratusan miliar cash, dan dokumen saham 4 perusahaan Don Ritto - harus dikesampingkan. Ini doktrin fruit of the poisonous tree.

Hakim praperadilan sendiri menolak permohonan FA dengan alasan sudah ada 2 alat bukti. Artinya hakim menganut formalitas minimalis, tidak masuk ke materi kompetensi. Inilah yang disebut kuasa hukum sebagai Paradoks Prosedural: hakim mengakui ada penyimpangan, tapi menolak membatalkannya.

II. PARADOKS KEDUA: BUKTI YANG TIDAK PERNAH LENGKAP

Masyarakat bertanya: jika bukti sudah kuat, kenapa Tim 9 Kejagung minim temuan baru?

Fakta: Pada 31 Juli 2026 Tim 9 hanya periksa 2 saksi, 1 hadir, 5 mangkir. Sampai akhir Agustus, Kejagung masih bilang "pemilik emas 74 Kg akan dibuktikan di persidangan". Aliran Rp 40 Miliar dari Tan Kian via Ferry Hongkiriwang, di BAP Tan Kian uang itu diberikan ke Ferry, bukan ke FA. Tan Kian hanya menyebut 4 nama pejabat Kejagung tanpa menyebut spesifik FA.

Ini menunjukkan 3 kebuntuan yuridis:

Pertama, TPPU tanpa Predicate Crime yang kokoh. UU No.8/2010 tentang TPPU Pasal 2 dan 3 mensyaratkan ada tindak pidana asal. Korupsi penanganan perkara ASABRI/Jiwasraya 2020-2025 yang dituduhkan ke FA belum dibuktikan FA menerima suap untuk membelokkan perkara. Jika predicate-nya rapuh, TPPU-nya runtuh.

Kedua, Bukti Emas Fisik yang Terlalu Vulgar. FA adalah ahli TPPU. Dia yang menyidik TPPU Rp 78 Triliun Surya Darmadi. Seorang ahli TPPU tidak akan menyimpan 74 Kg emas fisik di rumah. Ahli TPPU pakai nominee, perusahaan cangkang, crypto. Temuan fisik ini justru menimbulkan pertanyaan: apakah ini TPPU atau jebakan?

Ketiga, Rantai Uang yang Putus. Untuk TPPU harus dibuktikan knowledge dan intent menyamarkan. Rantai Tan Kian -> Ferry -> FA -> Emas harus utuh. Jika putus di Ferry (Ferry pakai untuk kepentingan sendiri), maka FA tidak bisa kena TPPU.

III. PARADOKS KETIGA: MENYIDIK GURU SENDIRI

Inilah kompleksitas tertinggi. Tim 9 adalah jaksa-jaksa di Jampidsus, mantan anak buah langsung FA.

Ada asas hukum nemo judex in causa sua dan Pasal 16 KUHAP Nasional yang mewajibkan penyidik mengundurkan diri jika ada konflik kepentingan. Menyidik mantan atasan yang menilai promosi dan karir mereka selama 3 tahun, secara psikologis tidak independen.

Ada dua kemungkinan yang dibaca publik, dan keduanya berbahaya:

1. Ketidakmampuan karena Konflik Loyalitas. Tim 9 tahu cara FA bekerja, tapi tidak bebas secara psikologis untuk melakukan upaya paksa. Hasilnya penyidikan jalan di tempat.

2. Membuka Kotak Pandora. Jika Tim 9 membongkar total 4 perusahaan Don Ritto yang disebut jadi tempat pencucian, atau membongkar aliran Rp 40 M itu nyambung ke penanganan perkara ASABRI/Jiwasraya, maka yang terbuka bukan hanya FA, tapi tim penanganan perkara itu sendiri. Perkara ASABRI/Jiwasraya ditangani oleh tim, bukan perorangan. Jika FA menerima uang untuk mengamankan perkara, logikanya ada rantai di dalam.

Maka muncul strategi "jalan aman": fokus hanya ke TPPU pribadi (emas, cash), jangan buka korupsi penanganan perkaranya. Dibuat minim temuan baru supaya di sidang nanti dakwaan lemah dan mudah bebas, tapi institusi terlihat sudah menindak.

Apakah ada yang terlibat di antara Tim 9? Secara hukum tidak boleh berasumsi tanpa bukti. Tapi secara logika penyidikan, kasus ini wajib diambil alih KPK sesuai Pasal 11 UU KPK karena ada konflik kepentingan struktural di Kejagung dan Polri.

IV. APAKAH FA DIKRIMINALISASI / DITUMBALKAN?

Uji dengan 5 indikator kriminalisasi:

Predicate crime tidak jelas tapi TPPU dipaksakan - Terpenuhi

Bukti lemah tapi tersangka dipaksakan - Terpenuhi (emas belum jelas pemilik, aliran Rp 40 M putus)

Prosedur dilanggar - Terpenuhi (pinjam tersangka, KUHAP lama)

Konflik kepentingan - Terpenuhi

Perlakuan tidak wajar - Terpenuhi (ditahan di Rutan KPK padahal bukan penyidiknya)

Kesimpulan BerdayaNews.com: Ini bukan kriminalisasi murni yang direkayasa dari nol. Ada laporan awal dari Tan Kian yang sah. Tapi ini adalah Over-Criminalization dan Selective Prosecution.

Perkaranya dipaksakan naik ke TPPU agar terlihat besar dan bisa sita aset dulu, padahal fondasi korupsi asalnya belum kokoh. Teknik "tembak dulu dengan TPPU, buktikan belakangan".

Apakah ditumbalkan untuk menutupi kasus ASABRI/Jiwasraya yang lebih besar? Belum ada bukti. Tapi yang jelas, FA sedang berada di tengah tarik-menarik antara Kortas Tipikor Polri yang ingin menunjukkan taring dan Kejagung yang serba salah menyidik mantan pahlawannya sendiri.

V. APA YANG AKAN TERJADI DI DEPAN?

Penetapan tersangka tidak bisa lagi dibatalkan di sidang pokok. Praperadilan sudah final. Yang bisa dilakukan adalah Eksepsi Batal Demi Hukum atas Surat Dakwaan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Tim pengacara FA pasti akan minta dakwaan batal demi hukum karena disusun dari penyidikan cacat. Jika eksepsi diterima, hakim Tipikor akan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan FA bebas demi hukum. Jaksa harus mengulang dari nol dengan penyidik yang independen.

Jika di sidang pokok Jaksa tidak bisa menghadirkan Ferry Hongkiriwang yang menyatakan uang diberikan langsung ke FA, bukti faktur emas 74 Kg atas nama FA, dan bukti FA membelokkan perkara ASABRI/Jiwasraya, maka sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP, FA harus dibebaskan.

Rekomendasi Hukum BerdayaNews.com:

Kejagung harus ganti total Tim 9 dengan jaksa dari luar Jampidsus atau serahkan ke KPK untuk menjaga independensi.

Terbitkan penetapan tersangka mandiri oleh Tim 9 dengan gelar perkara baru, bukan menempel pada TAP Polda.

Lakukan penyitaan ulang sesuai KUHAP Nasional 2023 dengan izin Ketua PN.

Buka audit investigasi terhadap penanganan ASABRI/Jiwasraya era FA oleh Jamwas, agar publik tahu apakah ini perbuatan pribadi atau sistemik.

Kasus FA adalah cermin penegakan hukum kita: ketika pahlawan jadi penjahat, yang diuji bukan hanya orangnya, tapi sistemnya. Jika fondasinya paradoks, gedung hukum di atasnya akan tetap miring, sekuat apapun kita memolesnya.

Opini ini adalah analisis hukum berdasarkan fakta persidangan praperadilan, keterangan resmi Polri dan Kejagung, dan pernyataan kuasa hukum. Putusan akhir ada di tangan hakim Tipikor.

(Tim Hukum BerdayaNews.com)