BOGOR, BerdayaNews.com, Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Bogor Raya kembali menggelar Aksi Jilid III di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (21/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak pertanggungjawaban politik dan administratif Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Ade Ruhandi alias Jaro Ade, serta meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas berbagai dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Aksi ini berlangsung ketika sejumlah perkara hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, pembangunan fasilitas kesehatan, serta pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian publik.
Penelusuran BerdayaNews.com terhadap pemberitaan dan keterangan resmi yang tersedia menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak seluruhnya berada pada tahap hukum yang sama. Dugaan pemotongan insentif dan pengadaan barang dan jasa sedang ditangani KPK, sedangkan perkara pembangunan RSUD Bogor Utara di Parung telah memasuki tahap penetapan tersangka oleh kejaksaan. Adapun dugaan jual beli jabatan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Polres Bogor berdasarkan informasi yang dipublikasikan sebelumnya.
Perbedaan status hukum tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara dugaan, temuan audit, hasil penyidikan, dan kesalahan yang telah diputuskan pengadilan.
KPK telusuri dugaan pemotongan insentif Bappenda
Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah dugaan pemotongan insentif pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
KPK pada 21 Agustus 2026 menyampaikan bahwa penyidikan di lingkungan Pemkab Bogor berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut. Lembaga antirasuah juga menyatakan sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Pada akhir Agustus 2026, KPK menggeledah kantor Bappenda dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Penyidik juga menggeledah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
KPK kemudian menjelaskan bahwa uang Rp1,5 miliar yang diamankan diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima pegawai Bappenda. Penyidik mendalami mekanisme pemotongan, jumlah dana yang dipotong, frekuensi praktik, serta pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang tersebut.
Perkembangan berikutnya, pada 20 Oktober 2026, KPK memeriksa lima saksi untuk mendalami dugaan penggunaan koperasi pegawai sebagai tempat pengelolaan dana hasil pemotongan insentif. Menurut keterangan KPK yang diberitakan ANTARA, dana tersebut diduga digunakan untuk diberikan kepada pihak penyelenggara negara.
Apa yang masih harus diungkap?
- Berapa total insentif yang seharusnya diterima pegawai dan berapa yang benar-benar dibayarkan?
- Sejak kapan dugaan pemotongan berlangsung dan siapa yang menginisiasi atau mengatur mekanismenya?
- Siapa penerima akhir dana dan apakah terdapat bukti transaksi, komunikasi, atau perintah yang menghubungkan para pihak?
- Apakah uang yang diamankan Rp1,5 miliar merupakan seluruh hasil pemotongan atau hanya sebagian barang bukti?
- Apakah terdapat pihak lain yang memperoleh manfaat dan bagaimana pertanggungjawaban masing-masing berdasarkan alat bukti?
Informasi mengenai dugaan potongan lebih dari Rp17 miliar yang disebut dalam bahan aksi FABEM belum dapat diperlakukan sebagai jumlah kerugian negara yang telah terverifikasi. Angka tersebut perlu diuji melalui dokumen pembayaran, rekening, hasil audit, serta keterangan resmi penyidik.
Perlu pula ditegaskan bahwa KPK sebelumnya menyatakan tidak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor pada 20 Agustus 2026. Karena itu, perkara ini lebih tepat diberitakan sebagai penyidikan dugaan korupsi, bukan sebagai kasus OTT yang telah dikonfirmasi KPK.
Pengadaan smartboard dan barang serta jasa: anggaran pendidikan menjadi perhatian
Selain insentif Bappenda, KPK mendalami pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Salah satu objek yang disebut secara terbuka oleh KPK adalah pengadaan papan interaktif digital atau smartboard.
Dalam pemberitaan ANTARA pada 31 Agustus dan 1 September 2026, KPK menyebut pengadaan smartboard sebagai salah satu kegiatan yang didalami. Penyidik juga menelusuri pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan telah mengamankan sejumlah dokumen dari penggeledahan kantor dinas tersebut.
Pengadaan perangkat pendidikan perlu diperiksa tidak hanya dari sisi harga barang, tetapi juga dari kebutuhan sekolah, spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, volume pembelian, distribusi, kesesuaian barang, dan manfaat yang diterima peserta didik.
Dalam perspektif pengawasan keuangan publik, pertanyaan utamanya adalah apakah barang dibeli sesuai kebutuhan dan harga yang wajar, apakah proses pemilihan penyedia berjalan kompetitif, serta apakah barang benar-benar diterima dan berfungsi sebagaimana kontrak.
Namun, belum tersedia angka kerugian negara yang dapat dipastikan dari informasi yang dirujuk dalam laporan ini khusus untuk pengadaan smartboard. Oleh karena itu, nilai anggaran proyek tidak boleh langsung disamakan dengan kerugian negara.
KPK juga belum mengumumkan tersangka untuk perkara pemotongan insentif dan pengadaan yang diberitakan dalam penyidikan umum tersebut pada saat keterangan-keterangan awal itu disampaikan. Perkembangan status terbaru masing-masing perkara perlu dikonfirmasi kembali kepada KPK.
RSUD Bogor Utara di Parung: kerugian negara sekitar Rp9,17 miliar
Perkara lain yang memiliki angka kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan adalah pembangunan gedung RSUD Bogor Utara di Kecamatan Parung.
Proyek tersebut memiliki nilai sekitar Rp93 miliar dan dibiayai melalui bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021. Proyek yang ditargetkan selesai pada Desember 2021 itu mengalami keterlambatan dan baru rampung sekitar pertengahan 2022.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan seorang ASN aktif berinisial BAP sebagai tersangka pada Juli 2026. Menurut pemberitaan RRI dan laporan yang mengutip keterangan kejaksaan, kerugian keuangan negara mencapai Rp9.179.191.850,88 berdasarkan laporan pemeriksaan BPK RI. Penyidik mengindikasikan persoalan dalam proses pemilihan penyedia, termasuk dugaan penggelembungan harga, pengurangan volume pekerjaan, dan ketidaksesuaian kualitas bangunan dengan spesifikasi.
Angka tersebut setara sekitar 9,87 persen dari nilai proyek Rp93 miliar. Persentase ini hanya perbandingan aritmetis antara nilai kerugian yang dilaporkan dan nilai proyek, bukan ukuran tingkat kesalahan seseorang atau bukti bahwa seluruh nilai proyek bermasalah.
Secara substantif, penyidikan harus menjawab siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan pengadaan, bagaimana spesifikasi dan volume pekerjaan diverifikasi, siapa yang menyetujui pembayaran, serta bagaimana pengawasan teknis dilakukan.
Tanggung jawab pidana tidak otomatis melekat kepada seluruh pejabat yang memiliki hubungan administratif dengan proyek. Peran setiap orang harus dibuktikan berdasarkan kewenangan, tindakan, unsur kesalahan, dan alat bukti yang sah.
Perkara ini juga harus dibedakan dari penyidikan KPK terkait Bappenda dan pengadaan Dinas Pendidikan. Ketiganya merupakan perkara yang berbeda dan tidak boleh digabungkan menjadi satu angka kerugian tanpa dasar audit yang jelas.
Dugaan jual beli jabatan: penyidikan polisi perlu menghasilkan kejelasan
Dugaan jual beli jabatan ASN di lingkungan Pemkab Bogor juga menjadi perhatian.
Pada April 2026, Inspektorat Kabupaten Bogor menyatakan telah menyelesaikan audit investigasi dan melimpahkan perkara kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan internal meminta keterangan dari 24 pegawai atau pejabat. Pemkab menyampaikan bahwa transaksi yang teridentifikasi terjadi di antara empat PNS, sedangkan audit tersebut tidak menemukan aliran dana ke BKPSDM, Tim Penilai Kinerja, maupun pihak terkait lainnya.
Pada 27 Juni 2026, Polres Bogor mengumumkan bahwa penanganan perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi menyatakan dugaan tindak pidana yang didalami berkaitan dengan gratifikasi.
Dengan demikian, tuntutan agar perkara ini dituntaskan memiliki dasar kepentingan publik yang jelas. Akan tetapi, perkembangan penyidikan, penetapan tersangka, dan hasil akhir perkara harus tetap dikonfirmasi kepada Polres Bogor dan kejaksaan.
Publik perlu memperoleh penjelasan apakah transaksi antarempat PNS tersebut berkaitan dengan promosi jabatan, apakah terdapat janji atau penerimaan imbalan, siapa yang menawarkan atau menerima uang, serta apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau membantu perbuatan tersebut.
Pemeriksaan juga harus membedakan transaksi pribadi yang sah dari transaksi yang memiliki hubungan kausal dengan pemberian jabatan. Tidak setiap perpindahan uang ant pegawai otomatis merupakan korupsi; konteks, tujuan, dan bukti hukumnya menentukan.
Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati: apa batas hukumnya?
FABEM mendesak pertanggungjawaban politik dan administratif Bupati Rudy Susmanto serta Wakil Bupati Ade Ruhandi. Tuntutan ini perlu dibaca dalam kerangka kewajiban kepala daerah mengelola pemerintahan, melakukan pengawasan, memastikan perangkat daerah bekerja sesuai hukum, dan menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan.
Namun, pertanggungjawaban politik atau administratif berbeda dari pertanggungjawaban pidana.
Secara administratif, pejabat dapat dimintai penjelasan tentang sistem pengawasan, prosedur pengendalian, tindak lanjut audit, dan langkah pencegahan. Secara politik, masyarakat dapat menilai keterbukaan, respons, dan pelaksanaan mandat pemerintahan berdasarkan fakta yang terverifikasi.
Sementara itu, untuk menetapkan seseorang bertanggung jawab secara pidana, penyidik dan penuntut umum harus membuktikan unsur tindak pidana serta keterlibatan orang yang bersangkutan melalui proses hukum yang sah. Jabatan sebagai Bupati atau Wakil Bupati, dengan sendirinya, tidak membuktikan keterlibatan dalam perkara.
Pertanyaan yang layak diajukan kepada pimpinan daerah adalah: apakah pengendalian internal berjalan, apakah laporan penyimpangan ditindaklanjuti, apakah hasil audit diperbaiki, apakah pejabat terkait dinonaktifkan atau dikenai tindakan yang sesuai ketika dasar hukumnya terpenuhi, serta apakah pelayanan publik tetap terlindungi selama penyidikan berlangsung?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus bersumber dari dokumen, keterangan resmi, dan hasil pemeriksaan, bukan asumsi mengenai keterlibatan seseorang.
Peta perkara, nilai uang, dan status hukum
Berikut matriks yang dapat digunakan sebagai acuan awal untuk peliputan lanjutan BerdayaNews.com. Beberapa Perkara yang ditelusuri:
Dugaan pemotongan insentif Bappenda, Nilai yang diketahui Rp1,5 miliar diamankan; total dugaan pemotongan belum terverifikasi, status masih Penyidikan KPK
Dugaan pengadaan barang dan jasa, termasuk smartboard dengan Nilai kerugian belum terverifikasi masih pendalaman KPK
Pembangunan RSUD Bogor Utara/Parung, Rp9.179.191.850,88 kerugian yang dilaporkan berdasarkan pemeriksaan BPK, sumber Satu ASN berinisial BAP ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan
Dugaan jual beli jabatan ASN, dengan Nilai transaksi keseluruhan belum terverifikasi dan sumber berdasarkan Penyidikan Polres Bogor berdasarkan perkembangan yang diberitakan pada Juni 2026.
Catatan penghitungan: Rp1,5 miliar dan Rp9,179 miliar tidak boleh langsung dijumlahkan sebagai total kerugian negara. Uang Rp1,5 miliar merupakan uang yang diamankan dan diduga berkaitan dengan pemotongan insentif, sedangkan Rp9,179 miliar merupakan nilai kerugian yang dilaporkan dalam perkara RSUD. Kedua angka mempunyai dasar dan karakter hukum berbeda.
Nilai potongan insentif lebih dari Rp17 miliar yang disebut dalam bahan FABEM juga belum dapat dimasukkan ke perhitungan kerugian negara sebelum dikonfirmasi melalui dokumen penyidikan atau audit yang dapat dipertanggungjawabkan.
Analisis hukum: peraturan apa yang berpotensi dilanggar?
Penentuan pasal yang tepat bergantung pada perbuatan yang terbukti, waktu kejadian, status pelaku, dan unsur tindak pidana yang terpenuhi. Kerangka berikut merupakan peta pemeriksaan hukum, bukan kesimpulan bahwa semua pasal telah dilanggar.
1. Dugaan pemotongan insentif Bappenda
Kerangka hukum yang perlu diuji
* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, termasuk ketentuan tentang suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan yang relevan dengan fakta perkara.
* Ketentuan KUHP dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, perlu diperhatikan untuk perbuatan dalam periode berlakunya serta ketentuan peralihan dan asas hukum pidana yang relevan.
* Peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah, hak pegawai, dan tata cara pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Hal yang harus dibuktikan: apakah insentif merupakan hak pegawai, apakah pemotongan memiliki dasar hukum, siapa yang memerintahkan atau menerima uang, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau penerimaan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Potensi kerugian: hak keuangan pegawai yang tidak dibayarkan, kerugian keuangan negara atau daerah jika unsur hukumnya terpenuhi, serta biaya pemeriksaan dan pemulihan. Besarannya harus dihitung tanpa penghitungan ganda.
2. Pengadaan barang dan jasa, termasuk smartboard
Kerangka hukum yang perlu diuji
* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan yang berlaku pada waktu pengadaan, termasuk Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan perubahan berikutnya.
* UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidana yang berlaku menurut waktu perbuatan, apabila ditemukan rekayasa pengadaan, suap, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur pidana.
* Ketentuan administrasi keuangan negara dan daerah serta standar pemeriksaan pengadaan.
Hal yang harus dibuktikan: kesesuaian harga dengan harga pasar, persaingan penyedia, spesifikasi dan volume barang, penerimaan barang, pembayaran, serta manfaat bagi sekolah.
Potensi kerugian: selisih pembayaran yang tidak sah, barang yang tidak diterima, kekurangan volume, atau biaya yang tidak menghasilkan manfaat sesuai kontrak. Nilai kontrak keseluruhan bukan otomatis kerugian negara.
3. Pembangunan RSUD Bogor Utara/Parung
Kerangka hukum yang perlu diuji
* Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menurut pemberitaan menjadi pasal yang disangkakan kepada tersangka BAP.
* Ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban teknis konstruksi yang berlaku pada proyek.
* Ketentuan mengenai pemulihan kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana pihak yang terbukti terlibat.
Hal yang harus dibuktikan: proses pemilihan penyedia, peran masing-masing pihak, ketidaksesuaian volume atau spesifikasi, hubungan tindakan dengan kerugian, dan unsur kesalahan yang disyaratkan pasal terkait.
Potensi kerugian: Rp9.179.191.850,88 sebagaimana dilaporkan berdasarkan pemeriksaan BPK. Status dan perkembangan angka tersebut perlu dicocokkan dengan dokumen audit serta proses hukum terbaru.
4. Dugaan jual beli jabatan ASN
Kerangka hukum yang perlu diuji
* Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang gratifikasi, sepanjang unsur dan penerapannya terpenuhi.
* Pasal 12 huruf e UU tersebut mengenai pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, hanya apabila fakta memenuhi unsur pasal itu.
* UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS untuk aspek administrasi kepegawaian, sesuai ruang lingkup penerapannya.
Hal yang harus dibuktikan: apakah uang diberikan atau diterima sebagai imbalan atas jabatan, siapa pihak yang terlibat, apa tujuan transaksi, serta bagaimana hubungan antara pembayaran dan keputusan kepegawaian.
Potensi kerugian: transaksi uang yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana, kerusakan sistem merit, dan biaya kelembagaan akibat pengisian jabatan yang tidak sesuai ketentuan. Kerusakan tata kelola tidak otomatis memiliki nilai kerugian keuangan negara tertentu.
Dampak terhadap masyarakat, keuangan daerah, dan negara
Kerugian dalam perkara tata kelola tidak hanya dapat dinilai dari uang yang diduga diselewengkan. Namun, setiap kategori dampak harus dipisahkan agar analisis tidak mencampur kerugian finansial yang dapat dihitung dengan dampak sosial yang memerlukan indikator tersendiri.
Kerugian keuangan negara atau daerah
Dapat berupa pembayaran yang tidak sah, kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, atau penerimaan yang diselewengkan, sepanjang memenuhi kriteria hukum dan didukung bukti yang memadai. Angka final memerlukan audit dan pemeriksaan sesuai kewenangan.
Kerugian bagi masyarakat
Jika fasilitas kesehatan terlambat atau tidak memenuhi spesifikasi, masyarakat berpotensi kehilangan manfaat layanan yang seharusnya diterima. Jika perangkat pendidikan tidak berfungsi atau tidak sesuai kebutuhan, manfaat anggaran pendidikan juga berkurang. Besarnya dampak memerlukan data layanan, jumlah penerima manfaat, dan evaluasi teknis.
Kerugian tata kelola pemerintahan
Dugaan pemotongan hak pegawai dan praktik jual beli jabatan, jika terbukti, dapat merusak integritas birokrasi, mengurangi kepercayaan publik, dan melemahkan sistem merit. Dampak ini tidak dapat langsung dijumlahkan dengan nilai kerugian keuangan.
Pertanggungjawaban pejabat: apa yang harus diperiksa?
Agar tuntutan terhadap Bupati dan Wakil Bupati memiliki dasar yang terukur, evaluasi sebaiknya diarahkan pada empat aspek:
* Tanggung jawab pengawasan. Apakah mekanisme pengendalian internal berjalan dan apakah laporan penyimpangan ditindaklanjuti?
* Tanggung jawab administratif. Apakah hasil audit ditindaklanjuti, hak pegawai dipulihkan bila terbukti dipotong tanpa dasar, dan prosedur pengadaan diperbaiki?
* Tanggung jawab politik. Apakah pimpinan daerah memberikan penjelasan yang memadai, membuka informasi yang dapat dipublikasikan secara sah, dan menjamin layanan publik tetap berjalan?
* Tanggung jawab pidana. Apakah terdapat bukti individual mengenai perbuatan, kewenangan, kesalahan, dan hubungan dengan tindak pidana? Penetapannya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan sesuai tahap proses hukum.
Tidak tepat menyimpulkan bahwa Bupati atau Wakil Bupati melakukan tindak pidana hanya karena perkara terjadi di lingkungan pemerintahannya. Sebaliknya, kedudukan mereka sebagai pimpinan daerah juga tidak menghilangkan kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana pengawasan dan tindak lanjut dilakukan.
Apa yang perlu dibuka kepada publik?
FABEM, masyarakat, akademisi, dan media dapat mengawal perkara dengan meminta informasi yang terukur dan relevan, antara lain:
* Perkembangan resmi penyidikan KPK mengenai pemotongan insentif Bappenda, termasuk jumlah dana yang berhasil ditelusuri dan status penanganannya.
* Perkembangan penyidikan pengadaan smartboard dan barang lainnya, dengan tetap menjaga kerahasiaan materi penyidikan yang dilindungi hukum.
* Dokumen atau ringkasan audit RSUD Parung yang dapat dibuka secara sah, status penanganan kerugian, serta langkah pemulihan.
* Perkembangan penyidikan dugaan jual beli jabatan oleh Polres Bogor dan kejaksaan.
* Hasil tindak lanjut Inspektorat, tindakan administratif yang telah dijatuhkan, serta perbaikan sistem pengendalian internal.
Keterbukaan bukan berarti seluruh dokumen penyidikan harus dipublikasikan. Informasi yang dibuka harus mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, dan pembatasan yang sah dalam proses penegakan hukum.
Tuntutan publik harus dijawab dengan bukti
Aksi Jilid III FABEM Bogor Raya memperlihatkan adanya tuntutan masyarakat agar persoalan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor mendapatkan kejelasan. Sejumlah perkara memang telah memasuki proses penegakan hukum, tetapi perkembangan setiap perkara harus dibaca berdasarkan statusnya masing-masing.
Dari data yang berhasil ditelusuri, perkara RSUD Parung memiliki angka kerugian yang dilaporkan sebesar Rp9,179 miliar. Dalam perkara insentif Bappenda, KPK telah mengamankan Rp1,5 miliar dan terus menelusuri dugaan pemotongan serta aliran dananya. Untuk pengadaan smartboard dan dugaan jual beli jabatan, pembuktian serta penentuan nilai kerugian masih memerlukan informasi lanjutan yang terverifikasi.
Karena itu, ukuran keberhasilan pengawasan publik bukan semata-mata banyaknya pejabat yang diperiksa atau besarnya angka yang disebutkan, melainkan kejelasan proses hukum, akuntabilitas penggunaan anggaran, pemulihan hak atau kerugian yang terbukti, dan perbaikan sistem agar penyimpangan serupa tidak berulang.
BerdayaNews.com akan terus mengawal perkembangan perkara-perkara tersebut dengan mengedepankan bukti, asas praduga tak bersalah, hak jawab, dan kepentingan masyarakat.
(Tim BerdayaNews)
