Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.

Guru Besar Ekonomi / Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi / Tenaga Ahli Gubernur Jambi

JAMBI, BerdayaNews.com - Udara bersih sering dipandang sebagai karunia alam yang tersedia tanpa harga. Pandangan itu berubah total ketika kabut asap menyelimuti Jambi dan masyarakat harus mengeluarkan biaya agar dapat bernapas dengan lebih aman.

Masker harus dibeli, pemeriksaan kesehatan meningkat, kegiatan di luar rumah dibatasi, dan anak-anak terpaksa belajar dari rumah. Pada titik tersebut, pencemaran udara tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lingkungan. Ia telah menjadi persoalan kesehatan, pendidikan, produktivitas, ketimpangan, dan keberlanjutan pembangunan.

Momentum Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru yang diperingati setiap 7 September menjadi sangat relevan bagi Jambi. Berdasarkan pemantauan kualitas udara BMKG pada 4 September 2026 pukul 08.00 WIB, konsentrasi partikulat PM2.5 di Kota Jambi mencapai 245,1 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Muaro Jambi tercatat 232,5 mikrogram per meter kubik. Pada sistem pemantauan tersebut, kondisi keduanya tergolong sangat tidak sehat. Angka itu bukan sekadar warna merah pada layar pemantauan, melainkan peringatan bahwa udara yang dihirup masyarakat sedang membawa ancaman nyata.

Sekolah Ditutup, Hak Anak untuk Belajar Terampas

Pemerintah Kota Jambi telah mengambil langkah melindungi pelajar dengan mengalihkan kegiatan sekolah ke pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai tindakan kedaruratan karena anak-anak termasuk kelompok yang rentan.

Namun, keputusan itu sekaligus memperlihatkan besarnya dampak kabut asap terhadap pembangunan manusia. Ketika sekolah harus ditutup karena udara berbahaya, pencemaran telah mengambil sebagian hak anak untuk belajar, berinteraksi, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat.

Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota tentu tidak tinggal diam. Pengawasan kawasan rawan, patroli, larangan membuka lahan dengan membakar, pembentukan Satgas Karhutla, pemadaman darat dan udara, serta modifikasi cuaca telah dilakukan. Penanganannya melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, pemerintah desa, Masyarakat Peduli Api, dan relawan.

Kerja para petugas di lapangan patut mendapatkan penghargaan. Mereka harus menjangkau wilayah yang sulit, menghadapi keterbatasan sumber air, serta memadamkan api yang dapat bertahan di bawah permukaan gambut. Pada Agustus 2026, misalnya, Satgas Karhutla Jambi menangani kebakaran sekitar 50 hektare di kawasan Air Merah, Kabupaten Muaro Jambi. Di tengah cuaca panas dan kering akibat El Nino Godzilla, perjuangan para petugas merupakan kerja kemanusiaan yang tidak ringan.

Namun, penghargaan terhadap kerja keras tersebut tidak seharusnya menutup ruang evaluasi. Pertanyaan mendasarnya bukan hanya seberapa cepat api dapat dipadamkan, tetapi mengapa kebakaran dan kabut asap terus berulang.

Harga Ekonomi yang Tak Pernah Dihitung

Jika energi, anggaran, dan peralatan lebih banyak dikerahkan setelah api membesar, penanganan akan terus berada dalam siklus pemadaman, pendinginan, pemulihan, kemudian menghadapi kebakaran kembali.

Kabut asap juga memiliki harga ekonomi yang sering luput dari perhitungan. Biayanya tersebar dalam bentuk peningkatan pengeluaran kesehatan, pembelian masker, kehilangan jam kerja, penurunan produktivitas, gangguan perdagangan, serta berkurangnya omzet UMKM.

Pedagang kaki lima, petani, pengemudi angkutan, dan buruh bangunan tidak selalu memiliki pilihan untuk berdiam di rumah. Mereka menghadapi pilihan yang sama-sama berat: melindungi kesehatan atau mempertahankan pendapatan. Karena itu, kabut asap juga dapat memperlebar ketimpangan karena kelompok berpendapatan rendah menanggung beban yang relatif lebih besar.

Dampaknya terhadap pendidikan bahkan dapat meninggalkan kerugian jangka panjang. PJJ merupakan pilihan rasional dalam keadaan darurat, tetapi tidak semua keluarga memiliki perangkat, jaringan internet, dan kemampuan pendampingan yang sama. Jika gangguan ini terjadi berulang, kehilangan waktu belajar akan memengaruhi kualitas modal manusia Jambi.

Lima Jalan Keluar: Dari Pemadaman ke Pencegahan

Tidak ada satu kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan kabut asap secara seketika. Namun, pengalaman yang terus berulang memberikan beberapa pelajaran:

1. Tata Kelola Risiko Berbasis Data Hingga Tingkat Desa

Informasi titik panas, curah hujan, kelembapan dan kedalaman gambut, arah angin, tutupan lahan, dan riwayat kebakaran harus diintegrasikan menjadi Indeks Risiko Karhutla hingga tingkat desa dan konsesi. Ketika indikator melewati ambang, patroli dan pembasahan gambut harus segera dilakukan sebelum api membesar.

2. Pembiayaan Antisipatif, Bukan Reaktif

Selama ini anggaran lebih mudah dikerahkan setelah bencana terjadi, padahal biaya pencegahan jauh lebih rendah. Dana siaga harus bisa dicairkan ketika tingkat risiko meningkat, bukan setelah kebakaran meluas.

3. Masyarakat Sebagai Pelaku Utama, Bukan Objek Larangan

Sebagian masyarakat masih menggunakan api karena dianggap paling murah. Larangan dan ancaman hukuman tidak menyelesaikan akar ekonomi. Bantuan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), pendampingan, dan insentif ekologis bagi desa yang berhasil menjaga wilayahnya jauh lebih adil dan efektif.

4. Audit Kesiapan Perusahaan yang Terbuka

Keberadaan brigade kebakaran perusahaan jangan hanya dinilai dari dokumen, tapi dari kondisi riil: jumlah personel, peralatan, sumber air, pengelolaan kanal, dan kecepatan respons. Hasilnya harus diumumkan terbuka untuk dorongan reputasi.

5. Hitung Kerugian Sebagai Indikator Pembangunan

Sudah saatnya kerugian akibat kabut asap - biaya kesehatan, kehilangan hari kerja dan hari belajar, penurunan omzet UMKM, gangguan penerbangan - dihitung sebagai bagian dari evaluasi pembangunan. Tanpa itu, investasi pencegahan akan selalu terlihat mahal.

Kualitas udara layak ditempatkan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan PDRB dan investasi tetap penting, tetapi belum menggambarkan kesejahteraan jika masyarakat harus membayarnya dengan kesehatan. Jumlah hari dengan udara sehat dan penurunan luas kebakaran harus menjadi indikator baru. Jambi bahkan dapat mengembangkan PDRB Hijau.

Udara bersih adalah hak masyarakat sekaligus modal pembangunan. Pertumbuhan ekonomi kehilangan sebagian maknanya apabila masyarakat harus membayarnya dengan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas.

Menjaga langit Jambi tetap biru membutuhkan kolaborasi, teknologi, insentif ekonomi, dan konsistensi sepanjang tahun, bukan hanya saat asap sudah pekat. (Tim Redaksi)