BEKASI, BerdayaNews.com - Dinamika sosial kemasyarakatan di wilayah penyangga ibu kota, baik Kota maupun Kabupaten Bekasi, kembali terusik oleh isu fundamental pelayanan publik. Kali ini, sebuah "Surat Terbuka" yang ditulis oleh perwakilan komunitas warga marjinal tanpa dokumen kependudukan (KTP dan KK) viral di berbagai platform media sosial, memicu gelombang simpati sekaligus kritik tajam.
Surat yang diberi judul sangat humanis, "Kami Hidup, Tapi Tak Diakui Negara", menyuarakan jeritan hati ratusan hingga mungkin ribuan jiwa yang tinggal dan beraktivitas di Bekasi, namun secara administratif dianggap "tidak ada".
Dalam surat tersebut, mereka memaparkan betapa ketiadaan KTP/KK telah merantai kehidupan mereka dalam rantai kemiskinan struktural. Mereka tidak bisa mengakses jaminan kesehatan gratis (PBI APBD/APBN), kesulitan mendaftarkan anak sekolah, tidak bisa membuka rekening bank, hingga rentan menjadi korban eksploitasi kerja karena tidak memiliki identitas hukum resmi.
"Kami membayar kontrakan di sini, anak-anak kami lahir di sini, dan kami bekerja serabutan di sini. Kami nyata, kami bernapas, tapi di mata hukum kami hantu. Tanpa KTP, kami tidak bisa berdaya. Kami mohon pengakuan," demikian petikan isi surat terbuka tersebut.
Isu Humanis yang Menjadi Bola Panas Politik
Viralnya surat terbuka ini secara otomatis menaikkan tensi politik lokal di Bekasi, mengingat ketersediaan dokumen kependudukan adalah hak dasar warga negara (HAM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Isu ini menjadi indikator krusial dalam menilai kapasitas pemerintahan daerah.
Aksi ini juga dinilai publik sebagai tamparan keras bagi jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di wilayah Bekasi, baik di Kota maupun Kabupaten, yang selama ini mengklaim kesuksesan program rekam cetak Adminduk.
Response Disdukcapil: Antara Kendala Hukum dan Solusi Reaktif
Merespons tekanan publik, redaksi BerdayaNews.com mengonfirmasi situasi ini kepada jajaran Pemda terkait.
Kadisdukcapil (Perwakilan Kota/Kabupaten Bekasi), saat dikonfirmasi menyatakan keprihatinannya dan mengakui adanya fenomena warga "non-dokumen" tersebut.
"Kami sangat prihatin dan menyadari adanya aspirasi tersebut. Masalahnya seringkali kompleks, mulai dari warga yang tidak memiliki dokumen asal sama sekali, pindah datang tidak lapor (gelandangan/pengemis), hingga kendala data ganda di pusat (SIAK)," ujar Kadisdukcapil.
Sebagai respon cepat, Disdukcapil mengklaim tengah menyiapkan tim khusus (tim jemput bola) untuk mengidentifikasi dan memverifikasi komunitas tersebut. "Kami akan upayakan solusi adminduk sesuai aturan, misalnya melalui penerbitan Dokumen Biodata Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk Sementara, asalkan mereka bisa memenuhi syarat minimal seperti saksi RT/RW atau tes DNA untuk anak, sesuai regulasi Kemendagri," tambahnya.
Sikap Kepala Daerah: Instruksi Serius atau Sekadar Retorika?
Kepala Daerah Bekasi (Walikota/Bupati) dikabarkan telah memberikan perhatian serius pasca isu ini viral. Melalui Humas Pemda, Kepala Daerah telah menginstruksikan Kadisdukcapil dan jajaran Camat hingga Lurah/Kades untuk melakukan penyisiran (sweeping) di kantong-kantong warga marjinal.
"Bapak Bupati/Walikota meminta Disdukcapil tidak kaku dalam menerapkan aturan birokrasi, namun harus proaktif mencari celah diskresi hukum demi aspek kemanusiaan. Tidak boleh ada warga yang 'lapar' atau 'sakit' tidak tertangani hanya karena masalah KTP," tegas Juru Bicara Humas Pemda.
Namun, instruksi ini masih dinilai publik sebagai respon reaktif. Pengamat Kebijakan Publik Bekasi menilai Pemda membutuhkan payung hukum permanen (Perda/Perbup/Perwal) tentang Adminduk bagi Warga Marjinal, agar solusi tidak bergantung pada situasi viral atau kebijakan reaktif semata.
DPRD Bekasi Berang: Usulkan Pansus dan Solusi Radikal
Tanggapan keras datang dari Gedung DPRD (Kota/Kabupaten) Bekasi. Anggota Legislatif lintas fraksi mengaku geram dengan masih adanya fenomena "warga hantu" di wilayah dengan APBD triliunan.
Ketua Komisi I/A DPRD Bekasi (Perwakilan Fraksi), saat ditemui BerdayaNews.com, menyatakan isu ini menunjukkan kegagalan fundamental dalam fungsi pelayanan Disdukcapil.
"Ini memalukan! APBD kita besar, sistem Adminduk sudah digital, kok masih ada ratusan warga tidak diakui negara? Kami segera panggil Kadisdukcapil untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat)," ujar Anggota DPRD tersebut.
Anggota DPRD tersebut mengusulkan tiga solusi mendesak:
Luncurkan Opsen (Operasi Pensiun Dokumen) Marjinal: DPRD mendesak Pemda membuat program khusus jemput bola di kantong kumuh, panti asuhan, dan komunitas gelandangan untuk melakukan perekaman massal, menggunakan asas kemudahan birokrasi (affirmative action).
Perubahan Regulasi Daerah: DPRD siap menginisiasi Perda Inisiatif tentang Jaminan Adminduk bagi Warga Rentan Sosial, yang memungkinkan Pemda menerbitkan dokumen Biodata Kependudukan tanpa syarat asal yang kaku, asalkan diverifikasi secara sosial oleh komunitas dan RT/RW.
Hadirkan Solusi Non-Adminduk Sementara: Sebelum KTP terbit, DPRD mengusulkan Pemda (Dinas Kesehatan & Dinas Sosial) menggunakan mekanisme Surat Keterangan Sosial/Kemanusiaan dari Lurah/Kades sebagai pengganti KTP untuk akses layanan dasar darurat (berobat dan bansos).
"DPRD tidak menutup kemungkinan mengusulkan pembentukan Pansus (Panitia Khusus) Investigasi Adminduk Marjinal jika respon Disdukcapil tidak menunjukkan progress konkret dalam sebulan," pungkas Anggota DPRD tersebut.
Isu "Surat Terbuka Warga Tanpa KTP di Bekasi" ini diprediksi akan terus menjadi isu panas politik dan kemasyarakatan hingga Pemda Bekasi benar-benar mampu menghadirkan pengakuan negara yang nyata bagi mereka.
(Tim Redaksi/BDN)
