JAKARTA, BerdayaNews.com - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. belum memberikan jawaban resmi atas somasi yang dilayangkan Dewan Pimpinan Pusat LSM Rakyat Indonesia Berdaya (DPP LSM RIB) terkait dugaan fasilitas kredit kepada Takke Group.
Somasi tersebut tertuang dalam surat Nomor 170.2/DPP-LSMRIB/V/2026 tertanggal Mei 2026. Surat itu merupakan somasi administratif tahap II dan peringatan terakhir, setelah dua surat sebelumnya yang dikirim pada 15 April 2026 dan awal Mei 2026 tidak mendapatkan tanggapan.
Dalam suratnya, LSM RIB meminta klarifikasi terkait aliran kredit kepada PT Anugrah Duta Mandiri (ADM) dan PT Anugrah Duta Sejati (ADS) yang tergabung dalam Takke Group. Berdasarkan data yang dihimpun LSM tersebut, BNI tercatat memberikan fasilitas kredit kepada PT ADM pada Mei 2019 dengan nilai sekitar Rp232 miliar.
"Temuan ini menjadi krusial untuk diklarifikasi, khususnya menyusul adanya temuan pada fasilitas kredit di institusi perbankan lain sebelumnya dengan nilai total mencapai Rp629,8 Miliar," tulis Ketua Umum DPP LSM RIB dalam surat tersebut.
LSM RIB menduga terdapat pola pemberian fasilitas kredit yang melampaui nilai kontrak pembangunan fisik atau over-financing, yang berpotensi menimbulkan risiko kredit macet (Non-Performing Loan / NPL) dan merugikan keuangan negara.
Adapun tujuh poin krusial yang diminta untuk diklarifikasi BNI meliputi kebenaran fasilitas kredit Rp232 miliar, mekanisme analisis kredit dan prinsip kehati-hatian, kesesuaian nilai agunan, status kolektibilitas kredit, dugaan over-financing, audit internal, hingga tanggung jawab pejabat internal yang terlibat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BNI belum memberikan pernyataan resmi. Redaksi BerdayaNews.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Corporate Secretary BNI.
Pengamat perbankan menilai, sikap tidak responsif bank BUMN dalam kasus seperti ini lazim terjadi karena terikat prinsip kerahasiaan bank.
"Bank dilarang membuka data nasabah kepada pihak di luar regulator dan aparat penegak hukum. Itu diatur di UU Perbankan Pasal 40. Jika Dirut menjawab secara terbuka soal nilai kredit, agunan, dan status NPL nasabah ke LSM, justru bisa melanggar rahasia bank," ujar sumber ahli hukum perbankan yang dihubungi terpisah.
Selain itu, somasi dari LSM secara hukum tidak memiliki kekuatan memaksa seperti pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam suratnya, LSM RIB memberikan batas waktu 5 hari kerja kepada Direksi BNI untuk memberikan jawaban tertulis. Jika tidak, mereka mengancam akan menempuh langkah pelaporan ke OJK untuk audit khusus, ke KPK, Kejaksaan Agung, BPK, hingga publikasi investigatif.
BerdayaNews.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi pihak BNI dan Takke Group.
(Tim Analis Hukum dan Ekonomi BerdayaNews.com)
