Fakta Lengkap Penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur'an Sukoharjo – Buru Mantan Napiter, Santriwati Trauma, Komnas HAM Turun Tangan

SUKOHARJO - BerdayaNews.com - Penggeledahan dua pondok pesantren di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, pada dini hari 27 Oktober 2026 lalu berbuntut panjang. Empat perwira Polres Sukoharjo dinonaktifkan dan diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri setelah muncul dugaan pelanggaran prosedur saat menggeledah Ponpes putri yang dihuni santriwati di bawah umur.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus pembakaran dan perusakan warung makan di Sukoharjo yang melibatkan mantan narapidana terorisme (napiter).

Bermula dari Pembakaran Warung Mi Babi

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjelaskan, kasus ini bermula dari pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo pada 12 September 2026.

Dalam penyidikan, polisi menangkap satu tersangka berinisial ST pada 19 Oktober 2026. ST diketahui merupakan mantan napiter kasus penyerangan Polsek Pasar Kliwon tahun 2015.

Dari hasil pemeriksaan ST, penyidik mengantongi satu nama lain berinisial I, yang juga merupakan mantan napiter dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan informasi intelijen, I diduga bersembunyi di dua lokasi yang mengatasnamakan pondok pesantren namun tidak terdaftar resmi di Kementerian Agama.

Kedua lokasi tersebut adalah Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo dan satu bangunan serupa di Desa Trengguli, Jenawi, Karanganyar.

Penggeledahan Dini Hari Picu Sorotan

Penggeledahan dilakukan tim gabungan Polda Jateng, Polres Sukoharjo dan Satuan Brimob pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB dengan berbekal Surat Perintah dan Penetapan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Dalam penggeledahan, tersangka I tidak ditemukan. Namun polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam seperti pedang, parang, sangkur, busur panah, serta drone, HT, kotak amunisi, dan puluhan buku.

Polemik muncul dari bangunan di Sukoharjo. Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mu’min selaku pengelola melalui surat edaran tertanggal 29 Oktober 2026 menyebut, saat penggeledahan berlangsung di dalam pondok terdapat 12 santriwati berusia 10 hingga 16 tahun, empat ustazah, dan dua balita berusia 3 dan 5 tahun yang sedang tertidur.

Dalam surat tersebut disebutkan, puluhan aparat bersenjata laras panjang mendobrak pintu, menodongkan senjata, serta menarik santriwati yang belum sempat mengenakan jilbab. Sebanyak 15 penghuni kemudian dibawa ke Polsek Mojolaban pada pukul 03.51 WIB dan dilanjutkan ke Polres Sukoharjo pada pukul 10.00 WIB tanpa didampingi wali atau penasihat hukum.

Komnas HAM dan KPAI Turun Tangan

Laporan tersebut memicu reaksi luas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Ketuanya Anis Hidayah pada Minggu (1/11/2026) mendesak Propam Polri dan Kompolnas melakukan pemeriksaan independen.

"Penggeledahan dan penyitaan harus mengacu pada KUHAP, termasuk izin pengadilan, surat tugas, dan berita acara. Penanganan tidak boleh mengabaikan perlindungan HAM khususnya hak anak, perempuan dan privasi penghuni pesantren," ujar Anis Hidayah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga meminta pemulihan psikologis bagi santriwati yang diduga mengalami trauma.

Sementara itu, GP Ansor Jawa Tengah dan sejumlah organisasi Islam menyayangkan metode penggeledahan di jam yang tidak lazim terhadap pesantren putri.

Mabes Polri: Jadi Bahan Evaluasi, 4 Polisi Dinonaktifkan

Menanggapi sorotan publik, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir pada Minggu (1/11/2026) menyatakan Polri mendengar kritik masyarakat.

"Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan," kata Isir.

Isir mengklaim berdasarkan keterangan Polda Jateng, penggeledahan telah melibatkan personel Polwan serta didampingi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Seluruh santri telah dipulangkan kepada orang tua pada hari yang sama setelah dipastikan tidak terlibat kasus pembakaran.

Wakapolda Jateng Brigjen Andi Herindra pada Senin (2/11/2026) membenarkan bahwa Propam Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan. Sebagai langkah akuntabilitas, empat personel dinonaktifkan dari jabatan.

Keempatnya adalah Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena, Kasat Reskrim Iptu AS, Kanit Pidum Ipda FA, dan Kanit PPA Ipda RAP. Barang-barang milik ponpes yang sempat disita seperti safety box juga telah dikembalikan pada Sabtu (31/10/2026).

Kasus pembakaran warung di Grogol sendiri hingga kini masih dalam penyidikan dan pencarian terhadap DPO berinisial I terus dilakukan.

CATATAN REDAKSI:
Artikel ini disusun dari keterangan resmi Polda Jateng, Mabes Polri, Komnas HAM, dan surat edaran Yayasan Al-Mu’min. BerdayaNews.com menjunjung asas praduga tak bersalah dan keberimbangan.

(BDN/RED)