KPK Tahan 7 Tersangka Baru Korupsi Jalan Sumut, Pengusutan Mengarah ke Penganggaran dan Dugaan Aliran Uang

JAKARTA, BerdayaNews.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara. Pada Kamis, 22 Oktober 2026, KPK menahan tujuh tersangka baru dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penerimaan uang atau gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Penahanan tersebut merupakan perkembangan lanjutan setelah KPK menetapkan delapan tersangka baru pada September 2026. Satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK menjadwalkan pemanggilan berikutnya pada Senin, 26 Oktober 2026.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa perkara tersebut tidak berhenti pada penanganan kasus awal yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Juni 2025. Penyidik kini mendalami dugaan pengondisian proyek dan penerimaan uang yang berkaitan dengan pekerjaan jalan nasional di Sumatera Utara.

Tujuh tersangka yang ditahan

Berdasarkan laporan penahanan pada 22 Oktober 2026, tujuh tersangka yang ditahan berasal dari jajaran pejabat BBPJN Sumatera Utara, termasuk pejabat yang pernah memegang jabatan kepala balai, kepala satuan kerja, dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Mereka adalah:

1. Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala BBPJN Sumatera Utara periode September 2024 hingga 28 Juni 2025.

2. Rahmad Parulian, pejabat Kepala Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumatera Utara.

3. Faisal, PPK 1.1 BBPJN Sumatera Utara Wilayah I.

4. Heri Handoko, PPK 1.2 BBPJN Sumatera Utara Wilayah I.

5. T. Rahmatsyah Putra, mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Utara.

6. Manaek Manalu, PPK 2.2 BBPJN Sumatera Utara Wilayah II.

7. Munson Ponter Paulus Hutauruk, PPK 1.4 pada satuan kerja Wilayah I BBPJN Sumatera Utara.

Sementara itu, Dicky Erlangga, yang juga masuk dalam daftar delapan tersangka baru, belum menjalani penahanan pada tanggal tersebut karena tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

KPK masih mendalami dugaan pengondisian proyek dan penerimaan uang yang berkaitan dengan perkara. Rincian dugaan perbuatan setiap tersangka dan nilai uang yang diduga diterima masing-masing belum dipaparkan secara lengkap dalam laporan yang dirujuk.

Berawal dari OTT Juni 2025

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 26 Juni 2025 yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I BBPJN Sumut.

Pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara awal, yakni:

- Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara saat itu.

- Rasuli Efendi Siregar, pejabat UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus PPK.

- Heliyanto, PPK pada Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.

- Muhammad Akhirun, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group.

- Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Na Mora.

Perkara awal tersebut terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama berhubungan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua berkaitan dengan dua proyek di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Total nilai enam proyek yang menjadi objek perkara awal dilaporkan mencapai sekitar Rp231,8 miliar. Angka ini merupakan nilai proyek yang terkait perkara awal, bukan otomatis nilai kerugian negara atau jumlah uang yang diduga dikorupsi. <Cite refs={["turn570902search0","turn570902search3"]}/>

Mengapa pengembangan perkara menjadi penting?

Penetapan delapan tersangka baru memperluas pemeriksaan terhadap jajaran pejabat yang memiliki peran teknis dan administratif dalam pelaksanaan proyek jalan nasional. Dalam pengadaan infrastruktur, proses penentuan paket, penyusunan dokumen, penetapan pemenang, pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan hasil, hingga pembayaran merupakan tahapan yang perlu diperiksa sesuai kewenangan masing-masing.

Namun, jabatan atau kewenangan seseorang saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Penyidik perlu membuktikan perbuatan yang disangkakan, hubungan dengan pihak lain, aliran uang atau manfaat, serta bukti yang relevan untuk setiap orang.

Karena itu, pengusutan tidak cukup hanya berhenti pada pertanyaan siapa yang menerima uang. Penegak hukum juga perlu menguji apakah terdapat pola yang menghubungkan proses pengadaan dengan pemberian keuntungan kepada pihak tertentu, serta apakah pekerjaan yang dibayar negara benar-benar sesuai dengan kontrak dan spesifikasi.

Penganggaran dan kemungkinan keterlibatan pihak lain

Perkembangan lain yang perlu dicermati adalah pemberitaan pada 23 Oktober 2026 mengenai peluang KPK mendalami keterkaitan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dengan perkara proyek jalan. Pemberitaan tersebut menyebut adanya fakta persidangan yang berkaitan dengan penganggaran proyek jalan yang bersumber dari APBD.

Informasi tersebut harus ditempatkan secara proporsional: peluang pendalaman bukan penetapan tersangka, dan penyebutan nama dalam konteks persidangan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pidana. Penentuan status hukum seseorang tetap berada pada kewenangan penyidik berdasarkan bukti yang diperoleh.

Dari sudut pandang pengawasan publik, pertanyaan yang patut diajukan ialah apakah KPK akan menelusuri hubungan antara perencanaan anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari proyek tersebut. Penelusuran semacam ini penting apabila bukti yang ditemukan memang menunjukkan hubungan antartahapan.

Analisis hukum: apa yang harus dibuktikan?

Dugaan penerimaan uang dalam proyek pemerintah dapat berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi pasal yang tepat bergantung pada konstruksi perkara dan bukti.

Penyidik perlu membedakan apakah dugaan perbuatan berkaitan dengan suap, gratifikasi yang memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan kewenangan, atau bentuk tindak pidana korupsi lainnya. Tidak setiap penerimaan uang otomatis memenuhi unsur tindak pidana; sifat pemberian, tujuan, hubungan dengan jabatan, serta ketentuan hukum yang berlaku harus diuji.

Dalam konteks proyek jalan, pemeriksaan juga perlu mencakup:

- Dokumen perencanaan, penganggaran, tender, kontrak, dan perubahan kontrak.

- Kesesuaian volume, mutu, dan hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis.

- Bukti pembayaran, komunikasi, hubungan antara pemberi dan penerima, serta penelusuran aliran dana.

- Potensi kerugian negara yang dihitung berdasarkan bukti dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Peran setiap pihak, termasuk kemungkinan pihak swasta maupun pejabat lain, berdasarkan bukti individual.

Kerangka tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya mengungkap penerima uang, tetapi juga menjelaskan bagaimana dugaan penyimpangan terjadi dan siapa yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.

Agenda pengawasan publik

Ada sejumlah pertanyaan yang layak terus diawasi dalam perkembangan perkara ini.

Pertama, bagaimana konstruksi dugaan tindak pidana terhadap delapan tersangka baru? Publik perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai peran masing-masing tersangka dan bukti yang mendasari sangkaan, dengan tetap menghormati batas informasi penyidikan.

Kedua, apakah terdapat pihak lain yang diduga mengatur atau memperoleh manfaat dari proyek? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui penelusuran dokumen, komunikasi, dan aliran uang, bukan spekulasi berdasarkan jabatan atau kedekatan personal.

Ketiga, bagaimana kualitas pekerjaan jalan yang menjadi objek perkara? Pemeriksaan teknis dan administrasi dapat membantu menjelaskan apakah terdapat ketidaksesuaian pekerjaan, pembayaran yang tidak semestinya, atau persoalan lain yang relevan dengan perkara.

Keempat, apakah potensi kerugian negara telah dihitung secara resmi? Nilai proyek Rp231,8 miliar tidak boleh disamakan dengan kerugian negara sebelum ada dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, bagaimana tindak lanjut terhadap Dicky Erlangga? Pemanggilan yang dijadwalkan pada 26 Oktober 2026 menjadi salah satu perkembangan yang perlu dipantau, tanpa mendahului hasil pemeriksaan.

Penahanan tujuh tersangka baru menunjukkan perkembangan penting dalam pengusutan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Akan tetapi, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan semata-mata banyaknya orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan.

Publik perlu memperoleh kejelasan mengenai konstruksi perkara, bukti terhadap masing-masing pihak, aliran uang, hasil pekerjaan yang dibiayai negara, serta tindak lanjut terhadap pihak lain apabila bukti mengarah ke sana.

Bagi KPK, tantangannya adalah membuktikan perkara secara menyeluruh dan akuntabel. Bagi masyarakat, pengawasan harus tetap bertumpu pada dokumen, fakta persidangan, keterangan resmi, dan proses hukum yang adil. Seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(Tim Redaksi)