JAKARTA, BerdayaNews.com - Hasil survey dan analisis pemantauan media (media monitoring) yang dilakukan oleh BerdayaNews.com terhadap eksposur kegiatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025 hingga 2026 menunjukkan konsistensi dominasi isu fisik di awal masa jabatan para kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak. Program Perbaikan Fasilitas dan Infrastruktur Daerah mencatatkan volume publikasi dan siaran tertinggi dibandingkan empat program prioritas daerah lainnya.
Pola pemberitaan media massa nasional maupun lokal cenderung memberikan porsi liputan terbesar pada proyek perbaikan infrastruktur. Hal ini didorong oleh nilai berita (news value) yang tinggi, alokasi anggaran yang besar, kebutuhan visualisasi liputan media televisi dan digital, serta dampaknya yang dirasakan langsung oleh mobilitas masyarakat luas.
Berdasarkan akumulasi data pemantauan media selama periode 2025-2026, berikut adalah urutan rekapitulasi eksposur media beserta nama lengkap kepala daerah definitif yang mencatatkan porsi pemberitaan paling menonjol di setiap kategori:
1. Program Perbaikan Fasilitas dan Infrastruktur Daerah (Peringkat I)
Kepala Daerah Menonjol: H. Dedi Mulyadi, S.H. (Gubernur Jawa Barat)
Fokus Liputan: Perbaikan jalan rusak, percepatan penanggulangan dan mitigasi banjir, pembenahan jaringan irigasi, serta pembangunan sarana publik dan fasilitas transportasi.
Analisis Media: Sebagai wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia, setiap proyek fisik perbaikan jalan maupun irigasi di Jawa Barat mendapat porsi pemberitaan visual yang sangat masif di media nasional maupun lokal.
2. Program Perbaikan Ekonomi Masyarakat (Peringkat II)
Kepala Daerah Menonjol: Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, M.M. (Gubernur DKI Jakarta)
Fokus Liputan: Operasi pasar murah, intervensi harga bahan pokok, penyaluran bantuan sosial (KJP, KJMU, KLJ), pemberdayaan UMKM, dan pelatihan kerja.
Analisis Media: Pusat gravitasi ekonomi nasional membuat dinamika harga bahan pokok dan program jaring pengaman sosial di DKI Jakarta menjadi isu harian yang sangat sensitif bagi publik dan diliput secara intensif oleh media massa.
3. Program Kegiatan Pendidikan dan Kreativitas Masyarakat (Peringkat III)
Kepala Daerah Menonjol: Respati Ardi, S.H., M.Kn. (Walikota Surakarta)
Fokus Liputan: Penyediaan dan optimalisasi fasilitas creative hub / co-working space, pembagian beasiswa daerah, pelatihan keahlian digital (digital skill), dan apresiasi siswa berprestasi.
Analisis Media: Pemberitaan isu pendidikan dan kreativitas berada pada tingkat menengah. Surakarta terbukti berhasil memposisikan diri sebagai kota kreatif berbasis teknologi kepemudaan sehingga peluncuran ruang kreatif rutin menembus agenda media massa.
4. Program Sosialisasi dan Budaya Masyarakat (Peringkat IV)
Kepala Daerah Menonjol: Hj. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, S.Pd. (Bupati Banyuwangi)
Fokus Liputan: Rangkaian festival budaya tahunan (Banyuwangi Ethno Carnival), kampanye kesadaran hukum dan kesehatan, serta sosialisasi Peraturan Daerah (Perda).
Analisis Media: Kegiatan sosialisasi regulasi umumnya hanya dikemas sebagai siaran pers (press release) seremonial. Namun, inovasi pengemasan festival budaya bertaraf internasional di Banyuwangi mampu mengangkut isu kebudayaan daerah menembus ruang liputan media nasional.
5. Program Olahraga dan Seni Masyarakat (Peringkat V)
Kepala Daerah Menonjol: H. Muhammad Farhan, S.E. (Walikota Bandung)
Fokus Liputan: Peresmian sport center / sarana olahraga publik tingkat kecamatan, pelepasan kontingen atlet daerah, serta penyelenggaraan ajang seni komunitas.
Analisis Media: Menempati porsi siaran terendah dalam agenda rutin harian kepala daerah, kecuali saat daerah menjadi tuan rumah turnamen besar. Liputan kategori ini lebih banyak mengisi rubrik olahraga komunitas dan hiburan lokal.
TINJAUAN AKADEMIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
1. Respon dan Preferensi Publik via Media Massa & Media Sosial
Berdasarkan analisis percakapan publik di portal berita online dan media sosial (sentiment analysis) sepanjang 2025-2026, Program Perbaikan Infrastruktur (Jawa Barat) dan Program Perbaikan Ekonomi (DKI Jakarta) menjadi dua kategori yang paling disukai dan diapresiasi oleh masyarakat.
Secara sosiologis-politik, publik cenderung memberikan respons positif pada program yang memberikan manfaat langsung (direct impact) dan dampak cepat (immediate effect). Kehadiran infrastruktur yang memadai serta stabilitas harga bahan pokok memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) warga, sehingga menghasilkan daya pikat visual yang tinggi (high visibility) untuk konsumsi media massa maupun viralitas media sosial.
2. Analisis Kapabilitas Pemerintahan (Governmental Capability) & Teori Pembangunan
Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan dan Teori Pembangunan Sosial (Social Development Theory), kinerja dan tata kelola pemerintah daerah diukur melalui indikator Kapabilitas Pemerintahan (Governmental Capability), yang mencakup:
Kapabilitas Ektraktif & Distributif (DKI Jakarta):
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kapabilitas distributif yang sangat kuat melalui jaring pengaman sosial (welfare state approach). Program ini efektif menjaga stabilitas daya beli warga dan menekan tingkat kemiskinan kota secara responsif.
Kapabilitas Regulatif & Responsif (Jawa Barat):
Pemerintah Provinsi Jawa Barat unggul dalam merespons kebutuhan fisik dasar masyarakat (basic infrastructure). Pembangunan fisik merupakan prerequisite (syarat mutlak) konektivitas antarwilayah untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah.
Kapabilitas Daur Ulang & Pemberdayaan / Resource Generation (Surakarta & Banyuwangi):
Berdasarkan Teori Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community-Centered Development), Kota Surakarta dan Kabupaten Banyuwangi mencatatkan kinerja pembangunan yang paling berkelanjutan (sustainable welfare).
Surakarta berinvestasi pada modal manusia (human capital) melalui ekosistem digital dan ruang kreatif pemuda.
Banyuwangi berhasil mentransformasi modal sosial-budaya (social-cultural capital) menjadi penggerak ekonomi warga melalui pariwisata berbasis masyarakat.
Kedua daerah ini dinilai paling efisien dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan sosial tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan modal langsung dari APBD.
Rangkaian pemantauan media selama rentang 2025-2026 ini menegaskan bahwa media massa di Indonesia masih menempatkan pembangunan fisik dan stabilitas ekonomi sebagai parameter utama dalam mengukur efektivitas serta kinerja politik seorang kepala daerah. Bagi studi Ilmu Pemerintahan, temuan ini menjadi pijakan penting bahwa kepala daerah baru dituntut tidak hanya mengandalkan kapabilitas pembangunan fisik (hard infrastructure), melainkan juga menyeimbangkannya dengan kapabilitas pemberdayaan manusia (soft infrastructure) guna menciptakan kesejahteraan masyarakat secara holistik.
Secara persepsi publik (media sosial/massa), program Infrastruktur (Jawa Barat) dan Ekonomi (DKI Jakarta) adalah yang paling disukai karena dampaknya terasa langsung secara fisik dan finansial. Namun, berdasarkan Teori Pembangunan Masyarakat, Kota Surakarta (Solo) dan Kabupaten Banyuwangi dinilai paling efektif secara substansial karena berhasil mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan kemandirian sosial masyarakat secara berkelanjutan.
(Tim Ekonomi-Politik BerdayaNews.com)
