Jakarta, BerdayaNews.com, Rapat pleno mengenai Reforma Agraria kembali membuka persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun menjadi sumber konflik agraria di Indonesia: apakah arah pembentukan RUU Pengaturan Reforma Agraria benar-benar masih berpijak pada semangat land reform yang diletakkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pertanyaan tersebut menguat setelah Anggota DPR RI Benny K. Harman menyoroti persoalan tumpang tindih peraturan yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan antarlembaga pemerintah tidak selalu harmonis.

Ya, masalah yang disampaikan dalam rapat pleno tersebut memiliki dasar persoalan hukum yang kuat. Namun perlu diluruskan: persoalannya bukan semata-mata karena "tidak ada hukum" atau semua undang-undang saling bertentangan. Masalah yang lebih mendasar adalah fragmentasi rezim hukum agraria, perbedaan mandat sektoral, ketidaksinkronan data dan peta, serta belum adanya satu mekanisme penyelesaian konflik agraria yang benar-benar menempatkan hak atas tanah sebagai titik temu seluruh sektor.

RUU Pengaturan Reforma Agraria karena itu seharusnya tidak berhenti sebagai undang-undang baru tentang redistribusi tanah. Ia harus menjadi "payung harmonisasi" antara pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, tata ruang, lingkungan hidup dan hak masyarakat.

Di Lapangan: Satu Tanah, Banyak Status

Di lapangan, persoalan itu terlihat ketika satu bidang tanah berada dalam persinggungan antara kewenangan pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan tata ruang.

Akibatnya, masyarakat dapat berhadapan dengan situasi yang sangat rumit: tanah yang selama puluhan tahun ditempati dan dikelola kemudian masuk dalam peta kawasan hutan; perkebunan masyarakat berada di atas klaim kawasan tertentu; HGU beririsan dengan penguasaan masyarakat; atau izin pertambangan diberikan di wilayah yang sebelumnya telah memiliki klaim penggunaan tanah lainnya.

Di sinilah persoalan reforma agraria sebenarnya berada: bukan sekadar siapa memperoleh tanah, tetapi siapa yang secara hukum berwenang menentukan status tanah tersebut dan berdasarkan data apa keputusan itu dibuat.

UUPA 1960 Harus Menjadi Titik Pangkal

UUPA merupakan fondasi hukum agraria nasional. Pembicaraan reforma agraria tidak seharusnya memutus hubungan dengan prinsip-prinsip dasar UUPA.

Persoalannya, selama puluhan tahun setelah UUPA lahir, pengaturan sumber daya alam berkembang melalui berbagai rezim sektoral. Kehutanan memiliki UU Nomor 41 Tahun 1999, perkebunan memiliki UU Nomor 39 Tahun 2014, pertambangan memiliki rezim UU Minerba yang telah diubah berkali-kali melalui UU 3/2020, UU 6/2023 dan UU 2/2025, serta rezim tata ruang dan lingkungan hidup masing-masing.

Secara normatif masing-masing undang-undang memiliki tujuan yang sah. Persoalan muncul ketika objek yang diatur adalah ruang dan tanah yang sama.

Satu bidang tanah hanya mempunyai satu lokasi fisik. Tetapi lokasi tersebut dapat sekaligus bersinggungan dengan hak atas tanah, kawasan hutan, izin perkebunan, wilayah pertambangan, rencana tata ruang, kawasan konservasi, kepentingan pembangunan, dan penguasaan masyarakat secara turun-temurun.

Bukan Sekadar Tumpang Tindih UU, Tapi Tumpang Tindih Sistem

Menurut analisis BerdayaNews.com, problem agraria Indonesia memiliki sedikitnya lima lapisan tumpang tindih:

1. Tumpang tindih norma. Pertanahan berbicara mengenai hak, kehutanan mengenai kawasan, pertambangan mengenai wilayah izin, perkebunan mengenai usaha, tata ruang mengenai fungsi ruang. Tanpa mekanisme prioritas yang jelas, konflik hampir tidak terhindarkan.

2. Tumpang tindih kewenangan. Satu lembaga mengatakan "Ini kawasan hutan", lembaga lain mengatakan "Ini objek hak atas tanah", lembaga lain lagi mengatakan "Ini wilayah izin usaha", sementara pemda memiliki RTRW berbeda. Masyarakat berada di tengah konflik administrasi negara.

3. Tumpang tindih peta. Ini yang paling fundamental. Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta sendiri mengakui bahwa negara harus menyelesaikan tumpang tindih data spasial. Pertanyaannya: mengapa satu bidang masih bisa memiliki status berbeda di lembaga berbeda? Inilah yang harus dijawab RUU.

4. Sejarah penguasaan yang terabaikan. Administrasi negara bekerja berdasarkan dokumen. Masyarakat bekerja berdasarkan sejarah. "Kami sudah tinggal di sini sejak puluhan tahun," kata warga. "Dalam peta kami ini kawasan tertentu," jawab negara. Keduanya berbicara tentang realitas berbeda.

5. Belum ada meja tunggal penyelesaian konflik. Jika konflik terjadi, masyarakat harus berhadapan dengan banyak pintu.

Ketika Tanah Rakyat Tiba-Tiba Menjadi Kawasan Hutan

Kasus paling sensitif adalah ketika masyarakat telah lama menempati wilayah yang kemudian berada dalam penetapan kawasan hutan. Harus dibedakan antara penetapan kawasan hutan, status hak atas tanah, penguasaan fisik, dan penggunaan tanah. Keempatnya tidak boleh diperlakukan sebagai istilah yang sama.

Masyarakat adat bahkan memiliki persoalan lebih kompleks. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat menjadi tonggak penting yang memperkuat kedudukan masyarakat adat dalam rezim kehutanan. Karena itu RUU harus menghindari pendekatan administratif yang hanya melihat peta dan dokumen tanpa memeriksa sejarah penguasaan.

Persoalan makam, kebun, rumah, dan tempat ibadah yang berada dalam wilayah klaim juga harus menjadi perhatian. Tanah memiliki fungsi sosial, ekonomi, budaya, historis, ekologis, dan keagamaan.

Reforma Agraria Jangan Berhenti pada Sertifikasi

Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria sebenarnya sudah memberikan kerangka penting: legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Namun tantangannya: bagaimana mungkin negara melakukan legalisasi aset secara efektif apabila status objek tanahnya sendiri masih diperdebatkan antarlembaga?

Karena itu RUU baru harus menjawab: Siapa yang menentukan status final sebuah bidang tanah ketika terdapat klaim berbeda dari beberapa lembaga negara?

Apa yang Harus Dilakukan DPR?

BerdayaNews mencatat setidaknya 5 agenda krusial bagi DPR RI:

1. Tetapkan UUPA sebagai prinsip dasar. RUU harus secara eksplisit menjelaskan hubungannya dengan UUPA 1960.

2. Buat klausul harmonisasi sektoral. Harus ada ketentuan yang mengatur hubungan RUU dengan UU Kehutanan, UU Minerba, UU Perkebunan, UU Tata Ruang, UU Lingkungan Hidup, dan regulasi masyarakat adat, lengkap dengan mekanisme penyelesaian konflik norma.

3. Wajibkan satu basis data spasial. Satu bidang tanah harus memiliki satu identitas spasial nasional yang mengikat seluruh K/L.

4. Audit nasional tumpang tindih izin. Audit SHM - HGU - HGB - kawasan hutan - IUP - izin perkebunan - tata ruang - wilayah adat harus dibuka transparan.

5. Moratorium penerbitan hak/izin di wilayah berkonflik. Prinsipnya: jangan menambah konflik baru sebelum konflik lama selesai.

Selain itu, Pemerintah perlu membentuk "Meja Tunggal" Reforma Agraria, mekanisme penyelesaian konflik lintas kementerian yang berwenang nyata, bukan sekadar forum koordinasi.

Prinsip Kunci: Negara Tidak Boleh Membebankan Kesalahan Administrasi kepada Rakyat

Jika terjadi kesalahan administrasi di masa lalu, kesalahan peta, tumpang tindih penerbitan izin, atau kesalahan penetapan, rakyat tidak boleh otomatis menjadi pihak yang menanggung akibatnya. Harus ada mekanisme pemulihan hak, kompensasi, relokasi yang manusiawi, legalisasi, atau redistribusi yang adil.

Penutup: Satu Tanah, Satu Data, Satu Status Hukum

Jika RUU hanya menambah satu undang-undang baru tanpa mencabut atau menyelaraskan ketentuan sektoral yang bermasalah, maka Indonesia akan memiliki UUPA + UU Kehutanan + UU Minerba + UU Perkebunan + UU Tata Ruang + UU Lingkungan + RUU Reforma Agraria. Tetapi konflik tetap ada, bahkan bisa bertambah.

Solusi besar yang ditawarkan BerdayaNews adalah prinsip: Satu Tanah, Satu Data, Satu Status Hukum, Satu Mekanisme Penyelesaian, Satu Prinsip Keadilan.

DPR dan Pemerintah harus berani melakukan Audit Agraria Nasional berbasis spasial: Berapa luas HGU yang tumpang tindih kawasan hutan? Berapa IUP di atas tanah masyarakat? Berapa desa berada dalam kawasan hutan?

Pernyataan Benny K. Harman tentang tumpang tindih kewenangan harus menjadi alarm. Ukuran keberhasilan RUU ini nantinya bukan pada seberapa tebal undang-undangnya, melainkan pada satu pertanyaan sederhana: Apakah setelah undang-undang itu berlaku, rakyat menjadi lebih pasti atas tanahnya, konflik agraria berkurang, dan seluruh lembaga negara akhirnya berbicara dengan satu bahasa hukum yang sama?

Jika jawabannya tidak, maka reforma agraria hanya akan menjadi nama baru untuk persoalan lama.

Catatan Redaksi: Pembahasan RUU ini berada pada momentum penting. Pada September 2026, isu tumpang tindih HGU, IUP, hak atas tanah dan kawasan hutan disebut sebagai persoalan yang harus dijawab dalam norma RUU. Sementara Baleg pada 2026 juga membahas harmonisasi perubahan UU Kehutanan termasuk pengakuan masyarakat adat dan kepemilikan eksisting.

(Tim Redaksi/BerdayaNews.com/Melihat Lebih Dalam)