JAKARTA, BerdayaNews.com - Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menetapkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under-invoicing periode 2008-2025.

Penetapan tersangka korporasi tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Penyidikan Jampidsus, Saiful Bahri Siregar, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (7/9/2026).

“Dari rangkaian kegiatan itu, penyidik menetapkan PT TPL sebagai tersangka korporasi,” kata Saiful.

Penetapan tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor: TAP-48/F.2/Fd.2/09/2026 tertanggal 7 September 2026. Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-13/F.2 tertanggal 9 Maret 2026.

Dengan penetapan ini, total tersangka dalam perkara TPL bertambah menjadi tiga pihak: satu korporasi dan dua penyelenggara negara.

Dua Pejabat Pajak Jadi Tersangka Lebih Dulu

Sebelum menetapkan korporasi, Jampidsus lebih dulu menetapkan dua pejabat pengawas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebagai tersangka pada 12 Agustus 2026.

Keduanya adalah:

BP - Supervisor pemeriksaan pajak PT TPL tahun 2020 dan 2023
SR - Supervisor pemeriksaan pajak PT TPL tahun 2024 (dengan rujukan pemeriksaan 2021 dan 2022)

Kejagung menyebut keduanya sebagai penyelenggara negara yang sengaja tidak menjalankan fungsi pengawasan.

“PT TPL meminta bantuan tersangka BP dan SR yang saat itu menjalankan fungsi sebagai supervisor pemeriksaan pajak. Keduanya diduga sengaja tidak melakukan pengawasan dan penelaahan KKP dan LHP sebagaimana mestinya,” ungkap Saiful.

Hingga 7 September 2026, penyidik telah memeriksa 112 orang saksi, termasuk 9 saksi dari Kementerian Kehutanan terkait perizinan bahan baku, pegawai pajak, hingga partner Kantor Akuntan Publik (KAP).

Modus: Jual Murah ke Perusahaan Afiliasi Sendiri di Luar Negeri

Jampidsus mengungkap modus klasik penghindaran pajak lewat transfer pricing:

1. Selama 2008-2025, PT TPL melakukan penjualan ekspor produk bubur kertas (pulp) kepada perusahaan afiliasinya sendiri, DP Macau Marketing International Ltd. Untuk pasar lokal dijual ke afiliasi Asia Pacific Rayon.
2. Terjadi manipulasi kode HS (Harmonized System). Produk yang seharusnya kategori dissolving pulp (harga sangat mahal) diubah keterangannya menjadi paper grade pulp atau Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP) yang harganya jauh lebih murah.
3. Dokumen Transfer Pricing Documentation (TP Doc) dan SPT Pajak Badan yang disampaikan ke kantor pajak tidak sesuai kondisi sebenarnya, sehingga penerimaan negara mengecil.

Atas kerja sama melawan hukum antara korporasi dan pejabat berwenang tersebut, negara diduga dirugikan.

Kerugian Negara Rp 2 Triliun, BPKP Jadi Auditor

Kejagung telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara. Estimasi sementara kerugian negara mencapai Rp 2 triliun.

BPKP merupakan auditor resmi yang ditunjuk dalam perkara ini untuk menghitung kerugian negara akibat praktik under-invoicing tersebut.

Selain kerugian keuangan, Kejagung juga mendalami potensi kerugian perekonomian negara karena praktik ini menghilangkan devisa ekspor dan mendistorsi pasar pulp nasional.

PT TPL dijerat dengan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a/c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor dan pasal subsidair Pasal 604.

Jampidsus menegaskan penyidikan masih akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan tersangka lain.

Bagaimana dengan Mitra Bisnis TPL?

Sampai pengumuman resmi 7 September 2026, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari sisi korporasi dan afiliasinya hanya PT TPL-nya sendiri.

Rinciannya:

1. Dari Pihak TPL:

* PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk sebagai Tersangka Korporasi - ditetapkan 7 September 2026

Ini yang dituangkan dalam Surat TAP-48/F.2/Fd.2/09/2026.

2. Dari Pihak Mitra Bisnis / Afiliasi:

* DP Macau Marketing International Ltd (perusahaan afiliasi di luar negeri untuk ekspor) dan Asia Pacific Rayon (afiliasi untuk penjualan lokal)

Keduanya disebutkan Jampidsus sebagai penerima penjualan dari PT TPL:

- PT TPL melakukan penjualan ekspor produk pulp kepada perusahaan afiliasinya, DP Macau Marketing International Ltd. Sementara penjualan lokal dilakukan kepada afiliasinya, Asia Pacific Rayon

- PT TPL diduga melakukan penjualan ekspor pulp kepada afiliasinya, DP Macau Marketing International Ltd, serta penjualan lokal ke Asia Pacific Rayon secara melawan hukum

Statusnya: BELUM jadi tersangka.

Hingga 7 September 2026, DP Macau dan Asia Pacific Rayon masih berstatus sebagai entitas afiliasi yang menjadi tujuan transaksi under-invoicing, bukan sebagai tersangka. Perannya adalah sebagai perantara/agen tunggal pemasaran yang diduga digunakan untuk memindahkan keuntungan karena Macau adalah yurisdiksi tarif pajak rendah.

Penyidik Jampidsus masih fokus pada PT TPL sebagai korporasi induk dan 2 pejabat pengawas pajak (BP dan SR). Kejagung menyebut penyidikan masih akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana ke afiliasi tersebut.

Kenapa Pihak Korporasi Belum dutetapkan Tersangka, apa Strateginya?

Bukan berarti perbuatan mereka legal. Justru Jampidsus sudah tegas menyebutnya melawan hukum.

Ini penjelasan kenapa dari pihak TPL dan mitranya (DP Macau, Asia Pacific Rayon) belum ada tersangka perorangan sampai 7 September 2026:

1. Strateginya Kejagung: Jerat Korporasi Dulu

Dalam kasus korporasi besar, Jampidsus biasanya menetapkan korporasi sebagai tersangka dulu (Pasal 20 UU Tipikor).

PT TPL Tbk secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat agar tidak dilakukan pengawasan

Setelah korporasi jadi tersangka, baru nanti penyidik akan tarik siapa direksi/pengurus yang menandatangani TP Doc, SPT, dan kontrak dengan DP Macau yang bertanggung jawab secara pribadi. Itu butuh pembuktian dokumen internal.

2. Perbuatannya Sudah Dinyatakan Melawan Hukum

Jampidsus sudah menyebut 3 perbuatan yang diduga ilegal:

* Under-invoicing & manipulasi HS Code - produk dissolving pulp (mahal) dilaporkan jadi BHKP/paper grade pulp (murah)

* TP Doc dan SPT tidak benar

* Kongkalikong dengan supervisor pajak agar tidak diaudit

Jadi bukan legal, tapi status hukumnya masih "dugaan" yang harus dibuktikan lewat audit BPKP.

3. Kenapa Mitra Afiliasi (DP Macau & Asia Pacific Rayon) Belum Tersangka?

DP Macau ada di yurisdiksi luar negeri (Macau) - tarif pajak rendah. Untuk menetapkan tersangka, Kejagung butuh Mutual Legal Assistance (MLA) dan bukti aliran dana.

Perannya masih didalami sebagai alat untuk memindahkan keuntungan (profit shifting). Jaksa masih periksa apakah mereka turut aktif mengatur harga atau hanya penerima.

Fokus penyidik saat ini masih di hulu: PT TPL + 2 pejabat pajak BP dan SR yang diduga meloloskan pemeriksaan.

Kesimpulannya: Perbuatan diduga ilegal, tapi belum ada tersangka orang dari TPL karena penyidikan masih berjalan. Dalam hukum Tipikor, kerugian negara Rp 2 triliun itu baru bisa jadi dakwaan setelah BPKP selesai hitung final dan setelah penyidik temukan siapa pengurus yang tanda tangan.

Kalau sudah ada korporasi jadi tersangka, biasanya dalam 1-2 bulan berikutnya akan muncul tersangka direksi.

(Tim Redaksi)