MEDAN, BerdayaNews.com - Gelombang keresahan atas maraknya peredaran gelap narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) memicu Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Sumatera Utara (AMPD Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Rabu (14/10/2026).
Massa mendesak aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas dan transparan dalam membongkar dugaan jaringan peredaran sabu di wilayah Kecamatan NA IX-X dan kawasan Kampung Pajak, yang disinyalir dikomandoi oleh seorang pria berinisial SH.
Pimpinan aksi, Gunawan Situmorang, menegaskan bahwa mahasiswa sengaja mendatangi Mapolda Sumut karena menilai penanganan di tingkat lokal belum menyentuh aktor intelektual atau bandar utama.
"Labura masih marak peredaran narkoba, khususnya di Kecamatan NA IX-X dan Kampung Pajak, yang diduga dikomandoi oleh SH. Kami datang ke Mapolda Sumut agar kasus ini diambil alih dan diusut tuntas hingga ke akar-akarnya," tegas Gunawan dalam orasinya.
Analisis: Potret Kerentanan dan Masifnya Peredaran Narkoba di Labura
Secara geografis dan sosiologis, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) memiliki posisi yang sangat rentan terhadap peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara:
Jalur Perlintasan dan Kawasan Perkebunan:
Kecamatan NA IX-X dan Kampung Pajak terletak di koridor Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) yang padat mobilitas. Area yang luas dan didominasi kawasan perkebunan kelapa sawit kerap dimanfaatkan jaringan penyalahguna sebagai titik transhipment (penampungan) maupun barak penyalahgunaan yang terisolasi dari jangkauan publik.
Dampak Sosial dan Kerugian Ekonomi:
Maraknya peredaran barang haram ini tidak hanya memicu ketergantungan pada usia produktif, tetapi juga berbanding lurus dengan meningkatnya angka kejahatan konvensional di Labura, seperti pencurian di area perkebunan, curat, hingga konflik sosial warga.
Mengapa Pengawasan Kepolisian Dinilai Belum Optimal?
Aksi mahasiswa di Mapolda Sumut menjadi sinyal kritik terhadap efektivitas penindakan di lapangan. Beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab penanganan narkoba belum optimal meliputi:
Penindakan Masih Dominan Pengguna/Pengedar Kecil: Pola penindakan hukum kerap berhenti pada tingkatan kurir atau pengguna (street-level dealers), sementara sosok kunci yang membiayai atau mengendalikan jaringan belum tersentuh hukum secara tuntas.
Tantangan Geografis dan Kebocoran Informasi: Medan operasi yang luas serta dugaan keterlibatan oknum atau simpul informan (spion) di tingkat bawah sering memicu kebocoran saat operasi penggerebekan (Grebek Kampung Narkoba) digelar.
Defisit Kepercayaan Publik (Public Trust): Kurangnya transparansi tindak lanjut laporan masyarakat memicu persepsi bahwa aparat penegak hukum kurang responsif, sehingga warga menaruh harapan ke tingkat Polda.
Momentum Pergantian Kapolri: Saatnya Reformasi Penindakan Narkoba
Aksi ini berlangsung di tengah momentum krusial kepemimpinan baru Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di bawah komando Kapolri yang baru, pembersihan jaringan narkoba dan penindakan tegas tanpa pandang bulu menjadi salah satu prioritas utama institusi.
Situasi ini menuntut jajaran Polda Sumut dan Polres Labuhanbatu untuk menunjukkan komitmen nyata yang sejalan dengan instruksi pimpinan tertinggi Polri.
Rekomendasi Langkah Strategis Kepolisian
Untuk menjawab tuntutan mahasiswa dan memutus mata rantai narkoba di Labura, kepolisian direkomendasikan mengambil langkah-langkah konkrit berikut:
Pengambilalihan & Asistensi Khusus (Tim Khusus Ditresnarkoba Polda Sumut):
Polda Sumut perlu menerjunkan Tim Khusus (Timsus) untuk melakukan penyelidikan independen terhadap figur berinisial SH dan jaringannya guna mengantisipasi kendala teknis di tingkat lokal.
Penerapan Pasal TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang):
Penindakan tidak hanya berhenti pada penyitaan barang bukti narkotika, melainkan melacak aliran dana dan menyita aset para bandar (follow the money) untuk mematikan struktur finansial jaringan tersebut.
Audit Internal dan Penindakan Oknum secara Tegas:
Menindak tegas siapapun oknum yang terbukti menjadi "bemper" atau memberikan perlindungan kepada pelaku peredaran narkoba.
Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Posko Pengaduan Steril:
Membuat saluran pengaduan masyarakat (hotline) yang terenkripsi dan langsung terkoneksi ke Polda Sumut untuk menjamin keamanan para pelapor di daerah.
Diharapkan aksi moral mahasiswa ini menjadi katalisator bagi Polda Sumut untuk bertindak cepat, akuntabel, dan transparan demi mewujudkan wilayah Labuhanbatu Utara yang bersih dari ancaman narkotika (Bersinar).
(Tim Redaksi)
