JAKARTA, BerdayaNews.com - Kejaksaan Agung akhirnya resmi membuka konstruksi perkara yang menjerat mantan orang nomor 2 paling ditakuti di Korps Adhyaksa: mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Dalam konferensi pers Tim 9, Kamis (10/9/2026), Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna memastikan:
"Didalami sudah dan ditemukan cukup bukti menurut Tim 9 adanya tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya yang melibatkan di situ salah satunya kalau tidak salah Tan Kian."
Anang menegaskan penyidik sudah memiliki alat bukti Tindak Pidana Asal (TPA) berupa uang pemerasan dan sebagian barang bukti sudah disita Tim 9. Perkara ini akan segera dilimpah ke pengadilan.
Ini bukan kasus tunggal. Febrie kini terjerat 4 klaster sekaligus.
1. Kronologi Pemerasan Jiwasraya-Asabri: Peran Tan Kian & Ferry Hongkiriwang
Menurut sprindik baru Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan 20 Juli 2026 setelah pelimpahan dari Polri berupa 74 kilogram emas dan uang valuta asing, penyidikan fokus pada aliran uang hasil dugaan korupsi dalam penanganan PT Asabri dan PT Jiwasraya.
Modus menurut Kejagung:
- Febrie diduga melakukan pemerasan terkait penanganan perkara Jiwasraya-Asabri dengan melibatkan pengusaha properti Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho.
- Pada pemeriksaan 30 Juli 2026, Koordinator Tim 9 / Jamwas Rudi Margono mengatakan: "Terkait dengan Tan Kian, tadi kita panggil juga, kita konfirmasi terkait dugaan-dugaan yang terkait dengan penanganan Asabri atau Jiwasraya ini."
Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah (mantan Jubir KPK), membantah. Ia menyebut BAP Tan Kian menyatakan uang diserahkan kepada Ferry Hongkiriwang, bukan ke Febrie. Namun Tim 9 menyatakan sudah ada penyitaan uang sebagai barang bukti pemerasan.
Ferry Hongkiriwang kini dititipkan ke LPSK sebagai saksi kunci karena diduga jadi perantara.
2. Temuan Fantastis: Rp543 Miliar & 74 Kg Emas di Rumah Sentul
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di rumah di Sentul, Bogor.
Polisi melakukan penggeledahan di 13 lokasi, menemukan uang hampir Rp500 miliar dan emas 74 kg, lalu cek kadar emasnya. Pada versi lain, barang bukti disebut Rp476 miliar (klaim kuasa hukum). Febrie membantah kepemilikan emas tersebut: "Kalau bicara TPPU, asal-usul hasil kejahatan itu betul-betul harus dibuktikan."
Selain Febrie, 2 tersangka lain ditetapkan:
- Nurman Herin (NH) - pihak swasta, ditetapkan 30 Juli 2026 dengan pertimbangan dua alat bukti, diduga turut serta TPPU
- Don Ritto (DR) - pengacara, diduga bantu pencucian
3. Investigasi BerdayaNews: Kenapa Lama Tak Terlacak Jamwas & APH?
Ini pertanyaan besar publik: bagaimana Jampidsus yang seharusnya berantas korupsi bisa menyimpan setengah triliun di rumah tanpa terdeteksi pengawasan internal?
a) Modus "Trading in Influence" & "Memberantas Korupsi Sembari Korupsi"
Ketua Tim 9 Rudi Margono menjelaskan modus operandi secara umum adalah dugaan TPPU yang dilakukan penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat. Koalisi pelapor ke KPK bahkan menyebut: "Diduga dilakukan oleh terlapor Jampidsus Febrie Adriansyah selaku penanggung jawab penyidikan, dengan modus operandi memberantas korupsi sembari korupsi."
Kejagung menjelaskan istilah "trading in influence" bukan tindak pidana tersendiri, melainkan gambaran modus: memanfaatkan jabatan, kewenangan, atau pengaruh untuk memperoleh keuntungan tidak sah berupa uang dan emas batangan.
b) Teknik Pencucian Berlapis
Dari pemeriksaan saksi perbankan dan ahli pada Rabu 9 September 2026, Tim 9 mengintensifkan penelusuran alur dana mencurigakan. Pola yang diduga:
1. Hasil pemerasan dari Tan Kian / penanganan Jiwasraya-Asabri tidak masuk rekening pribadi, tapi ditampung di rekening Ferry Hongkiriwang dan Nurman Herin.
2. Layering via pengacara: Don Ritto diduga buatkan struktur transaksi jasa hukum fiktif untuk mengaburkan asal uang.
3. Placement fisik: Uang tunai ditarik dan disimpan fisik di rumah Sentul, tidak di bank, sehingga luput dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan deteksi PPATK. Emas 74 kg dipilih karena mudah dipindahkan dan tidak tercatat di sistem perbankan.
4. Penggunaan proyek lain sebagai tameng: Febrie juga terjerat 3 perkara lain: korupsi PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU PLN yang sebabkan blackout, dan Asabri. Dengan menangani banyak kasus besar, aliran uang pemerasan bisa disamarkan sebagai fee koordinasi perkara.
Karena itulah Jamwas lama tak deteksi - uang tidak pernah masuk sistem Kejaksaan.
c) Lemahnya Pengawasan Internal & Praperadilan Gagal
Febrie sempat ajukan 2 gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk gugurkan status tersangka, namun keduanya ditolak Hakim Tunggal. Ia juga sempat diperiksa sebagai tersangka berdasarkan Sprindik Polri (Kortas Tipikor), bukan Kejagung, sehingga ada tumpang tindih kewenangan yang dimanfaatkan.
Pada pemeriksaan 7 Agustus 2026, Febrie hanya dicecar 18 pertanyaan lalu dipulangkan tanpa ditahan. Kuasa hukum Hotman Paris Hutapea klaim penahanan tidak sah. Ini menimbulkan kritik "perlakuan istimewa".
4. Apa Selanjutnya?
Kejagung pastikan berkas segera P21 dan dilimpah ke pengadilan. Tim 9 sudah sita sebagian uang pemerasan dan terus cecar saksi perbankan.
Jika terbukti, Febrie terancam pasal berlapis: Pasal 12e UU Tipikor (pemerasan), Pasal 3-4 UU TPPU, dengan ancaman 20 tahun.
Pertanyaan yang belum terjawab: apakah ada Jampidsus lain atau oknum di Jamwas yang ikut menikmati aliran? Koalisi masyarakat sipil sudah laporkan dugaan lelang saham PT Gunung Bara Utama yang juga ditangani Febrie ke KPK.
BerdayaNews.com akan terus kawal sidangnya.
(Tim Redaksi)




